Kombes Handoko Dipecat: Skandal Penipuan Bintara Polri Rp28 Miliar
Mantan Kepala Biro SDM Polda Jambi Kombes Pol Handoko dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) buntut penipuan penerimaan Bintara Polri 2026 yang merugikan korban hingga Rp28 miliar. Penyidik kini mengembangkan kasus ke tindak pidana pencucian uang, dan seorang kapolsek tercatat ikut menyetor Rp700 juta demi meloloskan anaknya.
Keputusan pemecatan Handoko diambil di tingkat Mabes Polri. Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo mengonfirmasi hal itu dan menegaskan penyidik tidak berhenti pada pidana penipuan. Penelusuran aliran dana dilakukan untuk mencari pihak lain yang turut menikmati uang para korban.
"Kita TPPU-kan, kita follow the money. Apabila nanti berapa uang yang bisa disita, itu nanti kita kembalikan ke korban, tetapi harus melalui persidangan di pengadilan," ujar Widodo, Jumat (20/11/2026), seperti dikutip dari laporan AFU.ID.
Kronologi Skandal dari "Cari Pasien" hingga Kuota Fiktif
Kasus ini terbongkar setelah Briptu Muhammad Daffa Januar Al Baqi, mantan ajudan Handoko di Biro SDM Polda Jambi, ditetapkan sebagai tersangka. Daffa lebih dulu dipecat sebelum perkara pokoknya disidangkan.
Dalam pengakuannya, Daffa menyebut ada perintah untuk menjaring pendaftar dengan istilah "cari pasien". Pendaftar itu dijanjikan lolos lewat jalur reguler. Ketika mereka tetap gugur dan menagih uang kembali, Daffa lantas menawarkan "kuota khusus susulan" yang ternyata fiktif.
Pola gali lubang tutup lubang membuat korban terus bertambah. Uang dari pendaftar baru dipakai menutupi kerugian pendaftar sebelumnya. Total kerugian yang tercatat mencapai Rp28 miliar.
Persidangan di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis (19/11/2026) membuka fakta baru: perwira aktif turut menjadi korban. Jaksa penuntut umum menyebut setoran dari korban-korban baru justru dipakai Daffa menutupi kerugian korban sebelumnya, sehingga terdakwa dijerat Pasal 492 KUHP tentang penipuan atau Pasal 486 KUHP tentang penggelapan.
Kapolsek Rantau Pandan Setor Rp700 Juta untuk Anaknya
Kapolsek Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, AKP Deni Saefudin bersaksi telah menyetor Rp700 juta kepada Daffa. Uang itu diserahkan agar anaknya, Raihan Aliffadey Abiyyu, lolos seleksi Bintara Polri.
Deni mengaku menghubungi Daffa setelah Raihan gugur pada pengumuman perankingan 5 Juni 2026. Raihan berada di peringkat ke-41 dari kuota 40 orang, selisih satu posisi dari batas kelulusan.
Tergiur janji kuota susulan dan kedekatan Daffa dengan pimpinan Biro SDM Polda Jambi, Deni mentransfer Rp700 juta ke rekening terdakwa pada 2 Juli 2026. "Saya tidak yakin dengan si Daffa, tetapi hubungan kuasa dengan pimpinan tidak menutup kemungkinan," kata Deni di hadapan majelis hakim.
Harapan itu berakhir sia-sia. Meski Rp700 juta sudah diserahkan tanpa sepengetahuan Raihan, anak Deni tetap gagal mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Jambi. Uang itu mengalir ke kasus yang lebih besar, bukan ke jalur kelulusan.
Aliran Dana dan Jerat TPPU yang Mengancam Pihak Lain
Pengembangan ke ranah TPPU menandai perkara ini naik kelas. Penyidik tidak hanya memburu Daffa sebagai pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri ke mana uang Rp28 miliar mengalir dan siapa saja yang menikmatinya.
Widodo menyatakan uang yang berhasil disita akan dikembalikan kepada korban. Namun jalurnya tetap harus melalui persidangan di pengadilan, bukan pengembalian langsung di luar proses hukum.
Langkah ini penting karena korban tidak hanya pendaftar biasa. Seorang kapolsek aktif yang seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan internal justru tercatat sebagai penyetor. Fakta itu menunjukkan bagaimana jalur rekrutmen bisa dieksploitasi oleh orang dalam yang memahami seluk-beluk seleksi.
Sejumlah hal yang kini menjadi fokus penyidik:
- Menelusuri aliran dana Rp28 miliar dari rekening terdakwa ke pihak lain.
- Mengidentifikasi apakah ada perintah berjenjang di luar Daffa, termasuk keterlibatan Handoko.
- Menyita aset yang diduga berasal dari uang korban untuk nantinya dikembalikan.
- Menyiapkan pembuktian TPPU agar jerat hukum tidak berhenti di penipuan dan penggelapan.
Sanksi PTDH dan Pesan Kapolda Jambi
PTDH terhadap Handoko menjadi vonis internal pertama dalam skandal ini. Sanksi itu dijatuhkan di tingkat Mabes Polri, bukan di lingkungan Polda Jambi, menandakan perkara ditangani serius di level pusat.
Bagi institusi, pemecatan seorang kombes yang pernah memegang kendali SDM adalah pukulan reputasi. Jabatan Karo SDM mengurus rekrutmen, pembinaan karier, dan mutasi personel. Dari posisi itulah akses terhadap proses seleksi Bintara seharusnya paling ketat dijaga.
Widodo tidak merinci berapa lama proses PTDH berjalan sebelum diputuskan. Ia hanya menegaskan komitmen kepolisian membersihkan internal dan memastikan uang korban kembali lewat mekanisme hukum yang sah.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi transparansi seleksi Polri. Pengumuman perankingan yang seharusnya menjadi penentu akhir justru dijadikan celah oleh oknum untuk menawarkan janji palsu kepada peserta yang nyaris lolos. Pendaftar dengan peringkat tipis di bawah kuota menjadi sasaran paling rentan.
Langkah Selanjutnya: Persidangan Daffa dan Penelusuran Aset
Agenda terdekat adalah melanjutkan persidangan Daffa di PN Jambi. Jaksa akan membuktikan unsur penipuan atau penggelapan, sementara keterangan saksi seperti AKP Deni memperkuat gambaran modus yang sistematis.
Paralel dengan itu, penyidik mengejar pembuktian TPPU. Jika aliran dana terpetakan, bukan tidak mungkin muncul tersangka baru dari kalangan yang selama ini menikmati setoran korban.
Bagi para korban, harapan utama ada pada penyitaan aset. Pernyataan Widodo bahwa uang yang disita akan dikembalikan melalui persidangan menjadi pegangan, meski prosesnya diperkirakan panjang.
Yang belum terjawab: sejauh mana perintah "cari pasien" mengalir dalam struktur Biro SDM, dan apakah PTDH terhadap Handoko menjadi akhir dari pertanggungjawaban internal atau pintu masuk bagi penyidikan pidana terhadapnya. Penyidik menyebut penelusuran masih berjalan.
Analisis Redaksi
Ada dua hal yang membuat skandal ini sulit dibungkus sebagai kesalahan oknum semata. Pertama, modus "cari pasien" menyiratkan praktik menjaring peserta yang sudah diketahui akan gugur. Itu bukan inisiatif spontan seorang ajudan, melainkan pola yang butuh akses ke informasi perankingan dan kewenangan di lingkungan Biro SDM.
Kedua, korban berasal dari dalam institusi sendiri. Seorang kapolsek rela menyetor Rp700 juta karena percaya pada kedekatan si penipu dengan pimpinan. Kalau perwira aktif saja bisa tertipu, bagaimana pendaftar biasa dari keluarga tanpa akses? Celah yang sama terbuka lebar bagi mereka.
PTDH terhadap Handoko adalah langkah tegas, tetapi belum menjawab semua pertanyaan. Publik menunggu apakah penelusuran TPPU benar-benar menyentuh pihak di luar Daffa, atau berhenti pada satu orang yang sudah dipecat. Pengembalian uang korban lewat persidangan juga harus diawasi agar tidak menjadi janji yang menguap. Selama aliran Rp28 miliar belum terang, skandal ini belum selesai.
Sumber: kupang.tribunnews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0