Pengangkatan Pj Sekda NTB Berpotensi Cacat Hukum, Ini Penjelasan Dekan FH Unram

Rencana pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Budi Herman, menjadi Pejabat (Pj) Sekda NTB menuai perhatian serius dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram) menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan cacat hukum yang dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah.

Potensi Cacat Hukum dalam Pengangkatan Pj Sekda NTB

Menurut Dekan FH Unram, pengusulan Budi Herman yang saat ini menjabat sebagai Plh Sekda untuk diangkat sebagai Pj Sekda tanpa memenuhi beberapa ketentuan prosedural berisiko menimbulkan masalah hukum. Hal ini berkaitan dengan aturan mengenai mekanisme pengangkatan pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintahan daerah.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan adalah:

• Prosedur seleksi dan penunjukan yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah terkait pengangkatan pejabat.
• Kepastian hukum dan transparansi dalam proses pengangkatan agar tidak menimbulkan persepsi negatif dan keraguan terhadap legitimasi jabatan yang diemban.
• Hak-hak ASN lain yang mungkin merasa dirugikan apabila proses pengangkatan tidak berjalan sesuai mekanisme yang benar.

Latar Belakang dan Konteks Pengangkatan Pj Sekda

Posisi Sekda di tingkat provinsi merupakan jabatan strategis yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, pengangkatan Pj Sekda harus dilakukan dengan cermat dan sesuai regulasi yang ketat demi memastikan keberlangsungan pemerintahan yang baik.

Saat ini, Budi Herman menjalankan tugas sebagai Plh Sekda setelah masa jabatan Sekda sebelumnya berakhir atau kosong. Namun, pengangkatan Plh menjadi Pj Sekda tidak otomatis dan harus melalui proses resmi yang memenuhi aspek hukum dan administratif.

Implikasi Hukum dan Politik dari Pengangkatan Pj Sekda NTB

Jika pengangkatan ini tetap dipaksakan tanpa memperhatikan aspek hukum, dapat menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain:

• Gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas proses pengangkatan.
• Gangguan stabilitas pemerintahan akibat ketidakjelasan legitimasi pejabat.
• Penurunan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, permasalahan pengangkatan Pj Sekda NTB ini mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola birokrasi di daerah. Langkah yang dinilai kontroversial ini sejatinya bisa dihindari bila dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada dan prinsip-prinsip good governance.

Selain itu, peristiwa ini juga menjadi cerminan betapa pentingnya penguatan mekanisme seleksi dan pengangkatan pejabat daerah agar dapat menghindari potensi konflik hukum dan politik yang merugikan semua pihak. Ke depan, pemerintah daerah NTB diharapkan dapat lebih transparan dan mengedepankan kepastian hukum dalam setiap proses pengisian jabatan strategis.

Publik dan pemangku kepentingan sebaiknya terus mengawal proses ini agar tidak menjadi preseden buruk yang akan memengaruhi kualitas pemerintahan di masa mendatang.

Dengan demikian, perhatian khusus dan tindakan cepat diperlukan agar pengangkatan Pj Sekda NTB dapat berjalan sesuai koridor hukum dan membawa manfaat bagi kemajuan daerah.