GRIB JAYA Kediri Bentuk PAC, Basuki Tegaskan Satu Komando dan Taas Hukum

Nov 22, 2026 - 21:40
 0  1
GRIB JAYA Kediri Bentuk PAC, Basuki Tegaskan Satu Komando dan Taas Hukum

GRIB JAYA DPC Kediri menggelar rapat koordinasi dan membentuk Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Kota dan Kabupaten Kediri pada Minggu (22/11/2026). Ketua DPC Kediri Basuki menegaskan organisasi harus solid dalam struktur, tegas dalam hukum, dan nyata membela rakyat.

Ad
Ad

Rapat berlangsung di Aula Outdoor Gumul Ikan Hias, Kabupaten Kediri. Agenda utamanya memperluas struktur hingga tingkat kecamatan sekaligus menyatukan persepsi pengurus.

Hadir Pembina Gus Ubet, Ketua Bidang Hukum Sutrisno, Wakil Ketua Bidang Hukum Dedy Luqman Hakim, dan Sekretaris I Wayan Bernische. Para ketua PAC dari Kota dan Kabupaten Kediri serta perwakilan Nganjuk turut hadir.

Kronologi Rapat Koordinasi dan Pembentukan PAC

Rapat dimulai Minggu pagi. Peserta terdiri dari pengurus DPC, ketua PAC, dan jajaran pengurus PAC dari wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.

Perwakilan GRIB JAYA Kabupaten Nganjuk juga hadir. Kehadiran mereka memperlihatkan semangat silaturahmi dan komunikasi lintas daerah dalam satu keluarga besar organisasi.

Agenda utama: pembentukan dan penguatan PAC. Pembentukan PAC bukan sekadar memperbanyak kepengurusan atau memperluas pemasangan atribut.

Keberadaan PAC dinilai sebagai ujung tombak yang menentukan sejauh mana organisasi mampu membangun komunikasi, menyerap aspirasi, dan memberi kontribusi langsung kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Struktur yang kuat harus dibangun melalui kepengurusan yang jelas, kaderisasi terarah, pembagian tugas terukur, dan mekanisme koordinasi yang tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam konteks itulah penegasan GRIB JAYA sebagai organisasi komando memiliki arti penting. Komando dimaknai sebagai kepatuhan terhadap struktur, AD/ART, keputusan organisasi, dan mekanisme pertanggungjawaban—bukan pembenaran untuk bertindak di luar hukum.

Konsolidasi ini juga menegaskan kesinambungan koordinasi di bawah Ketua DPD GRIB JAYA Jawa Timur Kasmu dan Ketua Umum DPP GRIB JAYA Hercules Rosario Marshal.

Pihak yang Hadir dan Pernyataan Mereka

Basuki selaku Ketua GRIB JAYA DPC Kediri memimpin agenda konsolidasi. Ia mengarahkan pembangunan organisasi yang solid, kuat, berintegritas, serta memiliki garis koordinasi dan tanggung jawab jelas.

"Solid dalam organisasi, tegas dalam hukum, nyata membela rakyat," demikian pesan yang ditekankan Basuki dalam rapat tersebut.

Gus Ubet selaku Pembina GRIB JAYA DPC Kediri hadir memberi arahan. Sutrisno, S.H., M.H., Ketua Bidang Hukum, menegaskan pentingnya koridor hukum dalam setiap aktivitas organisasi.

Dedy Luqman Hakim, S.H., Wakil Ketua Bidang Hukum, memaparkan landasan konstitusional dan perundang-undangan yang mengikat organisasi kemasyarakatan. Ia menekankan bahwa kekuatan organisasi harus berjalan seiring kepatuhan hukum.

I Wayan Bernische selaku Sekretaris DPC Kediri memastikan jalannya agenda dan koordinasi kepengurusan. Para ketua PAC dari Kota dan Kabupaten Kediri beserta jajaran pengurusnya turut menyatakan komitmen memperkuat struktur di tingkat kecamatan.

Perwakilan GRIB JAYA Nganjuk menyampaikan semangat silaturahmi lintas daerah. Kehadiran mereka memperkuat komunikasi antarkader dalam satu keluarga besar organisasi.

Latar Belakang: Satu Komando dan Koridor Hukum

Dedy Luqman Hakim menempatkan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Landasan konstitusionalnya jelas.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan itu bukan kewenangan tanpa batas.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menghormati hak dan kebebasan orang lain, moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh sejumlah regulasi:

  • UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2017.
  • Pasal 5 UU Ormas tentang tujuan pembentukan Ormas, antara lain menjaga nilai agama dan budaya, melestarikan sumber daya alam, memperkuat persatuan, serta mewujudkan tujuan negara.
  • Pasal 6 UU Ormas tentang fungsi Ormas sebagai sarana penyalur aspirasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, partisipasi pembangunan, serta pemeliharaan nilai agama dan moral.
  • Pasal 21 UU Ormas tentang kewajiban Ormas melaksanakan kegiatan sesuai tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  • UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 24, yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan memiliki legitimasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial, melakukan advokasi, menyampaikan aspirasi, dan membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya. Seluruh tindakan itu tetap harus dilakukan melalui cara-cara yang sah.

Persoalan kebebasan berserikat juga telah mendapat perhatian Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 yang diucapkan 23 Desember 2014, MK menegaskan pentingnya kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai bagian dari prinsip negara demokrasi.

Hak masyarakat membentuk dan menjadi anggota organisasi merupakan hak konstitusional. Pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka tanggung jawab dan kewajiban terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Selanjutnya, dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-XV/2017, Mahkamah menguji ketentuan perubahan UU Ormas melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017.

Kedua putusan memberi perspektif konstitusional bahwa kebebasan berorganisasi harus dipahami bersama tanggung jawab hukum dan batas-batas yang ditetapkan konstitusi.

Artinya, semangat satu komando dalam GRIB JAYA tidak boleh dilepaskan dari prinsip negara hukum. Loyalitas kepada organisasi harus tetap berada dalam batas loyalitas kepada Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.

Dampak Pembentukan PAC bagi Masyarakat Kediri

Pembentukan PAC memperluas jangkauan organisasi hingga tingkat kecamatan. Struktur yang rapi memungkinkan GRIB JAYA menyerap aspirasi warga lebih cepat dan menyalurkannya melalui mekanisme yang sah.

GRIB JAYA Kediri diharapkan mengambil peran dalam persoalan sosial, kemanusiaan, dan advokasi masyarakat. Mulai dari pendampingan warga yang membutuhkan, edukasi hukum, kepedulian sosial, hingga pengawalan persoalan masyarakat sesuai ketentuan hukum.

Ada garis tegas yang harus dipahami seluruh kader. Organisasi bukan alat untuk mengintimidasi, bukan lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum, dan bukan institusi yang dapat menempatkan diri di atas hukum.

Jika terdapat persoalan hukum, penyelesaiannya harus melalui mekanisme yang sah. Pendampingan masyarakat harus menghormati hak semua pihak, asas praduga tak bersalah, serta kewenangan aparat penegak hukum.

Di sinilah peran Bidang Hukum penting. Keberanian membela masyarakat harus disertai kecakapan hukum dan tanggung jawab.

Bagi warga Kediri, keberadaan PAC yang tertib berpotensi menjadi saluran komunikasi antara masyarakat dan organisasi. Persoalan di tingkat kecamatan bisa ditangani lebih dekat, tanpa melewati rantai koordinasi yang panjang.

Namun, manfaat itu hanya terwujud jika kader disiplin dan kepengurusan solid. Kebesaran organisasi tidak diukur dari banyaknya anggota, luasnya wilayah, atau kuatnya simbol. Ukuran yang lebih substansial adalah kedisiplinan kader, soliditas kepengurusan, integritas kepemimpinan, kepatuhan terhadap hukum, serta kontribusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Langkah Selanjutnya: Penguatan Struktur dan Kaderisasi

Setelah rapat koordinasi, fokus bergeser ke penguatan PAC di Kota dan Kabupaten Kediri. Kepengurusan yang jelas, kaderisasi terarah, dan pembagian tugas terukur menjadi pekerjaan rumah.

Garis koordinasi terhubung kepada Kasmu selaku Ketua DPD GRIB JAYA Jawa Timur dan Hercules Rosario Marshal selaku Ketua Umum DPP GRIB JAYA. Penguatan struktur PAC menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih terorganisasi.

Bidang Hukum DPC Kediri memiliki ruang strategis mendorong setiap aktivitas organisasi berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan penghormatan terhadap supremasi hukum.

Pesan yang harus dibawa pulang seluruh kader sederhana, tetapi berkonsekuensi besar: GRIB JAYA harus solid dalam organisasi, tegas dalam prinsip, berani dalam membela kebenaran, cerdas dalam bertindak, serta tunduk dan patuh terhadap hukum.

Organisasi yang besar bukan organisasi yang ditakuti karena kekuatannya, melainkan organisasi yang dihormati karena integritas, keberanian, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

GRIB JAYA bukan sekadar tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling mampu menjaga kehormatan organisasi dan memberikan manfaat bagi rakyat.

Kehadiran perwakilan Nganjuk menandakan komunikasi lintas daerah mulai terbangun. Jika pola konsolidasi ini berlanjut, struktur GRIB JAYA di Jawa Timur berpotensi lebih rapi dan terkoordinasi.

Namun, ujian sesungguhnya bukan pada rapat atau pembentukan pengurus. Ujian ada pada praktik di lapangan: apakah kader mampu menempatkan hukum sebagai panglima dan masyarakat sebagai tujuan.

Analisis Redaksi

Langkah GRIB JAYA DPC Kediri membentuk PAC patut dibaca sebagai upaya menata organisasi dari bawah. Struktur hingga kecamatan membuat organisasi tidak lagi hanya besar di tingkat kota, tetapi memiliki kaki di wilayah yang paling dekat dengan warga.

Yang menarik, rapat ini tidak berhenti pada urusan struktur. Bidang Hukum DPC Kediri memaparkan landasan konstitusional dan perundang-undangan secara eksplisit, mulai dari Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, UU Ormas, hingga putusan MK. Ini sinyal bahwa organisasi ingin menempatkan hukum sebagai rambu, bukan formalitas.

Namun, retorika satu komando menyimpan risiko. Jika dimaknai sebagai kepatuhan buta, semangat itu bisa menjauh dari prinsip negara hukum. Sebaliknya, jika dimaknai sebagai disiplin terhadap AD/ART dan mekanisme pertanggungjawaban, satu komando menjadi alat efektif mencegah organisasi berjalan sendiri-sendiri.

Publik Kediri akan menilai GRIB JAYA dari perilaku kadernya di lapangan. Apakah mereka hadir membantu warga, atau justru tampil sebagai kekuatan yang membuat warga segan. Jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh rapat di Gumul, melainkan oleh tindakan sehari-hari setelah PAC terbentuk.

Karena itu, agenda kaderisasi dan edukasi hukum semestinya menjadi prioritas. Organisasi yang dihormati bukan yang paling ditakuti, melainkan yang paling konsisten tunduk pada hukum dan paling nyata membela rakyat.

Sumber: patrolihukumindonesia.com, mkri.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad