Paradigma Baru Kesejahteraan Sosial: Negara Wajib Hadir, Bukan Sekadar Beri Bantuan

Nov 22, 2026 - 22:10
 0  1
Paradigma Baru Kesejahteraan Sosial: Negara Wajib Hadir, Bukan Sekadar Beri Bantuan

Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI menegaskan paradigma kesejahteraan sosial harus bergeser dari pendekatan belas kasihan menjadi pemenuhan hak warga negara. Negara dituntut hadir memastikan kelompok paling lemah memperoleh perlindungan, kesempatan, dan pemberdayaan hingga mandiri.

Ad
Ad

Pesan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi I BAKOM RI, Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D., dalam ceramah umum dan pembekalan pada Simposium Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

"Kesejahteraan sosial bukan sekadar bentuk kedermawanan, melainkan amanat konstitusi dan kewajiban negara," kata Fithra dalam paparannya, seperti dikutip dari Suara Investor.

Kronologi Simposium Nasional DNIKS

Simposium Nasional DNIKS menjadi ajang pembekalan bagi pengurus dan anggota lembaga kesejahteraan sosial dari berbagai daerah. Acara ini juga menjadi penutupan rangkaian kegiatan Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial yang digelar beberapa hari sebelumnya.

Hadir dalam penutupan tersebut Ketua Umum DNIKS Dr A Effendy Choirie, Ketua Panitia Simposium Nasional Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Purwanto M Ali, Sekjen DNIKS Sudarto, Waketum DNIKS Rudi Andries, Zarman Syah, Dian Novita Susanto, serta Wakil Ketua Dewan Pakar DNIKS Dr Sapuan.

Dalam forum itu, Fithra memaparkan sejumlah data terkini mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia menyoroti penurunan jumlah kelas menengah dan kenaikan kelompok rentan miskin sebagai dasar perlunya perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, arah kebijakan Presiden menempatkan kelompok masyarakat paling lemah sebagai prioritas pembangunan. Kekayaan dan sumber daya negara harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Pergeseran dari Bantuan ke Pemberdayaan

Fithra menjelaskan, perubahan paradigma berikutnya adalah menggeser pola bantuan sosial menuju pemberdayaan. Bantuan tetap diperlukan untuk mencegah masyarakat semakin terpuruk. Namun, pemberdayaan harus menjadi jalan agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan mandiri secara ekonomi.

"Bantuan diperlukan untuk mencegah masyarakat semakin terpuruk. Namun, pemberdayaan harus menjadi jalan agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan mandiri secara ekonomi," ujarnya.

Ia menekankan bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu kolaborasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dunia usaha, dan lembaga filantropi. LKS dinilai memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan dapat mendeteksi persoalan sosial lebih cepat.

LKS tidak hanya berperan memberikan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial, tetapi juga melakukan pencegahan, pemberdayaan ekonomi, konsultasi, serta advokasi bagi kelompok rentan.

Data Kelas Menengah Turun, Kelompok Rentan Meningkat

Dalam paparannya, Fithra membeberkan data yang menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Sementara itu, kelompok rentan miskin meningkat dari 20,6 persen menjadi 24,1 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial tidak hanya menyangkut masyarakat miskin, tetapi juga kelompok yang secara ekonomi rentan terhadap guncangan, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, dan penurunan pendapatan.

"Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial tidak hanya menyangkut masyarakat miskin, tetapi juga kelompok yang secara ekonomi rentan terhadap guncangan," jelas Fithra.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan LKS, dunia usaha, serta lembaga filantropi. Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi penting agar bantuan dan program pemberdayaan tepat sasaran.

Peran Strategis LKS dan DTSEN

Fithra mendorong pembentukan jalur komunikasi dan umpan balik antara DNIKS dan BAKOM RI. Dengan demikian, persoalan masyarakat di lapangan dapat disampaikan kepada pemerintah dan ditindaklanjuti secara terintegrasi.

"Kami mendorong pembentukan jalur komunikasi dan umpan balik antara DNIKS dan BAKOM RI agar persoalan masyarakat di lapangan dapat disampaikan kepada pemerintah dan ditindaklanjuti secara terintegrasi," tuturnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah bantuan yang disalurkan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana masyarakat paling lemah memperoleh perlindungan, kesempatan hidup layak, dan kemampuan untuk berdiri mandiri.

"Ukuran utamanya adalah sejauh mana masyarakat paling lemah memperoleh perlindungan, kesempatan hidup layak, dan kemampuan untuk berdiri mandiri," tegas Fithra.

Langkah Selanjutnya: Integrasi Program dan Data

Ke depan, BAKOM RI bersama DNIKS akan memperkuat koordinasi dalam rangka pemenuhan hak kelompok rentan. Salah satu fokusnya adalah memastikan DTSEN diperbarui secara berkala dan digunakan sebagai basis perencanaan program perlindungan sosial.

Selain itu, pemerintah akan mendorong LKS untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan advokasi dan pemberdayaan ekonomi. Dunia usaha dan lembaga filantropi diharapkan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

DNIKS sebagai organisasi yang menaungi lembaga kesejahteraan sosial akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Jalur komunikasi dua arah diharapkan mempercepat respons terhadap persoalan sosial yang muncul.

Dengan demikian, paradigma baru kesejahteraan sosial tidak berhenti pada wacana, tetapi tercermin dalam kebijakan dan program yang berpihak pada kelompok paling lemah.

Analisis Redaksi

Pernyataan BAKOM RI menyiratkan perubahan mendasar dalam cara negara memandang kesejahteraan sosial. Selama ini, bantuan sosial kerap diposisikan sebagai kemurahan hati pemerintah, bukan kewajiban konstitusional. Pergeseran ke pemenuhan hak adalah langkah maju, tetapi ujiannya ada pada implementasi.

Data yang dipaparkan Fithra—kelas menengah menyusut 10,6 juta orang dalam enam tahun dan kelompok rentan miskin naik dari 20,6 persen ke 24,1 persen—menunjukkan bahwa guncangan ekonomi telah memperlebar kerentanan. Kebijakan yang hanya berfokus pada garis kemiskinan akan melewatkan kelompok yang hampir miskin. Di sinilah pentingnya DTSEN yang mutakhir dan pemberdayaan yang terukur.

Namun, tanpa anggaran yang memadai dan koordinasi lintas kementerian, retorika paradigma baru hanya akan menjadi jargon. LKS memiliki kedekatan dengan masyarakat, tetapi kapasitasnya beragam. Pemerintah perlu memastikan standar layanan dan pendanaan yang berkelanjutan. Ukuran keberhasilan bukan pada besarnya bantuan, melainkan pada berkurangnya jumlah orang yang membutuhkan bantuan karena telah mandiri.

Sumber: bakom.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad