Waspada Pasal Selundupan: Benny Harman Serukan Kawal Ketat RUU Pemilu 2026

Benny K Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, mengeluarkan peringatan serius terkait potensi pasal selundupan yang bisa muncul dalam pembahasan RUU Pemilu 2026. Ia menyerukan agar koalisi sipil segera bangun dari tidur lelap dan mengawal ketat proses legislasi ini demi menjaga kedaulatan rakyat dalam menentukan aturan main pemilu.

Ancaman Pasal Selundupan dalam RUU Pemilu

Benny menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh sepenuhnya percaya pada DPR selama proses pembahasan RUU Pemilu yang masih disusun oleh Komisi II DPR. Dalam sebuah forum diskusi di UIN Jakarta pada Selasa (7/7), Benny mengingatkan adanya risiko pasal-pasal yang tiba-tiba muncul tanpa asal usul jelas dan langsung disahkan.

"Kalau didiamkan begitu saja, pasti nanti akan muncul pasal penyelundupan. Enggak jelas asal usulnya dari mana, tiba-tiba muncul dan tiba-tiba disahkan. Ketika kita bangun, terlambat kita," tegas Benny.

Kekhawatiran Benny bertambah mengingat potensi pengesahan RUU Pemilu yang dilakukan secara mendadak. Hal ini diduga bertujuan untuk menghindari peluang masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga MK tidak memiliki waktu cukup untuk menguji dan membatalkan regulasi yang bermasalah.

Bahaya Pembatasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Benny sebelumnya sudah menyoroti isu pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam RUU Pemilu melalui sebuah opini yang dipublikasikan pada 21 Juni lalu. Menurutnya, skenario ini berpotensi melanggar putusan MK yang telah menghapus ambang batas pencalonan capres dan cawapres.

"Ada indikasi kuat bahwa regulasi pemilu mendatang sengaja didesain untuk membatasi hak rakyat dalam memilih pemimpin tertinggi di negeri ini," tulis Benny dalam opinnya.

Salah satu wacana berbahaya yang diungkap adalah pembatasan capres dan cawapres hanya untuk pasangan calon yang didukung minimal tiga partai politik parlemen. Skema ini bisa membatasi pilihan rakyat dan mematikan persaingan demokratis.

Seruan Bangun dari Tidur untuk Koalisi Sipil

Benny menyayangkan sikap koalisi masyarakat sipil yang menurutnya seperti masih tertidur lelap dalam mengawal proses RUU Pemilu. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk lebih aktif dan waspada karena ada bahaya besar yang mengintai kedaulatan rakyat melalui pasal-pasal tersembunyi.

"Aku kasih tahu teman-teman civil society, jangan terlalu lama tidur lelap. Ada bahaya yang sedang mengintai kita, yaitu tercerabutnya daulat rakyat dalam undang-undang pemilu ini," ujarnya.

Menurut Benny, pengawasan ketat sangat penting agar tidak ada aturan yang merugikan proses demokrasi dan hak pilih rakyat hilang karena keputusan yang terburu-buru dan tidak transparan.

Langkah Berikutnya dan Pentingnya Pengawasan Publik

RUU Pemilu menjadi tonggak penting dalam menentukan mekanisme pemilihan umum di Indonesia. Dengan risiko pasal selundupan dan pembatasan pencalonan, proses legislasi ini harus mendapat perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat.

• Masyarakat sipil dan koalisi harus aktif memantau setiap tahap pembahasan RUU.
• Pemerintah dan DPR perlu memastikan proses berlangsung transparan dan melibatkan partisipasi publik.
• Judicial review oleh MK harus tetap menjadi opsi pengawasan hukum yang efektif jika ada ketentuan bermasalah.

Untuk mengetahui perkembangan terbaru dan detail proses pembahasan, pembaca dapat mengikuti laporan langsung dari sumber resmi seperti CNN Indonesia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, peringatan Benny K Harman menjadi alarm serius bagi demokrasi Indonesia. RUU Pemilu bukan sekadar dokumen hukum, melainkan fondasi utama yang menentukan arah demokrasi dan partisipasi politik rakyat. Jika pasal-pasal selundupan yang tidak transparan dibiarkan masuk, maka bukan hanya hak pilih rakyat yang terancam, tetapi juga kredibilitas institusi legislatif dan demokrasi secara keseluruhan.

Fenomena pengesahan regulasi secara tergesa-gesa untuk menghindari judicial review juga menunjukkan kelemahan sistem checks and balances yang harus segera diperbaiki. Kebangkitan koalisi sipil dan masyarakat luas dalam mengawal RUU ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil dan terbuka.

Kedepannya, publik harus terus mendesak DPR agar membuka ruang diskusi publik dan transparansi maksimal. Jika tidak, potensi konflik politik dan ketidakpuasan masyarakat akan semakin meningkat, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas politik nasional menjelang pemilu.