Banjir Subulussalam: 654 Rumah Terendam, 7 Desa di Dua Kecamatan Dikepung

Banjir kembali mengepung tujuh desa di Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, Aceh. Sedikitnya 654 unit rumah terendam setelah Sungai Lae Soraya dan Sungai Rikit meluap pada Kamis (12/11/2026) siang.

Luapan kedua sungai itu dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah Kota Subulussalam dan kawasan hulu sejak Oktober 2026. Hingga Jumat (13/11/2026), hujan masih turun dan debit air dilaporkan terus bertambah.

Data sementara Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Subulussalam mencatat 654 kepala keluarga (KK) terdampak. Angka itu belum final karena empat desa masih dalam proses pendataan.

Kronologi Luapan Sungai Lae Soraya dan Rikit

Peningkatan debit air Sungai Lae Soraya dan Sungai Rikit mulai terdeteksi pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Air yang terus naik akhirnya meluap ke permukiman warga, jalan desa, hingga sejumlah ruas jalan nasional di kawasan dataran rendah dan bantaran sungai.

Informasi yang dihimpun kontributor Penarakyat.com menyebutkan, genangan tidak hanya merendam rumah. Akses jalan dan lahan perkebunan masyarakat ikut tergenang, terutama di Kecamatan Sultan Daulat.

Pada Jumat (13/11/2026) malam, ketinggian air dilaporkan masih meningkat hingga mencapai badan jalan nasional. Kondisi itu membuka kemungkinan wilayah genangan meluas bila hujan tak kunjung reda.

Selain curah hujan lokal, muncul dugaan bahwa banjir dipengaruhi kiriman air dari kawasan hulu sungai di Aceh Tenggara, khususnya sekitar Kutacane. Dugaan ini belum terkonfirmasi dan masih menunggu pemeriksaan pihak terkait.

Tujuh Desa Terdampak dan Sebaran KK

Pusdalops BPBD Kota Subulussalam merinci wilayah terdampak di dua kecamatan. Di Kecamatan Sultan Daulat, tiga desa masuk daftar, sementara di Kecamatan Runding ada empat desa.

• Desa Jabi-Jabi (Sultan Daulat): 292 KK
• Desa Suka Maju (Sultan Daulat): 260 KK
• Desa Sigrun (Sultan Daulat): masih dalam pendataan
• Desa Suak Jampak (Runding): 102 KK
• Desa Panglima Sahman (Runding): masih dalam pendataan
• Desa Sibungke (Runding): masih dalam pendataan
• Desa Mandilam (Runding): masih dalam pendataan

Dari daftar itu, baru 654 KK yang teridentifikasi, yakni gabungan Jabi-Jabi, Suka Maju, dan Suak Jampak. Empat desa lain belum masuk hitungan karena petugas masih menghimpun angka di lapangan.

Artinya, jumlah rumah dan warga terdampak berpotensi bertambah dalam beberapa hari ke depan. Pendataan menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran.

BPBD Kerahkan Tim Reaksi Cepat

BPBD Kota Subulussalam bergerak cepat merespons luapan kedua sungai. Personel Tim Reaksi Cepat (TRC) dikerahkan ke lokasi untuk melakukan kajian cepat dan memantau kondisi banjir.

Petugas juga mendata masyarakat dan wilayah terdampak guna memperoleh gambaran situasi serta kebutuhan penanganan di lapangan. Langkah ini penting karena ketinggian air masih berubah.

Kepala BPBD Kota Subulussalam, H. Ramadhan, ST, MM, mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan. Warga yang bermukim di bantaran sungai dan kawasan dataran rendah diminta paling siaga.

"Masyarakat diminta terus memantau perkembangan debit air serta mengantisipasi kemungkinan banjir susulan mengingat hujan masih berpotensi mengguyur wilayah Kota Subulussalam dan kawasan hulu sungai," kata Ramadhan, seperti dikutip Penarakyat.com.

Imbauan itu menyusul posisi Subulussalam yang berada di hilir sejumlah sungai. Ketika hulu diguyur hujan, tekanan air ke permukiman warga meningkat dalam hitungan jam.

Hujan Sejak Oktober dan Beban di Kawasan Hilir

Curah hujan tinggi di Kota Subulussalam telah berlangsung sejak Oktober 2026. Hingga pertengahan November, hujan belum menunjukkan tanda berhenti, baik di wilayah kota maupun di kawasan hulu sungai.

Kondisi ini membuat tanah dan sungai menanggung beban air yang terus bertambah. Sungai Lae Soraya dan Rikit yang melintasi permukiman padat menjadi titik paling rawan.

Banjir kali ini bukan yang pertama mengepung desa-desa di Sultan Daulat dan Runding. Pola yang berulang menempatkan kawasan bantaran dan dataran rendah sebagai wilayah paling rentan setiap musim hujan.

Bagi warga, dampaknya berlapis. Rumah terendam, akses jalan terputus, dan lahan perkebunan tergenang. Di banyak desa, kebun menjadi sumber penghasilan harian sehingga genangan berkepanjangan langsung memukul ekonomi keluarga.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dapat menjadi rujukan warga untuk memantau prakiraan hujan dan potensi banjir susulan. Informasi resmi itu tersedia melalui laman BMKG.

Yang Perlu Diawasi Selanjutnya

Prioritas terdekat adalah penyelesaian pendataan di empat desa yang belum terangkum, yaitu Sigrun, Panglima Sahman, Sibungke, dan Mandilam. Angka final akan menentukan besaran bantuan dan lokasi penyaluran.

Warga juga perlu memantau kenaikan debit sungai, terutama pada malam hari ketika air kiriman dari hulu bisa datang tanpa peringatan panjang. Barang berharga dan dokumen sebaiknya disimpan di tempat tinggi.

Pemerintah kota menghadapi ujian berikutnya: memastikan informasi peringatan dini sampai ke desa-desa di bantaran sungai sebelum air naik. Sebab, banjir di Subulussalam berulang, dan kesiapsiagaan menjadi penentu utama seberapa besar kerugian yang bisa ditekan.

Analisis Redaksi

Angka 654 KK sebenarnya belum bercerita utuh. Empat desa masih kosong dari hitungan, dan justru di situlah ketidakpastian berada. Selama pendataan belum tuntas, pernyataan resmi soal skala bencana sebaiknya dibaca sebagai gambaran sementara, bukan angka final.

Yang lebih mengganggu adalah pola berulangnya. Hujan sejak Oktober, sungai meluap, jalan nasional terendam, lalu imbauan waspada dikeluarkan. Urutan itu sudah terjadi berkali-kali di Sultan Daulat dan Runding. Pertanyaannya sederhana: apakah kesiapsiagaan berhenti pada imbauan, atau berlanjut ke pemetaan titik rawan dan jalur evakuasi yang jelas di tiap desa?

Dugaan kiriman air dari hulu Aceh Tenggara juga layak diuji serius. Bila benar, banjir Subulussalam tidak bisa diselesaikan sendiri oleh BPBD kota. Butuh koordinasi lintas kabupaten untuk memantau debit di hulu dan mengirim peringatan lebih awal ke hilir. Tanpa itu, warga bantaran sungai akan terus menjadi pihak pertama yang menanggung dampak, dan terakhir yang mendapat informasi.