Vonis 2,5 Tahun Henrico Jonathan: Penjual Rekening Investasi Kripto Bodong Rp 39,7 M
Henrico Jonathan divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 400 juta oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Ia terbukti membantu sindikat investasi saham dan kripto bodong senilai Rp 39,7 miliar dengan menjual empat perusahaan beserta rekening banknya.
Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Muhammad Salam Giri Basuki di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/11/2026). Hukuman tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Henrico dihukum 5 tahun penjara.
Baca juga: Kronologi 3 Sekuriti Sekolah Garuda Konsel Keroyok Maling: Dari Patroli hingga Jadi Tersangka
"Mengadili, menyatakan terdakwa Henrico Jonathan terbukti secara sah dan meyakini bersalah melanggar Pasal 45A ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 jo Pasal 21 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Salam dalam persidangan.
Kronologi Persidangan dan Amar Putusan Hakim
Perkara ini bergulir di PN Surabaya dengan Henrico Jonathan sebagai terdakwa tunggal. Jaksa penuntut umum Muhammad Chozin sebelumnya menuntut Henrico dengan pidana 5 tahun penjara karena dinilai terbukti terlibat dan merugikan belasan korban investasi bodong.
"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujar Chozin saat membacakan tuntutannya pada Senin (9/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Henrico bersalah melanggar pasal yang telah didakwakan. Selain pidana badan, hakim menjatuhkan denda Rp 400 juta yang wajib dibayarkan dalam kurun waktu satu bulan sejak putusan dibacakan.
Baca juga: BPK Investigasi Dugaan Korupsi Dana Hibah Pesparawi Kalteng 2024
Putusan tersebut menjadi catatan tersendiri karena selisihnya cukup lebar dari tuntutan jaksa. Majelis hakim tidak menjabarkan secara rinci pertimbangan yang meringankan dalam kutipan amar putusan yang dibacakan di ruang sidang.
Baca juga pemberitaan sebelumnya soal pria Surabaya yang terlibat jaringan investasi kripto palsu Rp 39,7 miliar.
Peran Henrico: Menjual Empat Perusahaan dan Rekening Bank
Henrico bukan pelaku utama penipuan. Ia didakwa karena membantu sindikat investasi saham kripto palsu dengan cara menjual empat perusahaan beserta rekening bank kepada Timothy Tandio Kusuma, yang saat ini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).
Henrico merupakan pemilik PT Beras Nusantara Indonesia yang bergerak di jual beli hasil pertanian. Ia bersedia menjual perusahaannya ke Timothy karena membutuhkan uang.
Tiga rekening perusahaannya dijual dengan harga Rp 35 juta. Setelah itu, Henrico kembali menjual perusahaan lain miliknya, yakni PT Tekno Impian Kita, PT Benua Sembilan Solusi, dan PT Angkut Indah Kirim, beserta rekeningnya.
Total transaksi penjualan kedua itu sebesar Rp 230 dan dibayarkan secara bertahap. Dalam dakwaan juga ditemukan aset mata uang kripto milik Henrico sebesar Rp 2,33 miliar.
- PT Beras Nusantara Indonesia beserta tiga rekening: dijual Rp 35 juta
- PT Tekno Impian Kita, PT Benua Sembilan Solusi, PT Angkut Indah Kirim beserta rekening: total Rp 230, dibayar bertahap
- Aset kripto milik Henrico yang ditemukan dalam dakwaan: Rp 2,33 miliar
- Kerugian korban dalam skema investasi bodong: Rp 39,7 miliar
Modus Rekening Perusahaan untuk Menampung Deposit Korban
Rekening-rekening perusahaan itu diduga digunakan untuk menampung deposit calon investor dengan skema investasi online. Calon investor yang menjadi korban direkrut melalui media sosial dan grup WhatsApp.
Setelah direkrut, korban diarahkan oleh pihak yang mengaku sebagai admin untuk menggunakan situs atau aplikasi tertentu. Pola ini lazim dalam penipuan investasi daring: korban diminta menyetor dana, lalu aplikasi menampilkan keuntungan semu yang tidak bisa dicairkan.
Yang membuat kasus ini menonjol adalah penggunaan badan hukum dan rekening perusahaan sebagai kanal setoran. Rekening atas nama PT terlihat lebih meyakinkan di mata calon korban dibanding rekening pribadi.
Praktik jual beli perusahaan beserta rekeningnya inilah yang menjadi pintu masuk keterlibatan Henrico dalam jaringan. Tanpa rekening-rekening tersebut, aliran dana dari belasan korban ke sindikat akan lebih mudah terdeteksi.
Informasi sejenis juga pernah diberitakan media lain, misalnya laporan tentang praktik penipuan investasi daring yang memanfaatkan rekening perusahaan sebagai kanal setoran korban.
Latar Belakang: Mengapa Rekening Perusahaan Jadi Komoditas
Kasus Henrico memperlihatkan celah yang jarang dibahas: perusahaan yang sudah berdiri, lengkap dengan rekening bank, bisa berpindah tangan tanpa jejak kepemilikan yang jelas di mata publik.
Bagi sindikat penipuan, rekening korporasi punya nilai tawar. Nama badan hukum memberi kesan legal, sementara rekening bank memungkinkan penampungan dana dalam jumlah besar tanpa langsung memicu kecurigaan.
Dalam perkara ini, harga yang dibayar Timothy ke Henrico terbilang kecil dibanding nilai kerugian korban. Tiga rekening dijual Rp 35 juta, sementara empat perusahaan lain beserta rekeningnya hanya dihargai total Rp 230.
Timothy Tandio Kusuma sendiri belum tertangkap. Statusnya sebagai DPO berarti penyidikan terhadapnya masih berjalan terpisah dari perkara Henrico yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama.
Dampak bagi Korban dan Langkah Hukum Berikutnya
Vonis 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 400 juta menutup babak pertama perkara ini. Namun pemulihan kerugian korban yang mencapai Rp 39,7 miliar belum tentu ikut selesai.
Belasan korban tercatat dalam dakwaan jaksa. Mereka direkrut lewat media sosial dan grup WhatsApp, lalu diarahkan menyetor dana ke rekening yang kini menjadi barang bukti.
Beberapa hal yang masih terbuka setelah putusan ini:
- Pembayaran denda Rp 400 juta dalam satu bulan sejak putusan dibacakan.
- Penangkapan Timothy Tandio Kusuma yang masih DPO.
- Penelusuran aliran dana ke rekening empat perusahaan yang dijual Henrico.
- Peluang korban menempuh upaya hukum perdata untuk menuntut ganti rugi.
Jaksa masih memiliki waktu untuk menyatakan sikap atas putusan, termasuk kemungkinan banding. Sampai sikap itu diambil, vonis 2 tahun 6 bulan belum final secara hukum.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari perkara ini bukan angka vonisnya, melainkan bagaimana rantai penipuan itu dibangun. Henrico bukan otak sindikat. Ia pemilik perusahaan yang butuh uang, lalu menjual badan hukum dan rekeningnya ke orang lain. Tapi justru di titik itulah kerugian Rp 39,7 miliar mulai mengalir.
Harga jual yang sangat murah, Rp 35 juta untuk tiga rekening dan Rp 230 untuk empat perusahaan lain, menunjukkan bahwa nilai sesungguhnya bukan pada perusahaannya, melainkan pada akses ke rekening. Selisih antara harga jual dan kerugian korban memperlihatkan betapa murahnya biaya yang dibutuhkan sindikat untuk membuka kanal setoran.
Vonis yang jauh di bawah tuntutan jaksa juga layak dicermati. Jaksa menuntut 5 tahun, hakim memutus 2 tahun 6 bulan. Tanpa penjelasan pertimbangan yang terbuka, publik sulit menilai apakah putusan ini mencerminkan beratnya kerugian korban atau justru menempatkan penjual rekening sebagai pihak yang ringan tanggung jawabnya. Sementara itu, Timothy masih buron, dan uang korban tetap belum kembali.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0