Angkot Puncak Disetop Saat Lebaran 2026, Sopir Dapat Kompensasi Rp1 Juta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkutan kota (angkot) di jalur Puncak, Kabupaten Bogor, selama libur Lebaran 2026. Langkah ini bertujuan menekan kemacetan yang rutin terjadi di kawasan wisata populer tersebut pada musim liburan.

Penghentian operasional angkot dilakukan selama lima hari, yaitu pada tanggal 22, 23, 24, 27, dan 28 Maret 2026. Kebijakan ini menyasar sekitar 2.068 sopir angkot dari 700 armada yang melayani trayek menuju Puncak. Untuk mengurangi beban ekonomi sopir, pemerintah daerah memberikan kompensasi sebesar Rp200 ribu per hari, sehingga total bantuan selama lima hari mencapai Rp1 juta per sopir. Dana tersebut telah langsung ditransfer ke rekening penerima melalui Bank BJB.

Alasan Penghentian Operasional Angkot di Puncak

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa penghentian sementara angkot adalah strategi untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang menuju kawasan wisata Puncak pada masa libur Lebaran. Setiap tahun, kawasan ini selalu mengalami kepadatan lalu lintas yang parah, sehingga langkah ini diambil untuk mengurangi kemacetan yang merugikan banyak pihak.

"Di sini hampir 2.000 orang sopir angkot dari sekitar 700 armada yang mendapatkan kompensasi agar tidak beroperasi sementara saat libur Lebaran, supaya kemacetan di Puncak bisa ditekan," jelas Dedi Mulyadi saat menyerahkan bantuan secara simbolis di Mako Polres Bogor, Cibinong.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar, menambahkan bahwa penghentian operasional tersebut telah berdasarkan survei dan prediksi aktivitas masyarakat yang biasanya meningkat drastis menuju Puncak saat libur Lebaran.

Trayek Angkot yang Dihentikan Operasionalnya

Kebijakan ini hanya berlaku untuk angkot yang melayani rute menuju kawasan Puncak. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengungkapkan bahwa angkot yang terlibat berasal dari tiga trayek utama:

• Trayek 02C: Pasir Muncang-Ciawi sebanyak 73 kendaraan
• Trayek 02B: Sukasari-Cibedug sebanyak 175 kendaraan
• Trayek 02A: Sukasari-Cisarua sebanyak 530 kendaraan

Dadang menegaskan bahwa seluruh angkot pada ketiga trayek ini wajib tidak beroperasi pada tanggal yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mendapat sanksi tegas berupa tilang yang dilakukan bersama kepolisian.

"Harus mengikuti aturan. Pada tanggal 22, 23, 24, 27 dan 28 itu murni tidak ada angkot yang beroperasi di tiga jurusan tersebut," tegas Dadang.

Pengawasan dan Dukungan Lalu Lintas Selama Libur Lebaran

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Dinas Perhubungan bersama aparat kepolisian menyiapkan pengawasan ketat di lapangan. Angkot yang nekat beroperasi akan dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor juga menyiagakan sekitar 300 personel, termasuk 100 petugas yang ditempatkan khusus di kawasan Puncak. Mereka bekerja dalam dua shift untuk mengatur lalu lintas dan menjamin kelancaran arus kendaraan selama libur Lebaran 2026.

Kebijakan ini juga mempertimbangkan kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah lain yang masih bergantung pada angkutan umum, sehingga penghentian operasional hanya berlaku di jalur Puncak saja.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah penghentian operasional angkot di Puncak selama Lebaran 2026 adalah langkah strategis yang tepatresponsif dan berkeadilan terhadap para pelaku transportasi.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan kepatuhan para sopir angkot. Pengawasan ketat dan sanksi tegas tentu harus dijalankan agar aturan tidak menjadi sekadar formalitas. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan alternatif transportasi bagi wisatawan dan masyarakat sekitar agar tidak terjadi kekurangan layanan angkutan umum.

Ke depan, kebijakan seperti ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi kemacetan parah saat musim liburan. Integrasi antara kebijakan pembatasan operasional dan kompensasi layak bagi pelaku usaha transportasi adalah kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan diterima berbagai pihak.

Dengan adanya langkah ini, kita harus terus mengikuti perkembangan situasi di Puncak selama Lebaran 2026, terutama bagaimana respons masyarakat dan efektivitas pengurangan kemacetan. Hal ini penting agar pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.