17 Pelaku Manipulasi Saham Dilarang Beraktivitas di Pasar Modal hingga 10 Tahun

Nov 22, 2026 - 22:10
 0  1
17 Pelaku Manipulasi Saham Dilarang Beraktivitas di Pasar Modal hingga 10 Tahun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas di pasar modal selama 5 hingga 10 tahun kepada 17 pelaku manipulasi saham. Regulator juga meminta pengembalian dana Rp 23,77 miliar yang berasal dari tiga kasus berbeda.

Ad
Ad

Informasi itu disampaikan melalui kanal berita Kompas.com pada Minggu, 22 November 2026. Dari tiga perkara yang ditangani, total kewajiban pengembalian keuntungan yang diminta OJK mencapai Rp 23,77 miliar.

Rincian Sanksi: Larangan 5 sampai 10 Tahun dan Tagihan Rp 23,77 Miliar

Angka 17 pelaku menunjukkan bahwa penindakan kali ini tidak menyasar satu-dua orang, melainkan jaringan pelanggaran yang tersebar di beberapa kasus. Rentang hukuman 5 hingga 10 tahun memberi sinyal bahwa OJK membedakan tingkat kesalahan tiap pihak.

Selain larangan beraktivitas, OJK menuntut pengembalian dana sebesar Rp 23,77 miliar. Nilai itu merupakan akumulasi dari tiga kasus manipulasi saham yang ditangani regulator.

Dalam praktik pengawasan pasar modal Indonesia, sanksi administratif biasanya berbentuk berlapis:

  • Larangan beraktivitas di pasar modal untuk periode tertentu, mulai dari larangan bertransaksi hingga larangan berprofesi sebagai pelaku pasar.
  • Kewajiban mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran.
  • Denda administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • Pencantuman nama pelaku dalam daftar pihak yang dikenai sanksi.

Belum ada keterangan resmi mengenai nama-nama pelaku, emiten yang terdampak, maupun komposisi denda di luar kewajiban pengembalian dana. OJK juga belum merinci apakah sanksi sudah berkekuatan hukum tetap atau masih membuka ruang keberatan.

Manipulasi Saham dan Cara Kerjanya di Bursa

Manipulasi saham adalah upaya mengerek atau menjatuhkan harga suatu efek dengan cara yang menyesatkan pasar. Tujuannya sederhana: mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang sengaja diciptakan, bukan dari kinerja perusahaan.

Ada beberapa pola yang paling sering muncul dalam penindakan di berbagai bursa dunia. Salah satunya adalah pump and dump, ketika pelaku membeli saham dalam jumlah besar, menyebarkan informasi positif agar harga naik, lalu melepas seluruh kepemilikannya secara mendadak.

Pola lain adalah perdagangan semu (wash trading), yaitu transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang sama atau terkait sehingga menciptakan kesan volume perdagangan ramai. Ada pula praktik marking the close, yakni mengatur transaksi di akhir sesi agar harga penutupan tampak menarik.

Semua pola tersebut merugikan investor lain, terutama investor ritel yang mengambil keputusan berdasarkan harga dan volume yang sudah direkayasa. Karena itu, pengawasan terhadap pola transaksi tidak wajar menjadi bagian rutin kerja bursa dan regulator.

Peran OJK dan Bursa dalam Pengawasan Transaksi Tidak Wajar

Di Indonesia, pengawasan pasar modal melibatkan dua lembaga utama. OJK berwenang menetapkan sanksi administratif, sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjalankan fungsi pengawasan transaksi harian melalui unit pemantauan pasar.

BEI secara berkala merilis kategori Unusual Market Activity (UMA) ketika ada pergerakan harga atau volume yang mencurigakan. Temuan itu bisa berlanjut ke pemeriksaan lebih dalam, dan jika ditemukan bukti pelanggaran, perkara diteruskan ke OJK.

Kerangka hukumnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya pasal-pasal yang melarang penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan oleh orang dalam. Pelanggaran atas ketentuan itu membuka jalan bagi sanksi administratif hingga proses pidana.

Yang sering menjadi sorotan publik adalah lamanya proses dari temuan hingga putusan sanksi. Kasus manipulasi umumnya butuh penelusuran rekening efek, jejak transaksi, dan keterkaitan antar-pihak, sehingga penanganannya tidak bisa cepat.

Dampak bagi Investor Ritel dan Kepercayaan Pasar

Bagi investor ritel, kasus manipulasi saham menyisakan pertanyaan mendasar: seberapa aman keputusan investasi yang dibuat berdasarkan data harga di layar bursa. Ketika harga bisa direkayasa, analisis teknikal maupun fundamental kehilangan pijakan.

Larangan beraktivitas 5 hingga 10 tahun sebenarnya bukan hukuman ringan. Bagi pelaku yang berprofesi di industri keuangan, sanksi itu memutus akses ke pekerjaan utama mereka dalam jangka panjang.

Namun efek jera tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi. Kepastian penegakan dan kecepatan penanganan sama pentingnya. Publik menunggu apakah kewajiban pengembalian Rp 23,77 miliar benar-benar dipenuhi atau berhenti sebagai catatan administratif.

Transparansi juga menjadi ujian. Tanpa pengungkapan identitas pelaku dan emiten terkait, investor sulit menilai sejauh mana praktik serupa masih berlangsung di pasar.

Langkah Selanjutnya: Penagihan dan Pengawasan Berkelanjutan

Setelah sanksi dijatuhkan, tahap berikutnya adalah eksekusi. OJK memiliki mekanisme untuk menagih kewajiban pengembalian dana, termasuk pemblokiran izin dan pencantuman dalam daftar sanksi.

Pengawasan terhadap pola transaksi tidak wajar juga berjalan terus. Setiap periode, bursa merilis daftar UMA yang menjadi pintu masuk pemeriksaan lanjutan.

Bagi pelaku pasar, kasus ini menjadi pengingat bahwa rekayasa harga bukan sekadar pelanggaran teknis. Ia menyangkut kepercayaan publik terhadap pasar modal sebagai tempat menempatkan dana jangka panjang.

Analisis Redaksi

Angka 17 pelaku dan Rp 23,77 miliar memperlihatkan bahwa manipulasi saham di Indonesia bukan perbuatan tunggal yang sporadis. Ada pola berulang, dan itu berarti pengawasan tidak cukup hanya bereaksi setelah harga sudah telanjur bergerak liar.

Yang perlu dicermati adalah jarak antara temuan dan sanksi. Selama prosesnya panjang dan identitas pelaku tidak diungkap, efek jera bekerja lebih lambat daripada kerugian yang diderita investor. Larangan 5 hingga 10 tahun terdengar tegas, tetapi kekuatannya bergantung pada konsistensi penagihan Rp 23,77 miliar itu sendiri.

OJK punya peluang memperkuat sinyal ini dengan keterbukaan. Merinci siapa yang dihukum, emiten apa yang terdampak, dan bagaimana modusnya bekerja akan memberi edukasi langsung kepada investor ritel. Penindakan yang transparan jauh lebih mendidik daripada sekadar rilis berisi angka.

Sumber: idx.co.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad