Diabetes di Indonesia Peringkat 5 Dunia: 20,4 Juta Kasus, Baru 35,4% Terdiagnosis

Indonesia menempati peringkat kelima dunia untuk kasus diabetes tertinggi. Data International Diabetes Federation (IDF) 2025 mencatat 20,4 juta orang usia 20-79 tahun hidup dengan diabetes, atau 11,3 persen dari populasi. Yang lebih mengkhawatirkan, hanya 35,4 persen yang terdiagnosis.

Angka itu dihimpun dari total 185 juta penduduk Indonesia di rentang usia tersebut. Artinya, sekitar 13 juta orang kemungkinan besar tidak menyadari status kesehatan mereka sendiri.

Kronologi dan Data IDF 2025: Indonesia di Antara Raksasa Diabetes

Hari Diabetes Sedunia diperingati setiap 14 November. Peringatan tahun ini menjadi pengingat bahwa persoalan diabetes di Indonesia belum selesai. Data terbaru IDF menempatkan Indonesia di urutan kelima, di bawah empat negara dengan jumlah kasus jauh lebih besar.

China memimpin dengan 148 juta kasus diabetes. Disusul India dengan 89,8 juta, Amerika Serikat 38,5 juta, dan Pakistan 34,5 juta. Indonesia berada di posisi kelima dengan 20,4 juta kasus.

Prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 11,3 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari sembilan orang dewasa di Tanah Air hidup dengan penyakit tersebut.

Masalahnya tidak berhenti pada jumlah kasus. Data yang sama mengungkap rantai penanganan yang patah. Dari total kasus pada 2024, hanya 35,4 persen yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan. Dari jumlah itu, baru 68,1 persen yang mendapat pengobatan, dan hanya 20,2 persen yang berhasil mengendalikan penyakitnya.

Dengan kata lain, mayoritas pengidap diabetes di Indonesia tidak mengetahui kondisi mereka, tidak mendapat pengobatan, atau gagal mengendalikan kadar gula darah. Ini adalah bom waktu kesehatan masyarakat.

Beban pembiayaan juga membengkak. Data yang dikutip CNN Indonesia menunjukkan penanganan penyakit diabetes dan gagal ginjal meningkat sampai 478 persen dalam tujuh tahun terakhir. Lonjakan itu mencerminkan tingginya komplikasi yang berujung pada perawatan intensif.

Pihak yang Terlibat dan Imbauan Kemenkes

Dalam pemberitaan CNN Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman resminya mengimbau warga untuk mengadopsi gaya hidup sehat sebagai langkah preventif utama. Imbauan itu dirilis dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia.

Pemerintah menyatakan komitmen meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan dampak diabetes melitus yang umum terjadi akibat buruknya gaya hidup. Untuk menekan prevalensi, Kemenkes menekankan pentingnya gizi seimbang, rutin beraktivitas fisik, dan deteksi dini secara berkala.

Namun, data diagnosis yang rendah menunjukkan bahwa imbauan saja tidak cukup. Hanya 35,4 persen pengidap yang terdiagnosis berarti akses ke layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat masih menjadi persoalan mendasar.

IDF sendiri mencatat pada 2021 terdapat 537 juta orang di dunia mengidap diabetes. Tanpa intervensi tepat, angka itu diperkirakan naik menjadi 643 juta pada 2030 dan 783 juta pada 2045. WHO pada 2019 menyebut diabetes menjadi penyebab langsung 1,5 juta kematian global. Data IDF 2021 bahkan mencatat 6,7 juta kematian akibat penyakit ini.

Latar Belakang: Mengapa Diabetes Sulit Dikendalikan di Indonesia

Diabetes tipe 2, yang mendominasi kasus di Indonesia, berkembang perlahan tanpa gejala khas. Seseorang bisa hidup bertahun-tahun dengan gula darah tinggi tanpa merasakan keluhan berarti. Karena itu, deteksi dini menjadi kunci yang sering terlewat.

Pola makan tinggi gula dan karbohidrat olahan, kurang aktivitas fisik, serta obesitas mempercepat munculnya resistensi insulin. Faktor genetik juga berperan, tetapi gaya hidup menjadi pemicu utama yang bisa diubah.

Sayangnya, kesadaran untuk memeriksa gula darah secara rutin masih rendah. Banyak orang baru mendatangi fasilitas kesehatan setelah muncul komplikasi. Padahal, komplikasi diabetes bisa dicegah jika kadar gula darah terkontrol.

Komplikasi yang perlu diwaspadai meliputi glaukoma, katarak, penyakit ginjal, hipertensi, ketoasidosis diabetik (DKA), penyakit kulit, kerusakan saraf dan pembuluh darah, hingga komplikasi kaki. Pada tahap ekstrem, diabetes dapat memicu serangan jantung, stroke, dan pembusukan jaringan yang berujung amputasi.

Rendahnya angka diagnosis juga berkaitan dengan keterbatasan akses skrining di daerah. Program deteksi dini di puskesmas belum menjangkau seluruh populasi berisiko. Ditambah lagi, stigma dan rasa takut terhadap diagnosis membuat sebagian orang menunda pemeriksaan.

Dampak: Beban Kesehatan dan Ekonomi yang Membengkak

Dampak diabetes tidak hanya dirasakan individu. Penyakit ini menyerap anggaran kesehatan negara dalam jumlah besar. Kenaikan biaya penanganan diabetes dan gagal ginjal hingga 478 persen dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung sistem kesehatan.

Gagal ginjal yang sering menjadi komplikasi diabetes memerlukan terapi cuci darah seumur hidup. Biaya per pasien sangat tinggi dan sebagian besar ditanggung oleh BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.

Produktivitas masyarakat juga terpengaruh. Pengidap diabetes yang tidak terkontrol berisiko mengalami komplikasi yang membatasi aktivitas kerja. Pada usia produktif, hal ini berdampak pada pendapatan keluarga dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, angka pengendalian penyakit yang hanya 20,2 persen menunjukkan bahwa pengobatan belum berjalan efektif. Banyak pasien putus obat atau tidak menjalani pemeriksaan rutin karena alasan biaya, jarak, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya kontrol gula darah.

Langkah Selanjutnya: Deteksi Dini dan Perubahan Gaya Hidup

Untuk menekan angka prevalensi, Kemenkes mendorong tiga langkah utama: penerapan gizi seimbang, rutin melakukan aktivitas fisik, dan deteksi dini secara berkala. Imbauan ini menyasar seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang memiliki riwayat keluarga diabetes.

Deteksi dini bisa dilakukan melalui pemeriksaan gula darah di fasilitas kesehatan terdekat. Bagi yang memiliki faktor risiko seperti obesitas, riwayat keluarga, atau usia di atas 40 tahun, pemeriksaan rutin sangat dianjurkan.

Selain itu, penguatan layanan primer menjadi kunci. Puskesmas perlu dilengkapi alat pemeriksaan gula darah dan tenaga terlatih agar skrining bisa menjangkau lebih banyak orang. Edukasi tentang pola makan sehat juga harus terus digaungkan.

Bagi pengidap yang sudah terdiagnosis, kepatuhan menjalani pengobatan dan kontrol rutin menjadi penentu. Tanpa pengendalian yang baik, risiko komplikasi seperti gagal ginjal, serangan jantung, dan amputasi akan meningkat.

Data IDF dan WHO bisa menjadi rujukan untuk memahami skala global penyakit ini. Informasi lebih lanjut tentang diabetes dan komplikasinya dapat diakses melalui World Population Review serta laman resmi IDF dan WHO.

Analisis Redaksi: Diabetes Bukan Sekadar Angka, Ini Kegagalan Deteksi

Angka 20,4 juta kasus memang mengejutkan. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah fakta bahwa hanya 35,4 persen pengidap yang terdiagnosis. Artinya, sekitar 13 juta orang di Indonesia hidup dengan diabetes tanpa mengetahui statusnya. Mereka tidak mendapat pengobatan, tidak mengubah gaya hidup, dan terus berisiko mengalami komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah.

Rendahnya angka diagnosis adalah cermin kegagalan sistem deteksi dini. Program skrining di puskesmas belum menjangkau seluruh populasi berisiko. Banyak orang baru memeriksakan diri setelah muncul gejala komplikasi, ketika kerusakan organ sudah terjadi. Ini bukan hanya soal kesadaran individu, tetapi juga soal akses dan keterjangkauan layanan kesehatan.

Pemerintah perlu memperluas cakupan skrining, bukan sekadar mengimbau gaya hidup sehat. Imbauan tanpa dukungan layanan yang mudah diakses akan berhenti sebagai slogan. Deteksi dini harus dijadikan program rutin, terutama bagi kelompok berisiko. Tanpa itu, prediksi IDF bahwa kasus diabetes global akan mencapai 783 juta pada 2045 akan menjadi kenyataan yang mahal.

Beban biaya yang naik 478 persen dalam tujuh tahun seharusnya menjadi alarm. Jika deteksi dini diperkuat, biaya pengobatan komplikasi bisa ditekan. Investasi pada pencegahan jauh lebih murah daripada membiayai cuci darah dan amputasi. Pilihan kebijakan sudah jelas, tinggal kemauan politik untuk menjalankannya.

Sumber: worldpopulationreview.com