UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Praktisi Hukum Soroti Kesiapan Aparat
DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Praktisi hukum Regulation Watch, Dr Gamaliel Carrel Ticualu, menyebut kesiapan aparat dan mekanisme pengawasan sebagai tantangan terbesar dalam pelaksanaannya.
Persetujuan itu dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan ekonomi yang selama ini kerap luput dari jerat hukum karena aset pelaku sulit dirampas.
Kronologi Pengesahan UU Perampasan Aset di DPR
Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi titik akhir dari perjalanan panjang rancangan beleid yang sempat tertahan bertahun-tahun. Dikutip dari laporan INDOPOSCO.ID, keputusan parlemen tersebut diambil pada Minggu, 22 November 2026.
Dengan disahkannya RUU itu, Indonesia kini memiliki payung hukum baru untuk merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan tetap terhadap pelakunya. Mekanisme inilah yang selama ini menjadi celah besar dalam penindakan korupsi dan pencucian uang.
Namun, pengesahan undang-undang bukan garis akhir. Sejumlah persoalan teknis masih menunggu, mulai dari penyusunan aturan turunan, pembentukan lembaga atau unit khusus, hingga penyesuaian prosedur di kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gamaliel menilai euforia politik atas pengesahan undang-undang perlu diimbangi dengan kesiapan operasional di lapangan. Tanpa itu, undang-undang hanya akan menjadi dokumen tebal tanpa dampak nyata.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Praktisi Hukum
Dalam keterangannya kepada INDOPOSCO.ID, Gamaliel Carrel Ticualu menyoroti dua titik krusial yang harus segera dibenahi pemerintah dan lembaga penegak hukum. Pertama, kapasitas aparat dalam memahami dan menerapkan mekanisme perampasan aset.
Kedua, sistem pengawasan yang harus memastikan proses perampasan tidak disalahgunakan. Menurutnya, tanpa pengawasan yang kuat, kewenangan baru ini berpotensi menjadi alat tawar-menawar atau bahkan pemerasan.
“Kesiapan aparat dan pengawasan menjadi tantangan,” kata Gamaliel, seperti dikutip dari laporan tersebut.
Ia menyebut bahwa perampasan aset adalah instrumen yang sangat teknis. Aparat dituntut mampu membuktikan keterkaitan antara aset dan tindak pidana, termasuk menelusuri aliran dana lintas negara yang sering kali melibatkan struktur korporasi berlapis.
Selain itu, hakim juga dituntut memiliki pemahaman yang setara. Sebab, dalam banyak kasus, sengketa perampasan aset berakhir di pengadilan dengan perdebatan soal pembuktian asal-usul harta.
Latar Belakang dan Konteks Pentingnya Perampasan Aset
Gagasan perampasan aset sebenarnya bukan hal baru. RUU ini sudah lama dibahas, tetapi selalu tersendat di meja politik. Dorongan untuk menghidupkannya kembali muncul dari berbagai kasus korupsi besar yang pelakunya sudah divonis, sementara aset hasil kejahatan tetap dinikmati keluarga atau pihak lain.
Perampasan aset hadir sebagai jawaban atas kelemahan rezim hukum pidana yang cenderung fokus pada penghukuman badan, bukan pemiskinan pelaku. Dalam praktiknya, banyak koruptor yang menjalani hukuman singkat namun tetap menikmati kekayaan hasil kejahatan setelah bebas.
Beleid ini juga relevan untuk menindak kejahatan ekonomi lain, seperti pencucian uang, narkotika, hingga pendanaan terorisme. Aset yang disita bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, sepanjang ada kerja sama dengan otoritas negara terkait.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil telah lama mendorong pengesahan undang-undang ini. Mereka menilai perampasan aset merupakan salah satu prasyarat untuk menaikkan skor Corruption Perceptions Index Indonesia yang beberapa tahun terakhir stagnan. Rujukan internasional soal praktik terbaik perampasan aset juga tersedia, misalnya melalui penjelasan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Dampak dan Tantangan Implementasi di Lapangan
Pengesahan undang-undang ini membawa sejumlah konsekuensi yang perlu dicermati:
- Pemerintah harus segera menyusun peraturan pelaksana, termasuk mekanisme gugatan dan pembuktian.
- Institusi penegak hukum perlu membentuk unit khusus atau satuan tugas perampasan aset.
- Kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim harus ditingkatkan lewat pelatihan teknis.
- Sistem pengawasan internal dan eksternal mesti diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
- Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus diatur secara jelas.
Di sisi lain, undang-undang ini berpotensi memicu gelombang gugatan dari pihak yang merasa asetnya dirampas. Karena itu, mekanisme banding dan upaya hukum yang adil menjadi bagian tak terpisahkan dari desain perampasan aset yang sehat.
Gamaliel menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan semangat politik. Sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur teknologi untuk penelusuran aset harus disiapkan secara serius.
Tanpa itu, perampasan aset hanya akan berhenti di tahap penyitaan simbolis, sementara aset besar tetap berpindah tangan lewat rekayasa dokumen dan transaksi lintas negara.
Langkah Selanjutnya Setelah UU Perampasan Aset Disahkan
Setelah disahkan, RUU Perampasan Aset menunggu pengesahan resmi dan pengundangan sebelum berlaku efektif. Pemerintah kemudian memiliki tenggat untuk menerbitkan aturan turunan sebagai pedoman teknis bagi aparat penegak hukum.
DPR disebut akan mengawasi proses implementasi melalui komisi terkait. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat mendesak agar rancangan peraturan pelaksana dibuka untuk partisipasi publik.
Fokus publik kini tertuju pada siapa yang akan diberi kewenangan melakukan perampasan aset, bagaimana mekanisme pembuktiannya, dan sejauh mana independensi lembaga pengawas dibentuk.
Pertanyaan lain yang belum terjawab adalah nasib aset rampasan. Sebagian kalangan mendorong agar aset tersebut dikembalikan ke negara untuk kepentingan publik, bukan masuk ke kas lembaga penegak hukum.
Analisis Redaksi
Pengesahan UU Perampasan Aset adalah kemajuan yang layak diapresiasi. Namun, sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa undang-undang yang bagus tidak otomatis melahirkan penindakan yang tajam. Yang menentukan adalah siapa yang menjalankannya dan bagaimana ia diawasi.
Peringatan Gamaliel soal kesiapan aparat dan pengawasan bukanlah kekhawatiran berlebihan. Kewenangan merampas aset adalah kekuasaan yang sangat besar. Tanpa rambu-rambu yang jelas, ia bisa berbalik menjadi alat untuk menekan pihak yang tidak bersalah atau bahkan menjadi lahan transaksi.
Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada momen pengesahan di parlemen. Ujian itu baru dimulai ketika aturan turunan disusun, unit khusus dibentuk, dan kasus pertama dengan mekanisme perampasan aset masuk ke pengadilan. Publik perlu mengawal setiap tahap itu dengan sikap kritis yang sama seperti saat mendorong lahirnya undang-undang ini.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0