Pemprov Sulbar Prioritaskan Empat Persoalan Sosial pada 2027: Stunting hingga Kawin Anak

Nov 23, 2026 - 03:30
 0  1
Pemprov Sulbar Prioritaskan Empat Persoalan Sosial pada 2027: Stunting hingga Kawin Anak

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan empat persoalan sosial sebagai prioritas penanganan pada 2027: stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah (ATS), dan pencegahan perkawinan anak. Keempat isu dinilai saling berkaitan sehingga penanganannya harus terpadu lintas sektor.

Ad
Ad

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib, menyatakan keempat persoalan itu sering menyasar keluarga yang sama. "Jadwal program, sasaran, dan tindak lanjutnya akan saling terhubung," ujarnya dalam keterangan di Makassar, Minggu (22/11/2026), seperti dikutip Republika.co.id.

Kronologi Penetapan Prioritas 2027

Penetapan empat isu sosial ini berangkat dari pemetaan yang dilakukan Bapperida Sulbar bersama sejumlah mitra. Hasilnya, terdapat 17 desa dan kelurahan di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu yang menjadi sasaran pelaksanaan program bersama.

Amujib menjelaskan program akan dijalankan melalui inovasi keterpaduan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulbar diminta memberikan layanan maksimal sesuai tugas sektoralnya, tanpa bekerja sendiri-sendiri.

"Jadwal program, sasaran, dan tindak lanjutnya akan saling terhubung," kata Amujib. Ia menegaskan keterpaduan bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan memastikan setiap intervensi menjangkau keluarga yang sama secara simultan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Rahyati Rauf, menambahkan pelaksanaan program akan dievaluasi dan diintervensi bersama mitra. Mitra yang terlibat antara lain Kementerian Agama Sulbar, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar, dan perusahaan perkebunan sawit PT Manakarra Unggul Lestari.

"Evaluasi program dilaksanakan agar kendala yang dihadapi, dukungan yang masih dibutuhkan mitra, maupun hasil yang akan dicapai dapat diketahui untuk diatasi," kata Rahyati.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Program ini melibatkan sejumlah pihak dengan peran berbeda. Bapperida Sulbar bertindak sebagai koordinator perencanaan dan pemantauan. OPD lain menjalankan layanan sesuai sektornya, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga sosial.

Kementerian Agama Sulbar masuk dalam skema karena isu perkawinan anak berkaitan erat dengan pencatatan nikah dan bimbingan pranikah. Baznas Sulbar dilibatkan untuk dukungan santunan dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Sementara PT Manakarra Unggul Lestari, perusahaan perkebunan sawit, menjadi mitra dunia usaha. Kehadiran perusahaan ini menunjukkan pendekatan program tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial korporasi.

Amujib menegaskan program prioritas ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni Sulbar maju dan sejahtera melalui Panca Daya. Fokus utamanya pada misi pengentasan kemiskinan serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

"Fokus utamanya adalah pada misi pengentasan kemiskinan serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter," ujar Amujib.

Latar Belakang: Empat Isu yang Saling Terkait

Empat persoalan yang dipilih bukan tanpa alasan. Stunting, kemiskinan, ATS, dan perkawinan anak merupakan rantai masalah yang saling menguatkan. Keluarga miskin rentan memiliki anak stunting karena keterbatasan gizi dan akses layanan kesehatan.

Anak yang tumbuh dengan gizi buruk berpotensi putus sekolah. Anak tidak sekolah kemudian lebih rentan mengalami perkawinan anak, yang pada gilirannya memicu kehamilan dini dan melanggengkan kemiskinan antargenerasi.

Karena itu, pendekatan sektoral tunggal dinilai tidak cukup. Rahyati menekankan evaluasi bersama mitra diperlukan agar kendala di lapangan cepat diketahui dan ditangani.

Pemetaan yang menghasilkan 17 desa dan kelurahan sasaran menjadi dasar intervensi. Wilayah itu tersebar di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, tiga kabupaten yang menjadi fokus tahap awal.

Data penerima manfaat akan disinkronkan melalui aplikasi program terpadu. Tujuannya agar mitra lebih mudah melaporkan kegiatan dan pemerintah dapat memantau perkembangan intervensi secara berkala.

Bentuk Intervensi dan Dampak yang Diharapkan

Sejumlah intervensi telah disiapkan. Meliputi rehabilitasi puskesmas, dukungan bagi kader posyandu, serta pemberian makanan tambahan kepada masyarakat. Program lain mencakup bantuan gizi, pemberdayaan usaha mikro, bantuan pendidikan, santunan bagi masyarakat kurang mampu, hingga dukungan pembangunan rumah tidak layak huni.

Daftar intervensi itu menunjukkan pendekatan multidimensi:

  • Rehabilitasi puskesmas dan dukungan kader posyandu untuk layanan kesehatan dasar.
  • Pemberian makanan tambahan dan bantuan gizi untuk menekan stunting.
  • Pemberdayaan usaha mikro untuk mengangkat ekonomi keluarga.
  • Bantuan pendidikan bagi anak tidak sekolah.
  • Santunan bagi masyarakat kurang mampu.
  • Dukungan pembangunan rumah tidak layak huni.

Dampak yang diharapkan bukan hanya angka stunting turun. Program ini juga menargetkan penurunan kemiskinan, kenaikan angka partisipasi sekolah, dan pencegahan perkawinan anak di wilayah sasaran.

Namun, keberhasilan bergantung pada sinkronisasi data dan konsistensi pendampingan. Tanpa itu, intervensi bisa tumpang tindih atau justru melewatkan keluarga yang paling membutuhkan.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Program

Tahap berikutnya adalah penyelarasan jadwal antarsektor dan penguatan aplikasi program terpadu. Bapperida Sulbar akan memantau perkembangan intervensi secara berkala bersama mitra.

Evaluasi direncanakan tidak hanya di akhir tahun, tetapi selama pelaksanaan. Rahyati menyebut evaluasi dilakukan agar kendala yang dihadapi, dukungan yang masih dibutuhkan mitra, maupun hasil yang akan dicapai dapat diketahui untuk diatasi.

Keterlibatan Kementerian Agama, Baznas, dan PT Manakarra Unggul Lestari menjadi uji awal model kemitraan ini. Jika berjalan, pola serupa bisa diperluas ke kabupaten lain di Sulbar.

Yang perlu dicermati, program ini baru menetapkan prioritas dan mekanisme. Besaran anggaran, target angka penurunan, serta tenggat capaian belum disebutkan dalam keterangan resmi. Publik menunggu rincian itu agar janji 2027 bisa diukur, bukan sekadar diklaim.

Informasi lain seputar kebijakan pembangunan daerah dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah, seperti Portal Pemprov Sulawesi Barat.

Analisis Redaksi

Langkah Pemprov Sulbar menempatkan empat isu sosial dalam satu payung prioritas adalah pilihan yang tepat secara konseptual. Selama ini program pengentasan stunting, kemiskinan, dan anak tidak sekolah sering berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, keluarga yang sama bisa menerima bantuan gizi tetapi anaknya tetap putus sekolah karena biaya, atau sebaliknya.

Namun, keterpaduan hanya bermakna jika ada kejelasan target dan anggaran. Keterangan resmi menyebut 17 desa dan kelurahan sasaran, tetapi tidak menyebut berapa penurunan stunting yang ingin dicapai atau berapa keluarga miskin yang akan keluar dari kemiskinan. Tanpa angka, evaluasi mudah berubah menjadi laporan kegiatan, bukan hasil.

Keterlibatan mitra seperti Kementerian Agama, Baznas, dan perusahaan sawit juga perlu diuji. Kolaborasi lintas sektor sering kandas pada perbedaan prosedur dan kepentingan. Aplikasi program terpadu bisa menjadi alat penting, asalkan datanya benar dan diperbarui, bukan sekadar formalitas pelaporan.

Yang paling menentukan justru konsistensi di tingkat desa. Kader posyandu, pendamping sosial, dan aparat desa adalah ujung tombak yang tahu keluarga mana yang paling rentan. Jika mereka hanya jadi pelaksana laporan, program sebaik apa pun akan berhenti di atas kertas. Prioritas 2027 baru langkah pertama; ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan di 17 desa itu.

Sumber: sulbarprov.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad