DPR Kritik Instruksi Panglima TNI Soal Siaga Perang Iran-AS Dinilai Tak Relevan

Anggota DPR mempertanyakan relevansi Surat Telegram (STR) yang dikeluarkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait kesiagaan prajurit di sejumlah objek vital di Indonesia menyusul eskalasi konflik geopolitik antara Iran dengan AS dan Israel. Surat instruksi tersebut dianggap terlalu dini dan tidak sesuai dengan karakteristik perang modern saat ini.

Kontroversi Instruksi Panglima TNI soal Siaga 1

TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR, menilai langkah penempatan pasukan TNI di bandara, terminal, dan stasiun sebagai objek vital memang dapat dipahami. Namun, ia mempertanyakan relevansi penempatan pasukan di tingkat bawah seperti patroli di gang-gang atau area darat yang dinilai tidak tepat.

"Kalau yang ditempatkan misalnya pasukan satuan-satuan biasa untuk patroli di gang-gang, di darat kan, irrelevant kan?" ujar Hasanuddin saat dihubungi pada Senin (9/3).

Hasanuddin menjelaskan bahwa level siaga satu merupakan tingkat kesiapan tertinggi, dimana seluruh pasukan, alutsista, dan logistik telah disiapkan secara maksimal. Namun, penempatan prajurit di sejumlah titik yang disebutkan dalam Telegram dinilai tidak mencerminkan kondisi faktual dan terlalu prematur.

Perang Modern dan Strategi Kesiapsiagaan TNI

Menurut Hasanuddin, perang modern, terutama eskalasi konflik Iran-AS, cenderung menggunakan serangan jarak jauh seperti rudal dan serangan udara, bukan ekspansi darat. Oleh karena itu, ia menilai kesiapsiagaan TNI seharusnya lebih difokuskan pada pertahanan udara daripada penempatan pasukan di darat.

"Kalau acuannya memang mau menghadapi terjadinya perang di Teluk itu, di Timur Tengah, terlalu jauh lah. Too early, too early," tegasnya.
"Kecuali misalnya ya, negara ada yang mau nyerang darat, serangan darat. Kalau toh misalnya, oh takut, takut ada rudal nyasar, ya pertahanan udara. Gitu yang disiapkan," tambahnya.

Isu Kebocoran Surat Telegram dan Respons DPR

Selain menyoroti isi instruksi, Hasanuddin juga mempertanyakan bocornya Surat Telegram yang seharusnya bersifat internal dan rahasia untuk kesiapan prajurit TNI. Ia menilai kebocoran tersebut dapat menimbulkan kegaduhan dan mempengaruhi opini publik.

"Ya hanya untuk kepentingan-kepentingan di dalam intern TNI saja, kenapa kok harus sampai ke luar?" ujar Hasanuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memberikan pandangan berbeda. Ia menilai Surat Telegram tersebut merupakan bukti bahwa TNI merespons dengan cepat dinamika geopolitik global dan bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Ini menunjukkan kesigapan aparat pertahanan menghadapi dinamika global, sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab," kata Dave.

Isi Instruksi dan Langkah Strategis TNI

Instruksi Panglima TNI tertuang dalam Telegram Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Letjen Bobby Rinal Makmun, pada 1 Maret 2026. Surat tersebut berisi tujuh instruksi penting kepada jajaran TNI untuk mulai siaga dan menyiapkan langkah-langkah strategis jika eskalasi konflik di Timur Tengah tidak mereda.

Beberapa poin utama dalam instruksi tersebut antara lain:

• Penyiagaan prajurit di sejumlah objek vital di dalam negeri.
• Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI diminta menginstruksikan atase pertahanan RI di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi WNI.
• Persiapan rencana evakuasi WNI jika diperlukan.
• Koordinasi BAIS dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi konflik di Timur Tengah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kritik DPR terhadap instruksi Panglima TNI membuka diskusi penting tentang bagaimana institusi pertahanan merespons ancaman global yang semakin kompleks dan tidak konvensional. Dalam konteks perang modern yang mengandalkan teknologi serangan jarak jauh, kesiapsiagaan yang berfokus pada penempatan pasukan darat secara tradisional memang perlu dikaji ulang.

Namun, langkah TNI untuk meningkatkan kewaspadaan tidak bisa dianggap remeh, terutama mengingat potensi implikasi geopolitik yang dapat berdampak pada keamanan nasional dan warga negara Indonesia di luar negeri. Masalah kebocoran Telegram juga menjadi catatan penting terkait transparansi dan manajemen informasi dalam institusi militer.

Kedepannya, publik dan pengambil kebijakan harus mengawal agar langkah kesiapsiagaan TNI tidak menimbulkan kepanikan berlebihan namun tetap menjaga keamanan nasional secara efektif. Pemantauan situasi global dan adaptasi strategi pertahanan mutakhir menjadi kunci dalam menghadapi konflik yang sifatnya semakin dinamis dan berteknologi tinggi.

Selalu ikuti perkembangan terbaru untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang langkah pertahanan Indonesia menghadapi situasi geopolitik global yang terus berubah.