Literasi Hukum Penting Cegah Aksi Main Hakim Sendiri di Masyarakat

Pengamat sosiologi dari Universitas Jambi, Idris Sardi MSi, menegaskan pentingnya literasi hukum untuk mencegah aksi main hakim sendiri yang masih kerap terjadi di masyarakat. Menurutnya, fenomena main hakim sendiri merupakan akibat dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Penyebab Utama Aksi Main Hakim Sendiri

Idris menjelaskan, aksi main hakim sendiri muncul sebagai bentuk perilaku agresif yang bisa dilakukan secara individu maupun kelompok sebagai ekspresi kemarahan terhadap pihak yang dianggap menjadi penyebab masalah. Dalam perspektif sosiologi, perilaku agresif ini timbul ketika seseorang atau kelompok menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan lalu menyalurkan emosinya kepada objek tertentu.

"Main hakim sendiri karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu faktor yang memicunya," ujar Idris di Kota Jambi, Rabu.

Peran Hukum Adat dan Hukum Formal

Menurut Idris, masyarakat memiliki dua instrumen utama dalam mengendalikan perilaku sosial, yakni hukum adat dan hukum formal. Kedua sistem hukum ini berfungsi sebagai pedoman sekaligus memberikan sanksi bagi perilaku yang menyimpang.

Namun, efektivitas kedua instrumen ini terkadang melemah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah persepsi bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Faktor Penyebab Menurunnya Kepercayaan pada Hukum

Idris menyoroti berbagai tayangan di media sosial yang menunjukkan proses hukum, yang sering kali memperlihatkan ketidakadilan atau proses yang berbelit, juga memperkuat persepsi negatif bahwa mencari keadilan membutuhkan biaya tinggi. Hal ini turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum juga membuat sebagian masyarakat memilih menyelesaikan persoalan di luar mekanisme hukum resmi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum akibat minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Aksi Main Hakim Sendiri dan Risiko yang Dirasakan

Idris mengungkapkan bahwa aksi main hakim sendiri yang melibatkan banyak orang lebih sering dipilih karena dianggap memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan menyelesaikan masalah melalui jalur hukum yang dianggap lambat dan mahal.

"Aksi main hakim sendiri yang melibatkan banyak orang umum dipilih karena dianggap memiliki risiko yang lebih kecil," katanya.

Dia juga menambahkan bahwa masyarakat dapat membentuk gerakan massa untuk mendorong tindakan kolektif ketika kesadaran bersama atas suatu persoalan muncul.

Solusi dan Upaya Mencegah Aksi Main Hakim Sendiri

Untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, Idris menyarankan agar penguatan literasi hukum dan peningkatan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum harus terus didorong. Selain itu, penyelesaian setiap persoalan melalui jalur hukum harus diprioritaskan agar masyarakat tidak lagi mengambil tindakan di luar hukum.

"Penguatan literasi hukum, peningkatan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, serta penyelesaian setiap persoalan melalui jalur hukum perlu terus didorong agar tindakan main hakim sendiri tidak kembali terjadi di tengah masyarakat," tegas Idris.

Upaya sosialisasi hukum yang lebih massif dan transparan dari aparat serta lembaga terkait juga menjadi kunci dalam membangun rasa percaya masyarakat terhadap hukum.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Idris Sardi menyoroti masalah mendasar yang sering luput dari perhatian publik: krisis kepercayaan terhadap sistem hukum bukan hanya soal lemahnya penegakan hukum, tetapi juga terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang hukum itu sendiri. Fenomena main hakim sendiri sejatinya adalah alarm sosial yang harus segera ditangani dengan serius oleh pemerintah dan penegak hukum.

Jika kepercayaan masyarakat terus menurun, maka potensi konflik sosial akan meningkat, yang pada akhirnya merusak tatanan hukum dan keamanan. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum melalui pendidikan dan sosialisasi harus menjadi prioritas nasional agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta percaya pada mekanisme hukum yang ada.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum perlu diperkuat untuk menghilangkan persepsi negatif yang selama ini melekat. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi merasa perlu menyelesaikan masalah secara sendiri-sendiri atau melalui main hakim sendiri yang berbahaya.

Ke depan, kita harus terus mengawal implementasi program literasi hukum sekaligus mendorong reformasi sistem peradilan agar lebih cepat, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Berita lengkap mengenai pentingnya literasi hukum ini dapat diakses di ANTARA Jambi.