Kebakaran Pabrik Pancatama: KH Elang Mangkubumi Tuntut Audit dan Sanksi Hukum
Kebakaran hebat melanda pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (21/11/2026) sore. Hingga Minggu (22/11/2026) malam, data Kantor SAR Banten dan Polda Banten mencatat 24 kantong jenazah telah dievakuasi ke RS Bhayangkara, puluhan pekerja masih dalam pencarian, 16 orang selamat, dan empat orang luka-luka menjalani perawatan di RS Hermina Ciruas serta Klinik Modern.
Musibah ini tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga korban. Sorotan tajam kini mengarah pada pemenuhan kewajiban perizinan usaha, standar keselamatan kerja, dan peran pengelola kawasan industri. Salah satu suara paling lantang datang dari KH. Elang Mangkubumi, Pembina Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran Serang, yang menuntut audit menyeluruh dan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang lalai.
Kronologi Kebakaran Pabrik Kembang Gula di Cikande
Api pertama kali muncul pada Sabtu sore. Titik awal berada di area pabrik kembang gula milik PT Fonusa Agung Mulia, lalu merambat cepat ke gedung perkantoran, gudang penyimpanan, dan area produksi. Sejumlah pekerja yang masih berada di dalam bangunan berusaha menyelamatkan diri saat kobaran api membesar.
Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan pada Minggu dini hari. Setelah pemadaman, petugas melanjutkan proses pendinginan sekaligus pencarian korban di bagian bangunan yang runtuh.
Data yang dihimpun dari Kantor SAR Banten dan Polda Banten hingga Minggu malam memberi gambaran skala korban:
- 24 kantong jenazah telah dievakuasi ke RS Bhayangkara.
- Puluhan pekerja masih dalam proses pencarian.
- 16 orang dinyatakan selamat.
- Empat orang luka-luka dirawat di RS Hermina Ciruas dan Klinik Modern.
Angka itu masih bisa berubah. Tim gabungan terus menyisir reruntuhan bangunan yang belum sepenuhnya aman untuk dimasuki.
Penantian Keluarga Pekerja di Depan Pagar Pabrik
Sejak Minggu pagi, puluhan keluarga korban berkumpul di depan pagar pabrik. Mereka menunggu kabar kerabat yang belum diketahui nasibnya. Salah satunya Siti Jauhari, yang menanti kabar adik kandungnya, Muhammad Ma'rupin (38), ayah satu anak.
Ma'rupin terakhir menghubungi istrinya saat jam istirahat, sebelum api membesar. Hingga Minggu malam, belum ada kepastian mengenai keberadaannya.
Di sisi lain pagar, Eva menunggu kabar keponakannya, Renaldi Saputra. Renaldi adalah pekerja baru yang belum genap sebulan bekerja di pabrik tersebut. Sementara Kiki Pradinta belum mendapat kabar apa pun dari tantenya, Yani Maryani, yang bekerja sejak 2023. Nomor telepon Yani tidak aktif sejak kebakaran terjadi.
Kepanikan keluarga diperparah oleh minimnya informasi resmi pada jam-jam pertama pasca-kebakaran. Mereka hanya bisa bersandar pada daftar korban yang terus diperbarui petugas di lokasi.
KH Elang Mangkubumi Soroti Perizinan dan Pengelola Kawasan
KH. Elang Mangkubumi menyampaikan duka cita mendalam kepada para karyawan yang menjadi korban serta keluarga yang menanti dalam kecemasan. Namun ia menegaskan, tragedi yang merenggut nyawa pekerja ini tidak boleh berhenti pada penyelidikan perusahaan tenant saja.
"Tragedi yang merenggut nyawa pekerja ini harus diaudit secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak hanya pada perusahaan tenant, tetapi juga pengelola kawasan industri berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan PP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, serta ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 28 Tahun 2025," tegasnya, Minggu (22/11/2026).
Menurut Elang, pengelola kawasan industri dan perusahaan manufaktur memiliki kewajiban hukum yang saling bertautan. Kewajiban itu mencakup kepatuhan Persetujuan Lingkungan sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021, pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung, sistem proteksi kebakaran dan kesiapsiagaan tanggap darurat kawasan, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3, serta UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ia menilai pengelola kawasan tidak boleh hanya fokus pada penarikan pungutan atau pengaturan lalu lintas kawasan. Standar keselamatan, akses darurat, dan kepatuhan tata kelola harus dipastikan berjalan ketat.
"Pengelola kawasan tidak boleh hanya fokus pada penarikan pungutan atau pengaturan lalu lintas kawasan, tetapi wajib memastikan standar keselamatan, akses darurat, dan kepatuhan tata kelola berjalan ketat," ujarnya.
Tata Kelola Pancatama dan Pertanyaan soal Pengawasan
Sorotan juga mengarah pada tata kelola Kawasan Industri Pancatama. Kawasan ini dikelola PT Pancatama Sukses Bersama, yang diklaim bertanggung jawab atas penataan dan infrastruktur kawasan. Dinamika tata kelola lingkungan di Cikande sendiri sudah lama menjadi perhatian publik.
Kebakaran besar yang menelan korban jiwa pekerja memunculkan pertanyaan mendasar. Sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan? Bagaimana kesiapsiagaan darurat kawasan diuji? Dan seberapa jauh tanggung jawab pengelola kawasan terhadap aktivitas tenant di dalamnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab tuntas. Pemerintah daerah dan instansi terkait belum menyampaikan hasil evaluasi resmi terhadap sistem proteksi kebakaran di kawasan tersebut. Publik menunggu apakah insiden ini akan berujung pada sanksi administratif, pencabutan izin, atau proses pidana.
Regulasi yang dirujuk Elang memberi kerangka jelas. Kabarindoraya.com mencatat bahwa kepatuhan perizinan berusaha berbasis risiko dan SMK3 bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap pihak di rantai industri.
Dampak bagi Pekerja dan Langkah Selanjutnya
Bagi keluarga korban, dampak kebakaran ini bersifat langsung dan berkepanjangan. Selain kehilangan anggota keluarga, mereka menghadapi ketidakpastian soal hak ketenagakerjaan, santunan, dan status pekerja yang selamat.
Proses pencarian korban masih berlanjut. Tim SAR, kepolisian, dan dinas pemadam kebakaran bekerja di area bangunan yang runtuh. Pendinginan dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa.
Beberapa langkah yang kini ditunggu publik:
- Audit menyeluruh terhadap perusahaan tenant dan pengelola kawasan industri.
- Evaluasi sistem proteksi kebakaran dan jalur evakuasi di Pancatama.
- Pemeriksaan pemenuhan SLF, Persetujuan Lingkungan, dan SMK3.
- Kejelasan hak dan santunan bagi korban serta keluarganya.
- Penegakan sanksi hukum bagi pihak yang terbukti lalai.
Elang menegaskan, audit tidak boleh berhenti pada satu perusahaan. Ia mendorong penegakan hukum yang menyentuh seluruh mata rantai tanggung jawab, dari tenant hingga pengelola kawasan. Rujukan regulasi lain dapat ditelusuri melalui basis data peraturan resmi BPK.
Analisis Redaksi
Kebakaran di Pancatama bukan sekadar kecelakaan industri. Ia adalah ujian atas seberapa serius negara menjalankan fungsi pengawasan di kawasan industri yang menjadi tulang punggung manufaktur Banten. Ketika 24 kantong jenazah sudah dievakuasi dan puluhan pekerja masih dicari, pertanyaan tentang kepatuhan regulasi berubah dari diskusi akademik menjadi persoalan nyawa.
Argumen KH. Elang Mangkubumi layak dijadikan pijakan. Selama ini, pengelola kawasan kerap diposisikan sebagai badan usaha yang menarik pungutan dan mengatur infrastruktur. Padahal regulasi perwilayahan industri menempatkan mereka sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas keselamatan tenant. Jika fungsi itu tidak dijalankan, rantai kelalaian tidak berhenti di perusahaan pemilik pabrik.
Yang paling mendesak bukan sekadar mencari siapa yang patut disalahkan. Publik butuh kepastian bahwa audit benar-benar dilakukan, hasilnya dibuka, dan sanksi dijatuhkan tanpa tebang pilih. Tanpa itu, tragedi serupa hanya menunggu waktu untuk terulang di kawasan industri lain. Keluarga korban berhak mendapatkan jawaban, bukan janji.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0