Resistansi Antibiotik Ancam Indonesia: 41 Persen Pengguna Dapat Obat Tanpa Resep

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat memicu munculnya bakteri kebal obat yang semakin sulit dikendalikan. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat 41 persen pengguna antibiotik oral memperolehnya tanpa resep dokter.

Infeksi yang semula bisa diatasi dengan antibiotik biasa berpotensi membutuhkan obat lebih mahal dan waktu pengobatan lebih lama. Guru Besar Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. dr. Anis Karuniawati, Ph.D., Sp.MK(K), mengatakan resistansi terjadi ketika bakteri mampu bertahan hidup dan terus berkembang biak meskipun telah terpapar antibiotik yang seharusnya membunuh atau menghambat pertumbuhannya.

"Kalau pasien terinfeksi bakteri resistan maka antibiotik tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Dalam keadaan seperti ini mungkin dibutuhkan antibiotik lain yang biasanya lebih mahal atau harus diberikan lebih lama," kata Prof. Anis kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (13/11).

Kronologi dan Mekanisme Bakteri Kebal Antibiotik

Bakteri pada dasarnya memiliki kemampuan alami untuk beradaptasi dan mempertahankan diri. Namun, penggunaan antibiotik secara tidak rasional mempercepat munculnya dan penyebaran bakteri yang kebal terhadap obat.

Prosesnya berlangsung bertahap. Ketika antibiotik diberikan tanpa indikasi yang tepat, bakteri yang tidak sensitif memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Bakteri yang lolos kemudian berkembang biak dan mewariskan sifat kebalnya ke generasi berikutnya.

"Antibiotik yang selama ini menjadi andalan untuk mengatasi berbagai penyakit infeksi bisa kehilangan efektivitasnya," ujar Prof. Anis, yang juga Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) periode 2025-2028.

Jika kondisi tersebut terjadi, dokter harus mempertimbangkan pilihan antibiotik lain yang mungkin lebih terbatas, lebih mahal, atau membutuhkan durasi pemberian lebih panjang. Pilihan yang menyusut membuat penanganan infeksi menjadi lebih rumit, terutama pada pasien dengan kondisi berat.

Data Survei Kesehatan Indonesia 2023: 41 Persen Tanpa Resep

Persoalan ini tidak lepas dari perilaku masyarakat dalam menggunakan antibiotik. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan sebanyak 22,1 persen masyarakat menggunakan antibiotik oral dalam satu tahun terakhir.

Ironisnya, 41 persen dari pengguna tersebut memperoleh antibiotik tanpa resep dokter. Artinya, hampir separuh konsumsi antibiotik oral di masyarakat terjadi tanpa pengawasan tenaga medis.

Menurut Prof. Anis, angka tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai risiko penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Antibiotik bukan obat yang dapat digunakan sembarangan, terlebih untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh virus.

Beberapa temuan kunci dari data tersebut:

• 22,1 persen masyarakat menggunakan antibiotik oral dalam satu tahun terakhir.
• 41 persen pengguna memperoleh antibiotik tanpa resep dokter.
• Antibiotik termasuk golongan obat keras yang seharusnya hanya diberikan berdasarkan resep.

Data ini menjadi dasar bagi PAMKI dan kalangan dokter untuk mendorong penguatan pengawasan penjualan obat di tingkat apotek.

Pengawasan Apotek dan Kepatuhan Aturan Obat Keras

Prof. Anis menilai persoalan resistansi antibiotik juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan penjualan obat serta kepatuhan apotek terhadap ketentuan penyerahan antibiotik. Antibiotik merupakan golongan obat keras yang hanya boleh diperoleh berdasarkan resep dokter.

"Kalau hal ini saja dipatuhi apotek di seluruh Indonesia, maka masyarakat tidak mendapatkan akses antibiotik secara bebas," ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan apotek sebagai titik kendali penting. Tanpa kepatuhan pada aturan penyerahan obat keras, masyarakat tetap dapat membeli antibiotik secara bebas, termasuk untuk keluhan yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik.

Pengawasan tidak hanya soal ada atau tidaknya resep. Kepatuhan juga mencakup memastikan antibiotik diserahkan sesuai indikasi dan durasi yang ditetapkan dokter, sehingga konsumsi tidak berhenti di tengah jalan atau berlanjut tanpa evaluasi.

Pencegahan Infeksi sebagai Strategi Menekan Kebutuhan Antibiotik

Di samping pengawasan penggunaan obat, Prof. Anis menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan penyakit infeksi. Masyarakat perlu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melengkapi vaksinasi, serta memastikan tersedianya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

Langkah-langkah tersebut penting untuk menekan risiko penularan penyakit sehingga kebutuhan penggunaan antibiotik dapat dikendalikan. Semakin rendah angka infeksi, semakin kecil pula tekanan untuk menggunakan antibiotik.

Pencegahan juga mengurangi peluang bakteri resistan menyebar di komunitas. Infeksi yang dicegah sejak awal tidak memerlukan pengobatan, sehingga rantai penyebaran bakteri kebal dapat diputus lebih dini.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penggunaan antibiotik secara bijak: obat diberikan hanya ketika benar-benar dibutuhkan, dengan dosis dan durasi yang tepat, serta berdasarkan resep tenaga medis.

Langkah Selanjutnya: Tanggung Jawab Bersama Menjaga Efektivitas Antibiotik

Menjaga efektivitas antibiotik bukan hanya tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan. Prof. Anis menegaskan masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk tidak membeli, menggunakan, ataupun menghentikan konsumsi antibiotik tanpa arahan dokter.

Pesan itu menyiratkan tiga larangan utama bagi masyarakat: tidak membeli antibiotik tanpa resep, tidak menggunakan antibiotik untuk keluhan yang tidak memerlukannya, dan tidak menghentikan konsumsi sebelum tuntas sesuai arahan dokter.

Penggunaan antibiotik yang tidak bijak hari ini membuat pengobatan infeksi pada masa mendatang jauh lebih sulit. Dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga sistem layanan kesehatan secara lebih luas.

Informasi lebih lanjut mengenai ancaman resistansi antibiotik dapat dibaca pada pemberitaan ANTARA News. Panduan penggunaan antibiotik yang rasional juga tersedia melalui WHO.

Analisis Redaksi: Ketika Obat Murah Berubah Menjadi Beban Mahal

Angka 41 persen pengguna antibiotik tanpa resep adalah cermin lemahnya kendali di hilir. Selama apotek masih bisa menyerahkan antibiotik tanpa resep, edukasi kepada masyarakat akan berjalan pincang. Dokter di ruang periksa bekerja keras menahan diri meresepkan antibiotik, tetapi di luar sana obat yang sama dijual bebas.

Resistansi antibiotik bukan skenario masa depan. Ia sudah terjadi, dan biayanya ditanggung bersama. Infeksi yang semula cukup diobati dengan antibiotik murah berpotensi memerlukan obat yang lebih mahal dan waktu perawatan lebih panjang. Beban itu jatuh pada pasien, keluarga, dan sistem pembiayaan kesehatan.

Karena itu, penegakan aturan penyerahan obat keras di apotek semestinya diperlakukan sebagai intervensi kesehatan publik, bukan sekadar urusan administratif. Tanpa itu, imbauan agar masyarakat tidak membeli antibiotik tanpa resep akan terus berbenturan dengan kenyataan di lapangan.