Kalsel Masuk 5 Besar Daerah Rawan Bencana, BNPB Peringatkan Ancaman Banjir

Kalimantan Selatan masuk lima besar provinsi dengan frekuensi bencana tertinggi di Indonesia periode 2016-2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengapresiasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel, tetapi meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi menghadapi ancaman banjir.

Catatan itu disampaikan Koordinator Pusat Data dan Informasi BNPB, Teguh Harjito, saat menerima kunjungan kerja Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Kalsel bersama Press Room Kalsel di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kalsel di Antara Provinsi Paling Sering Dilanda Bencana

Menurut Teguh, rekam jejak bencana Kalsel selama satu dekade terakhir menempatkan provinsi itu pada posisi yang perlu diwaspadai. Bencana yang mendominasi berasal dari kategori hidrometeorologi, kelompok bencana yang berkaitan dengan cuaca, curah hujan, dan kondisi air.

"Melihat rekam jejak tersebut, kesiapan dan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis saat bencana menjadi krusial. Namun, untuk karhutla, kolaborasi lintas sektor di Kalsel sudah berjalan cukup baik," ujar Teguh seperti dikutip dari KAKINEWS.ID.

Pernyataan itu memberi dua pesan sekaligus. Di satu sisi, BNPB menilai kerja sama penanganan karhutla di Kalsel berjalan baik. Di sisi lain, masih ada pekerjaan rumah besar: kesiapsiagaan menghadapi bencana lain, terutama banjir.

Data BNPB menunjukkan dua kabupaten di Kalsel menjadi titik paling sering terdampak. Kabupaten Banjar dan Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan frekuensi kejadian bencana tertinggi sepanjang 2016-2025. Tanah Laut bahkan masuk daftar 30 kabupaten/kota nasional dengan tren kejadian bencana cukup tinggi.

Kolaborasi Lintas Sektor Dinilai Kunci Keberhasilan Karhutla

BNPB menilai keberhasilan penanganan karhutla di Kalsel tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak. Mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, masyarakat, hingga relawan.

Upaya penanganan dilakukan lewat tiga jalur: operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum. Respons cepat warga dan relawan dalam melaporkan temuan titik api ke posko bencana juga disebut menjadi faktor penting di lapangan.

Namun Teguh mengingatkan agar strategi penanggulangan karhutla tidak berhenti pada pemadaman dan penindakan. Pencegahan serta mitigasi sejak dini perlu semakin diperkuat.

• Operasi darat oleh tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri.
• Operasi udara untuk pemadaman di titik yang sulit dijangkau.
• Penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar.
• Pelaporan cepat titik api oleh masyarakat dan relawan ke posko bencana.

Pola ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Kalsel bergerak sebagai kerja bersama, bukan hanya tugas satu instansi. BNPB tampaknya ingin model tersebut dipertahankan sekaligus diperluas ke jenis bencana lain.

Banjir Desember-Januari Jadi Sorotan BNPB

Perhatian BNPB bergeser ke ancaman yang datang lebih rutin: banjir. Lembaga itu mengingatkan pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir yang umumnya mencapai puncak pada periode Desember hingga Januari.

Peringatan ini bukan tanpa dasar. Data nasional mencatat 4.727 kejadian bencana sepanjang 2025, dengan 1.666 orang meninggal dunia dan kerusakan pada ratusan ribu rumah. Angka itu memperlihatkan betapa besar beban bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Di Kalsel sendiri, rentetan bencana sepanjang 2026 dilaporkan menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi. Beban pengungsian sebesar itu menuntut kesiapan logistik, personel, dan anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Teguh menegaskan BPBD provinsi dan kabupaten/kota memegang peran penting sebagai ujung tombak kesiapsiagaan dan penanganan bencana di daerah. Jika daerah menghadapi keterbatasan logistik, personel, atau anggaran, BNPB membuka ruang pengajuan bantuan untuk mendukung penanganan tanggap darurat.

Pemprov Kalsel Jadikan Hasil Pertemuan Bahan Evaluasi

Kepala Biro Adpim Setda Kalsel, H. Berkatullah, menyatakan hasil pertemuan bersama BNPB akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam memperkuat strategi penanggulangan bencana.

"Hasil diskusi ini menjadi bahan berharga bagi Pemprov Kalsel untuk menyusun langkah mitigasi dan penanganan bencana yang lebih terukur ke depan. Kami mendorong agar program-program mitigasi BNPB terus dialokasikan ke Kalsel sehingga segala bentuk risiko bencana dapat diantisipasi dan diminimalkan sejak dini," kata Berkatullah.

Pernyataan itu menandakan Pemprov Kalsel menerima temuan BNPB sebagai dasar perbaikan, bukan sekadar catatan seremonial. Kunjungan Biro Adpim bersama Press Room Kalsel ke Jakarta memang membawa misi memperkuat koordinasi informasi kebencanaan antara pusat dan daerah.

Yang belum terjawab: seberapa cepat temuan itu diterjemahkan menjadi program konkret di lapangan, terutama di Banjar dan Tanah Laut yang menjadi dua wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.

Langkah Selanjutnya: Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah

Dari paparan BNPB, ada beberapa pekerjaan yang menunggu pemerintah daerah. Pertama, memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan pada Desember-Januari. Kedua, memastikan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kapasitas memadai.

Ketiga, mempertahankan pola kolaborasi lintas sektor yang sudah terbukti dalam penanganan karhutla, lalu menerapkannya pada penanganan banjir. Keempat, memanfaatkan jalur pengajuan bantuan ke BNPB bila logistik, personel, atau anggaran daerah tidak mencukupi.

Bagi publik Kalsel, informasi ini menjadi pengingat bahwa risiko bencana tidak berhenti pada satu jenis ancaman. Setelah asap karhutla, air menjadi ancaman berikutnya. Kesiapan menghadapi keduanya menuntut kerja yang berkelanjutan, bukan respons dadakan saat bencana sudah terjadi.

BNPB melalui laman resminya, bnpb.go.id, secara berkala memperbarui data kejadian bencana nasional yang bisa menjadi rujukan daerah dalam menyusun rencana mitigasi.

Analisis Redaksi

Apresiasi BNPB atas penanganan karhutla di Kalsel layak diterima. Kolaborasi BPBD, TNI, Polri, relawan, dan warga dalam melaporkan titik api adalah modal sosial yang tidak semua daerah punya. Tetapi apresiasi itu jangan sampai menutup mata pada persoalan yang lebih struktural: Kalsel berada di lima besar provinsi paling sering dilanda bencana.

Angka itu bukan statistik biasa. Di dalamnya ada ribuan keluarga yang kehilangan rumah, ratusan ribu warga yang pernah mengungsi sepanjang 2026, dan dua kabupaten—Banjar serta Tanah Laut—yang berulang kali menjadi titik terdampak. Ketika sebuah wilayah masuk daftar 30 kabupaten/kota nasional dengan tren bencana tinggi, pertanyaannya bukan lagi apakah bencana akan datang, melainkan seberapa siap daerah menghadapinya.

Di sinilah letak ujian sesungguhnya. Karhutla mendapat perhatian besar karena dampaknya terlihat jelas: asap, titik api, dan operasi pemadaman yang mudah diberitakan. Banjir punya pola berbeda. Ia datang musim demi musim, sering dianggap rutinitas, lalu luput dari perhatian sampai air naik ke permukiman. Padahal data BNPB menunjukkan banjir mencapai puncak pada Desember-Januari, periode yang bisa diantisipasi jauh sebelumnya.

Pernyataan Berkatullah bahwa hasil pertemuan menjadi bahan evaluasi patut diapresiasi. Namun evaluasi hanya bermakna jika berujung pada alokasi anggaran mitigasi, penguatan BPBD, dan program kesiapsiagaan yang terukur di Banjar dan Tanah Laut. BNPB sudah membuka pintu bantuan ketika daerah kekurangan logistik, personel, atau anggaran. Pertanyaannya kini sederhana: apakah pintu itu akan dipakai, atau justru baru diketuk setelah banjir datang?