PP Tunas Jadi Fondasi Perubahan Sosial Anak, Kata Psikolog UPTD PPA Natuna

Natuna, Kepulauan Riau – Psikolog di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Natuna, Sumarni, menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) menjadi fondasi kuat untuk menggerakkan perubahan sosial anak ke arah yang lebih positif dan sehat.

Sumarni menyampaikan dari Bintan pada Kamis bahwa dengan adanya PP Tunas, anak-anak didorong memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya melalui kegiatan kelompok positif. Hal ini sangat penting untuk membangun keterampilan sosial yang baik sejak dini.

Manfaat Interaksi Sosial Anak dalam PP Tunas

Menurutnya, interaksi sosial yang lebih intensif dan positif membuat anak mampu mengembangkan empati, mengenali potensi diri, serta membekali diri menghadapi berbagai tantangan dan peluang hidup secara optimal di masa depan.

"Dengan adanya aturan ini, anak memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya, yang berdampak baik bagi kesehatan fisik dan mental," ujar Sumarni.

Kehadiran PP Tunas yang didukung oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 juga memberikan kontrol lebih ketat terhadap penggunaan gawai dan konten media sosial oleh anak-anak. Ini diharapkan meningkatkan fokus belajar anak dan mengurangi risiko akibat paparan konten digital yang tidak sesuai usia.

Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Ruang Digital

Sumarni menjelaskan bahwa ruang digital memiliki dua sisi: positif dan negatif. Pada sisi negatif, ruang digital bisa menyebabkan:

• Kecanduan gadget
• Paparan terhadap cyberbullying
• Akses ke konten dan aplikasi yang tidak sesuai usia

Ia mengingatkan bahwa bagian otak prefrontal cortex anak di bawah usia 16 tahun masih dalam tahap perkembangan, sehingga kemampuan mengontrol emosi dan pengambilan keputusan belum optimal. Kondisi ini membuat anak rentan terhadap tekanan sosial dan impulsif saat beraktivitas di ruang digital.

Namun, penggunaan media sosial secara teratur dan sesuai aturan dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan produktivitas, pemanfaatan teknologi secara aman, serta pengembangan potensi diri anak melalui berbagai aktivitas edukatif dan kreatif.

Peran Orang Tua dan Kolaborasi Multi Pihak

Sumarni menekankan bahwa keberhasilan kebijakan PP Tunas sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, orang tua, guru, dan anak itu sendiri untuk memastikan perlindungan anak di ruang digital berjalan maksimal.

"Orang tua adalah tokoh utama dalam penerapan kebijakan ini karena mereka memiliki kendali penuh terhadap anak," tegasnya. Ia menambahkan bahwa pengawasan dan pendampingan orang tua harus dilakukan secara baik dengan komunikasi terbuka agar anak merasa didukung dan terlindungi.

Dengan adanya peraturan ini, anak dapat lebih aman menggunakan teknologi dan menghindari risiko negatif yang selama ini menjadi kekhawatiran banyak pihak.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keberadaan PP Tunas dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 merupakan langkah strategis dan progresif dalam upaya perlindungan anak di era digital yang semakin kompleks. Tidak hanya mengatur aspek teknis penggunaan gawai, namun juga membangun fondasi sosial dan emosional anak melalui interaksi yang sehat.

Implikasi jangka panjang dari kebijakan ini sangat signifikan. Anak-anak yang tumbuh dengan pengawasan digital yang tepat dan aktivitas sosial yang seimbang berpotensi menjadi generasi yang lebih sehat secara mental dan emosional, sekaligus lebih produktif dan kreatif. Ini tentu akan berdampak positif bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Namun, redaksi juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan, terutama peran aktif orang tua dan guru yang harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan membimbing anak dengan cermat. Tanpa sinergi yang kuat, aturan ini bisa menjadi kurang efektif.

Oleh karena itu, masyarakat harus terus mengikuti perkembangan kebijakan ini dan memberikan dukungan agar perlindungan anak di dunia digital benar-benar terlaksana optimal. Untuk informasi lebih lengkap, lihat laporan lengkap di ANTARA News dan update terbaru dari Kompas.

Dengan demikian, PP Tunas bukan hanya sekadar regulasi, melainkan fondasi perubahan sosial anak yang berkelanjutan dan berdaya saing di era digital.