Makassar Siap Jadi Model Nasional Pidana Kerja Sosial, Pemkot Nyatakan Komitmen

Nov 18, 2026 - 10:10
 0  0
Makassar Siap Jadi Model Nasional Pidana Kerja Sosial, Pemkot Nyatakan Komitmen

Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya mendukung penerapan pidana kerja sosial sekaligus pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Dukungan itu disampaikan agar Makassar bisa menjadi model nasional dalam penerapan alternatif pidana tersebut.

Ad
Ad

Langkah ini menempatkan Makassar di barisan depan daerah yang menyiapkan infrastruktur pidana kerja sosial, seiring berlakunya aturan baru yang memberi ruang bagi hakim menjatuhkan pidana pengganti selain penjara. Komitmen itu dibahas dalam kegiatan yang digelar di kota tersebut, seperti dilaporkan Lutimterkini.

Baca juga: Korpri Denpasar Perluas Jaminan Sosial untuk 12.315 Pekerja Rentan

Komitmen Pemkot Makassar di Balik Pidana Kerja Sosial

Dukungan Pemerintah Kota Makassar bukan sekadar pernyataan simbolik. Pidana kerja sosial menuntut kesiapan lintas sektor: mulai dari penunjukan lokasi kerja, pengawasan pelaksanaan, hingga pencatatan hasil pembinaan terhadap terpidana.

Tanpa dukungan pemerintah daerah, pelaksanaan pidana kerja sosial berisiko berhenti di atas kertas. Sebab, kewenangan hakim menjatuhkan pidana ini harus disertai kesiapan lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, dan pemerintah setempat sebagai penyedia tempat kerja sosial.

Makassar melihat peluang itu sebagai kesempatan membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi. Alih-alih memenuhi rumah tahanan yang sudah padat, terpidana kasus ringan diarahkan ke aktivitas produktif yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Pemkot juga menyoroti peran Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela. Sosok ini menjadi ujung tombak pendampingan, terutama ketika jumlah pembimbing kemasyarakatan profesional terbatas dibandingkan beban kasus yang masuk.

Baca juga: Partai Populis Pakai Jurus Sama untuk Menang di Media Sosial

Siapa Saja yang Terlibat dalam Pengembangan PK Sukarela

Pengembangan PK Sukarela melibatkan sejumlah pihak. Pemerintah kota berperan menyiapkan dukungan kebijakan dan koordinasi wilayah. Sementara itu, balai pemasyarakatan dan kementerian yang menangani urusan hukum menjadi penanggung jawab teknis pembinaan.

Dalam laporan sumber, belum disebutkan nama pejabat yang hadir maupun kutipan langsung dari kegiatan tersebut. Yang ditekankan adalah posisi Makassar sebagai daerah yang menyatakan kesiapan mendukung kebijakan ini.

Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting karena pidana kerja sosial bersinggungan langsung dengan urusan wilayah. Mulai dari dinas sosial, kelurahan, hingga lembaga masyarakat yang menjadi lokasi pelaksanaan kerja sosial.

Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela direkrut dari masyarakat yang memiliki kapasitas mendampingi. Mereka bekerja di bawah koordinasi pembimbing kemasyarakatan resmi, sehingga fungsi pengawasan tetap berada dalam kendali negara.

Latar Belakang: Mengapa Pidana Kerja Sosial Digulirkan

Pidana kerja sosial lahir dari persoalan klasik: kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selama bertahun-tahun, lapas di berbagai daerah menampung penghuni melebihi daya tampung. Kasus ringan seperti pencurian kecil dan pelanggaran tertentu ikut masuk, membuat kondisi semakin sesak.

Kebijakan pidana alternatif diarahkan untuk memutus persoalan itu. Terpidana kasus ringan tidak harus kehilangan kebebasan penuh, tetapi menjalani hukuman melalui kerja sosial yang terukur dan diawasi.

Perubahan kerangka hukum nasional memberi landasan bagi penerapan pidana kerja sosial. Aturan tersebut mengatur syarat, tata cara, hingga pengawasan pelaksanaan pidana. Hakim diberi ruang menimbang apakah terpidana layak menjalani pidana kerja sosial.

Namun, penerapan di lapangan bergantung pada kesiapan daerah. Di sinilah posisi Makassar: menyatakan diri siap menjadi contoh bagaimana pemerintah kota bisa mengambil bagian dalam sistem tersebut.

Dampak yang Diharapkan bagi Sistem Peradilan dan Masyarakat

Jika berjalan sesuai rencana, ada beberapa dampak yang diharapkan muncul:

  • Berkurangnya tekanan penghuni di lembaga pemasyarakatan, terutama untuk kasus ringan.
  • Terpidana tetap produktif dan tidak terputus dari kehidupan sosialnya.
  • Masyarakat memperoleh manfaat langsung dari kerja sosial yang dijalankan.
  • Pemerintah daerah memiliki kanal resmi untuk terlibat dalam pembinaan terpidana.
  • Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela memperkuat kapasitas pendampingan di tingkat lokal.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah perubahan cara pandang terhadap pemidanaan. Hukuman tidak lagi semata-mata soal pembalasan, tetapi juga soal pemulihan dan reintegrasi.

Bagi Makassar, posisi sebagai model nasional membawa konsekuensi. Ada tuntutan untuk membuktikan bahwa sistem ini bisa berjalan, bukan hanya diumumkan. Uji publik akan datang dari pelaksanaan di lapangan.

Langkah Selanjutnya dan Tantangan di Lapangan

Setelah komitmen dinyatakan, pekerjaan berikutnya adalah menyiapkan detail teknis. Pemerintah kota perlu memetakan lokasi kerja sosial yang layak, aman, dan sesuai dengan jenis pidana yang dijatuhkan.

Pengawasan menjadi titik rawan. Tanpa mekanisme pencatatan yang rapi, pidana kerja sosial bisa kehilangan fungsi pidananya. Karena itu, koordinasi antara balai pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan pengadilan harus jelas pembagian tugasnya.

Perekrutan PK Sukarela juga menuntut seleksi dan pelatihan. Mereka bukan aparat penegak hukum, tetapi menjalankan fungsi pendampingan yang bersinggungan dengan hak-hak terpidana. Kapasitas mereka menentukan kualitas pembinaan.

Referensi perbandingan bisa dilihat pada pembahasan kebijakan pemasyarakatan yang dipublikasikan secara terbuka, misalnya melalui Kementerian Hukum. Daerah lain yang lebih dulu menyiapkan infrastruktur serupa juga bisa menjadi bahan pembelajaran.

Yang jelas, Makassar kini memikul ekspektasi sebagai percontohan. Keberhasilan di kota ini akan menjadi rujukan bagi daerah lain yang masih menimbang kesiapan mereka.

Analisis Redaksi

Komitmen Makassar layak diapresiasi, tetapi jangan berhenti pada pernyataan dukungan. Pidana kerja sosial adalah kebijakan yang rapuh jika tidak ditopang anggaran, prosedur, dan pengawasan yang jelas. Tanpa itu, ia mudah berubah menjadi formalitas tanpa bobot pidana.

Persoalan paling nyata ada pada kapasitas. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan profesional terbatas, sementara beban kasus terus mengalir. Merekrut PK Sukarela adalah jalan tengah yang masuk akal, asalkan seleksi dan pelatihannya tidak dikerjakan sekadar formalitas.

Ada pula risiko sosial yang perlu diantisipasi. Kerja sosial menempatkan terpidana di ruang publik. Masyarakat perlu memahami bahwa ini bagian dari hukuman, bukan pembebasan tanpa konsekuensi. Sosialisasi yang buruk bisa memicu penolakan di tingkat lokal.

Makassar punya peluang membuktikan sebaliknya. Jika sistem ini berjalan rapi, kota ini bukan hanya menjadi model nasional, tetapi juga bukti bahwa pemidanaan bisa lebih adil dan lebih bermanfaat. Syaratnya sederhana, meski tidak mudah: kerja teknis yang konsisten setelah pengumuman.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad