Pemakzulan Wapres Gibran Menguat: Parpol hingga Massa Bersuara

Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menguat setelah Mahkamah Agung membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA miliknya. Sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat kini mendorong DPR memakai hak menyatakan pendapat.

Wacana ini mencuat menjelang masa sidang paripurna DPR pada Selasa, 10 November 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah menerima banyak usulan dari berbagai fraksi dan organisasi masyarakat untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Putusan MA dan MK yang Memicu Desakan Pemakzulan

Pemicu utama gelombang desakan ini adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis hakim mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Keputusan ini menjadi pukulan telak karena menyentuh langsung syarat administratif pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada sidang Selasa, 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA. Persyaratan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuannya tidak bisa dijadikan dasar membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Dua putusan inilah yang kini menjadi bahan bakar politik di Senayan.

Publik dapat menelusuri kronologi lengkap polemik ijazah ini melalui pemberitaan CNN Indonesia yang memuat rangkuman pernyataan para pihak.

Surya Paloh dan Sikap NasDem soal Pemakzulan Gibran

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan terhadap Gibran bisa dilakukan asalkan seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain. Ia tidak menutup pintu, tetapi juga tidak terburu-buru.

"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu, 8 November 2026 malam.

Menurut Paloh, polemik pendidikan Gibran menimbulkan rasa prihatin dan kesedihan bagi bangsa. Alasannya, Gibran adalah bagian dari pasangan presiden dan wakil presiden yang mendapat amanat rakyat, sementara pemerintahan baru berjalan sekitar dua tahun.

"Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan," ucapnya. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa NasDem melihat persoalan ini sebagai beban politik, bukan sekadar perkara administratif.

Golkar, PDIP, dan PKS Kompak Dorong Hak Menyatakan Pendapat

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket. Ia menilai hak interpelasi sudah tidak relevan karena tidak ada yang perlu ditanyakan lagi.

"Jadi, kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doli, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Senin, 9 November 2026.

Doli beralasan hak angket memerlukan proses panjang, sementara MA dan MK sudah mengeluarkan fakta hukum yang jelas. Pandangan senada datang dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut HMP sebagai pilihan paling rasional.

"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Hasto menambahkan PDIP terus berdialog dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Ia bahkan menyebut tekanan publik semakin kuat setelah kasus dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lain terungkap.

"Dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu, 7 November 2026.

PKS melangkah lebih jauh. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyebut akan lebih bijaksana bila Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden. Jika tidak, HMP menjadi pilihan paling relevan untuk segera dilaksanakan.

"Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Almuzzammil melalui keterangan resmi, Senin, 9 November 2026.

Kendati begitu, Almuzzammil menegaskan PKS tidak bisa berjalan sendiri. Menurutnya, komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi tetap dibutuhkan agar setiap langkah memiliki dasar hukum yang jelas.

Massa Turun ke Jalan dan Menurunkan Foto Gibran

Desakan tidak hanya datang dari parlemen. Aliansi Rakyat Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026. Mereka membawa spanduk yang menuntut Gibran meninggalkan Istana Wapres.

"Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi," kata orator di mobil komando, dikutip dari detikcom. Aksi serupa juga dilakukan sejumlah aktivis dan tokoh Forum Kebangsaan DIY dengan menurunkan foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD DIY pada Rabu, 4 November 2026.

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menyebut penurunan foto itu sebagai pesan simbolis. Ia memperingatkan DPR agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.

"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Andai kata DPR RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," kata Chirzin.

Deretan pihak yang bersuara dapat dirangkum sebagai berikut:

• NasDem (Surya Paloh): pemakzulan bisa ditempuh bila syarat konstitusional terpenuhi dan tak ada jalan lain.
• Golkar (Ahmad Doli Kurnia): mendorong Hak Menyatakan Pendapat, bukan interpelasi atau angket.
• PDIP (Hasto Kristiyanto): HMP sebagai pilihan paling rasional, diperkuat isu penyadapan.
• PKS (Almuzzammil Yusuf): Gibran sebaiknya mundur; jika tidak, HMP dijalankan.
• Aliansi Rakyat Menggugat: unjuk rasa di depan Istana Wapres.
• Forum Kebangsaan DIY (Muhammad Chirzin): menurunkan foto Gibran sebagai pesan simbolis.

Latar Belakang Mekanisme Pemakzulan dan Posisi DPR

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan presiden dan wakil presiden diatur Pasal 7A dan 7B UUD 1945. DPR lebih dulu mengajukan usul pemberhentian, lalu Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus apakah alasan tersebut terbukti.

Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu dari tiga hak DPR bersama hak interpelasi dan hak angket. Mekanisme ini biasanya menjadi pintu masuk bagi usul pemberhentian, sehingga pilihan Golkar, PDIP, dan PKS mengarah pada jalur yang sama.

Dasco menyebut usulan telah datang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi. "Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin, 9 November 2026.

Yang perlu dicatat, putusan MK justru menegaskan temuannya tidak dapat dijadikan dasar membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya. Artinya, secara hukum, jalan menuju pemakzulan tidak otomatis terbuka hanya karena putusan MA soal sukет penyetaraan.

Rekam jejak persyaratan pencalonan dalam UU Pemilu dapat ditelusuri melalui rujukan resmi Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan-putusan terkait perselisihan hasil pemilihan presiden.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya di DPR

Masa sidang paripurna DPR pada Selasa, 10 November 2026 menjadi momen penentu. Sejauh ini belum ada keputusan resmi mengenai apakah HMP akan diajukan, dan dukungan antar-fraksi masih dalam tahap komunikasi.

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tekanan ini menambah beban politik di tengah usia pemerintahan yang baru berjalan sekitar dua tahun. Isu penyadapan yang disebut Hasto memperluas medan konflik dari sekadar ijazah menjadi soal keamanan politik.

Di sisi lain, pernyataan Almuzzammil dan Paloh menunjukkan Partai-partai masih berhati-hati. Keduanya menekankan pentingnya dasar hukum dan mekanisme kelembagaan, bukan aksi jalanan semata.

Yang belum jelas adalah sikap partai-partai lain di luar empat fraksi yang telah bersuara. Arah keputusan DPR akan sangat bergantung pada hasil komunikasi lintas fraksi dalam beberapa hari ke depan.

Analisis Redaksi

Desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka kini bergerak di dua jalur sekaligus: jalur parlemen yang formal dan jalur jalanan yang simbolik. Keduanya saling menguatkan, tetapi tidak serta-merta bertemu dalam satu kesimpulan hukum yang bulat.

Yang paling mencolok adalah ketidaksesuaian antara putusan MA dan putusan MK. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah, sementara MK justru menegaskan temuannya tidak bisa dijadikan dasar mendiskualifikasi Gibran dari kursi wakil presiden. Dua lembaga negara memberi sinyal berbeda, dan DPR kini berdiri di persimpangan itu.

Pernyataan Surya Paloh bahwa pemakzulan hanya bisa ditempuh bila syarat konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan lain patut dibaca sebagai pengingat. Pemakzulan bukan alat politik biasa, melainkan mekanisme konstitusional yang membutuhkan alasan kuat dan proses panjang. Partai-partai yang bersuara lantang soal HMP belum tentu siap menanggung konsekuensi politiknya.

Yang justru perlu diawasi adalah apakah desakan ini benar-benar berangkat dari keprihatinan atas integritas persyaratan pencalonan, atau sekadar kendaraan untuk menggeser konstelasi kekuasaan menjelang tahun-tahun politik berikutnya. Publik berhak menuntut kejelasan, bukan sekadar riuh di Senayan.