Kejagung Tetap Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron, Opsi Hukuman Mati Terbuka

Nov 22, 2026 - 23:00
 0  1
Kejagung Tetap Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron, Opsi Hukuman Mati Terbuka

Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid tetap berjalan meski tersangka korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina itu masih buron di luar negeri. Opsi persidangan in absentia hingga tuntutan hukuman mati disiapkan.

Ad
Ad

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan penyidik dan penuntut umum telah beberapa bulan berupaya menghadirkan tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Selain Riza Chalid, nama Jurist Tan juga masuk dalam daftar yang sama.

"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan," kata Anang dalam pesan tertulis kepada awak media, Minggu (22/11/2026).

Kronologi Upaya Kejagung Menjemput Tersangka Buron

Perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) menyeret sejumlah nama besar. Riza Chalid dan Jurist Tan ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya belum berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Anang menjelaskan bahwa upaya menghadirkan tersangka tidak serta-merta menghentikan penanganan perkara. Penyidik dan penuntut umum tetap melanjutkan proses pidana sekaligus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan para tersangka.

"Belum berhasilnya menghadirkan para tersangka tidak menjadi alasan bagi Kejagung untuk menghentikan penanganan perkara," ujarnya.

Kejagung juga terus memproses perkara pihak lain yang diduga terlibat, termasuk anak Riza Chalid dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim beserta pihak lainnya. Menurut Anang, perkara-perkara tersebut telah melalui proses persidangan dan kini memasuki tahapan upaya hukum.

Untuk bisa menggelar persidangan in absentia, Kejagung harus memenuhi sejumlah tahapan. Anang menyebut ada proses dua kali yang harus dilalui, mulai dari pengumuman terhadap tersangka, penetapan status daftar pencarian orang (DPO), hingga pengajuan red notice melalui Interpol.

"Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya," ujar Anang.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Selain Anang Supriatna, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, sebelumnya juga menyatakan pihaknya membuka opsi tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid. Opsi itu tengah dikaji tim jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan besarnya dampak perkara.

Anang menegaskan ketentuan hukuman mati memang tersedia dalam undang-undang. Namun, penerapannya harus didasarkan pada parameter dan persyaratan hukum yang ketat, bukan semata-mata karena besarnya perhatian publik.

"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," kata Anang.

Ia menambahkan, keputusan mengenai tuntutan pidana akan bergantung pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum untuk menerapkan ancaman hukuman maksimal.

"Untuk penerapan tuntutan berdasarkan dari hasil di persidangan apakah memenuhi syarat dan kondisinya sesuai undang-undang dalam penerapan tuntutan mati," ujarnya.

Dengan demikian, Kejagung menghadapi dua agenda sekaligus: mengupayakan kehadiran tersangka yang berada di luar negeri dan memastikan proses pertanggungjawaban pidana tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Latar Belakang Kasus Korupsi Minyak Pertamina

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) menjadi salah satu perkara besar yang ditangani Kejagung. Nilai kerugian negara disebut fantastis, meski angka pastinya belum diungkap secara resmi dalam keterangan ini.

Riza Chalid dikenal sebagai pengusaha minyak yang namanya sempat mencuat dalam berbagai perkara energi. Penetapan tersangka terhadap dirinya menandai babak baru penegakan hukum di sektor migas.

Selain Riza Chalid, Jurist Tan juga masuk dalam daftar tersangka yang berada di luar negeri. Kejagung menyebut keduanya sebagai pihak yang melarikan diri dan sedang diupayakan untuk dihadirkan.

Perkara ini juga menyeret Nadiem Makarim dan anak Riza Chalid. Keduanya telah menjalani proses persidangan dan kini berada di tahap upaya hukum. Artinya, sebagian perkara sudah masuk ke ranah pengadilan, sementara Riza Chalid dan Jurist Tan masih berstatus buron.

Kejagung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini. Penelusuran aset terhadap para tersangka terus dilakukan, meski keberadaan mereka belum diketahui pasti.

Bagi publik, kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di sektor energi yang selama ini dinilai rawan konflik kepentingan. Besarnya perhatian publik membuat Kejagung berada di bawah sorotan.

Dampak dan Reaksi atas Penanganan Kasus

Langkah Kejagung membuka opsi hukuman mati memicu beragam reaksi. Sebagian pihak menilai ancaman maksimal itu wajar mengingat besarnya dampak korupsi di sektor migas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun, penerapan hukuman mati di Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada parameter ketat yang harus dipenuhi, mulai dari tingkat kesalahan, dampak perbuatan, hingga terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam persidangan.

Anang menegaskan bahwa keputusan akhir tetap bergantung pada fakta persidangan. Jika syarat dan kondisi sesuai undang-undang terpenuhi, tuntutan mati bisa diajukan. Jika tidak, jaksa akan merujuk pada ketentuan lain.

Di sisi lain, upaya menghadirkan Riza Chalid dan Jurist Tan melalui red notice Interpol menjadi kunci. Tanpa kehadiran mereka, persidangan in absentia menjadi jalan terakhir agar perkara tidak mandek.

Proses in absentia sendiri memiliki risiko. Pembelaan tersangka tidak bisa disampaikan secara langsung, sehingga hak-hak hukum mereka perlu dijamin sesuai ketentuan. Karena itu, Kejagung menyebut tahapan pengumuman dan DPO sebagai syarat mutlak sebelum persidangan tanpa kehadiran terdakwa digelar.

Publik akan mencermati apakah Kejagung konsisten menuntaskan perkara ini hingga putusan. Sebab, kasus yang menyeret nama besar sering kali berakhir di tengah jalan.

Langkah Selanjutnya: Antara In Absentia dan Tuntutan Mati

Kejagung memastikan proses hukum terhadap Riza Chalid dan Jurist Tan tidak akan berhenti. Penyidik dan penuntut umum terus bekerja menelusuri aset dan menyiapkan langkah hukum berikutnya.

Persidangan in absentia menjadi opsi yang tengah dimatangkan. Namun, pelaksanaannya bergantung pada rampungnya tahapan pengumuman, DPO, dan red notice Interpol.

Untuk tuntutan hukuman mati, Kejagung masih mengkaji parameter hukum yang berlaku. Jampidsus Kuntadi sebelumnya menyebut opsi itu terbuka dengan mempertimbangkan besarnya dampak perkara.

Anang menegaskan bahwa tuntutan pidana akan ditentukan berdasarkan hasil persidangan. "Apakah memenuhi syarat dan kondisinya sesuai undang-undang dalam penerapan tuntutan mati," ujarnya.

Kejagung juga akan terus memproses perkara lain yang sudah memasuki tahap upaya hukum, termasuk perkara yang menyeret Nadiem Makarim dan anak Riza Chalid. Dengan begitu, penanganan kasus ini berjalan di dua jalur: perkara yang sudah disidangkan dan perkara tersangka buron.

Yang jelas, Kejagung ingin memastikan bahwa status buron tidak menjadi tameng bagi tersangka untuk lepas dari tanggung jawab pidana. Mekanisme in absentia disiapkan sebagai jalan agar proses hukum tetap berjalan.

Analisis Redaksi: Ujian Konsistensi Penegakan Hukum

Langkah Kejagung membuka opsi persidangan in absentia dan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid patut diapresiasi sebagai sinyal bahwa buron tidak otomatis menghentikan perkara. Namun, sinyal saja tidak cukup. Publik sudah terlalu sering menyaksikan perkara besar yang menyeret nama berpengaruh berakhir tanpa kejelasan.

Kejagung perlu membuktikan bahwa tahapan hukum yang disebut Anang—pengumuman, DPO, red notice Interpol—benar-benar dijalankan, bukan sekadar retorika. Tanpa transparansi, opsi in absentia bisa menjadi jalan pintas yang justru melemahkan rasa keadilan. Sebab, persidangan tanpa kehadiran terdakwa hanya sah jika seluruh syarat dipenuhi secara ketat.

Begitu pula dengan wacana hukuman mati. Ancaman maksimal itu sah-sah saja jika undang-undang mengatur dan fakta persidangan mendukung. Tetapi, mengangkat opsi hukuman mati ke ruang publik sebelum pembuktian tuntas berisiko menjadi komoditas politik. Yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan tegas, melainkan konsistensi menuntaskan perkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Sumber: kakinews.id, kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad