Hamka B. Kady Dorong Kepastian Hukum Ojol dalam Revisi UU Lalu Lintas

Nov 22, 2026 - 22:20
 0  1
Hamka B. Kady Dorong Kepastian Hukum Ojol dalam Revisi UU Lalu Lintas

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjadi landasan hukum bagi operasional ojek online (ojol). Ia menilai kebijakan yang selama ini mengatur ojol perlu diselaraskan dengan norma hukum yang lebih kuat.

Ad
Ad

Pandangan itu disampaikan Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Hamka B. Kady: Ojol Butuh Landasan Hukum yang Kuat

Hamka menilai keberadaan ojol sebagai bagian dari sistem transportasi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan regulasi yang jelas dan memiliki landasan hukum yang kuat. Karena itu, pembahasan revisi UU LLAJ harus mampu mengakomodasi perkembangan transportasi berbasis aplikasi.

"Ketentuan dalam undang-undang nantinya akan menjadi landasan bagi penyesuaian berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Perhubungan," ujarnya dalam rapat tersebut.

Menurut Hamka, penyusunan regulasi tidak boleh terbalik. Undang-undang harus terlebih dahulu memberikan dasar pengaturan yang komprehensif, sehingga kebijakan teknis yang selama ini berlaku dapat disesuaikan dengan ketentuan hukum yang baru.

Legislator Partai Golkar itu menyoroti bahwa selama ini berbagai kebijakan pemerintah yang mengatur operasional ojol berjalan tanpa payung hukum yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan ketidakpastian bagi pengemudi, konsumen, maupun penyedia layanan.

Dalam RDPU itu, Hamka juga mengapresiasi masukan dari YLKI, MTI, dan KAWAT. Pandangan organisasi tersebut dinilai penting untuk memperkaya substansi revisi UU LLAJ, khususnya dalam menjawab persoalan transportasi dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Masukan dari para pemangku kepentingan, lanjutnya, akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan bersama Panja dan pimpinan Komisi V DPR RI.

Kronologi Pembahasan Revisi UU LLAJ di Komisi V

RDPU yang digelar Rabu (18/11/2026) menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU LLAJ. Panja menghadirkan tiga organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan konsumen dan transportasi.

YLKI hadir mewakili kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi. MTI membawa perspektif akademik dan praktisi transportasi. Sementara KAWAT mewakili koalisi warga yang concern terhadap kebijakan transportasi publik.

Dalam forum itu, Hamka memaparkan dua isu utama yang menjadi perhatiannya. Pertama, kepastian hukum bagi ojol sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Kedua, pemanfaatan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor untuk mendukung pemeliharaan dan preservasi jalan.

Ia berpandangan penerimaan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor perlu dikaji lebih mendalam agar pemanfaatannya memberi kontribusi nyata terhadap kualitas infrastruktur jalan di berbagai daerah. Pembahasan itu, menurutnya, harus melibatkan kementerian terkait agar tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.

Earmarking Tax dan Biaya STNK untuk Preservasi Jalan

Salah satu hal yang menjadi perhatian Hamka adalah mekanisme pengalokasian penerimaan pajak untuk tujuan tertentu atau dikenal dengan istilah earmarking tax. Skema tersebut dinilai perlu dibahas secara matang bersama pemerintah, terutama Kementerian Keuangan.

Hamka juga menyinggung ketentuan mengenai biaya administrasi kendaraan, termasuk STNK, yang dalam regulasi berkaitan dengan pembiayaan preservasi jalan. Karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan mekanisme pengalokasiannya berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, pemeliharaan jalan merupakan kebutuhan penting yang harus didukung pembiayaan berkelanjutan. Infrastruktur jalan yang terawat tidak hanya menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi nasional.

Ia menegaskan pembahasan mengenai sumber dan mekanisme pembiayaan tersebut perlu melibatkan kementerian terkait. Langkah itu untuk memastikan tidak ada persoalan dalam implementasinya di lapangan.

Dampak bagi Pengemudi Ojol dan Pengguna Jalan

Jika revisi UU LLAJ mengakomodasi kepastian hukum ojol, dampaknya akan terasa langsung bagi jutaan pengemudi yang menggantungkan hidup dari layanan berbasis aplikasi. Selama ini, operasional ojol diatur melalui Perpres dan Permenhub yang posisinya berada di bawah undang-undang.

Hamka menilai kondisi tersebut rawan menimbulkan perbedaan tafsir dan ketidakpastian ketika terjadi sengketa antara pengemudi, konsumen, dan penyedia layanan. Undang-undang yang komprehensif diharapkan menjadi rujukan tunggal bagi seluruh pihak.

Bagi pengguna jalan, revisi ini juga berpotensi memperjelas hak dan kewajiban konsumen jasa transportasi. YLKI, MTI, dan KAWAT dalam RDPU itu menyampaikan sejumlah masukan yang menurut Hamka penting untuk memperkaya substansi revisi.

"Berbagai pandangan yang disampaikan organisasi tersebut dinilai penting untuk memperkaya substansi revisi UU LLAJ, khususnya dalam menjawab persoalan transportasi dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan," kata Hamka.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Pembahasan Panja dan Komisi V

Masukan dari YLKI, MTI, dan KAWAT akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan bersama Panja dan pimpinan Komisi V DPR RI. Hamka berharap revisi UU LLAJ menghasilkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan transportasi.

Melalui revisi itu, DPR diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan diharapkan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Pembahasan mengenai earmarking tax dan biaya administrasi kendaraan akan melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait. Hamka menekankan pentingnya koordinasi agar mekanisme pengalokasian penerimaan negara berjalan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pembahasan berikutnya. Namun, RDPU bersama tiga organisasi masyarakat sipil itu menandai tahapan penting dalam penyusunan RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ.

Analisis Redaksi

Dorongan Hamka B. Kady untuk memberi kepastian hukum ojol lewat revisi UU LLAJ menyentuh persoalan mendasar yang lama dibiarkan. Selama bertahun-tahun, operasional ojol diatur lewat Perpres dan Permenhub yang rentan berubah mengikuti kepentingan politik dan tekanan pasar. Akibatnya, pengemudi dan konsumen menanggung ketidakpastian yang sama.

Yang menarik, Hamka menempatkan undang-undang sebagai pangkal, bukan hilir. Logika itu benar secara tata hukum: norma setinggi undang-undang harus lebih dulu memberi dasar yang komprehensif, baru peraturan teknis menyesuaikan. Namun, tanpa tenggat yang jelas, pembahasan bisa berlarut-larut seperti banyak RUU lain yang mandek di Panja.

Isu earmarking tax dan biaya STNK untuk preservasi jalan juga perlu diawasi ketat. Skema ini menyangkut uang publik dalam jumlah besar. Bila mekanismenya tidak transparan, alih-alih memperbaiki jalan, dana itu berisiko menjadi celah baru bagi kebocoran anggaran. Komisi V perlu memastikan pembahasan bersama Kementerian Keuangan berjalan terbuka dan terukur.

Revisi UU LLAJ punya peluang menjadi tonggak perbaikan tata kelola transportasi nasional. Peluang itu hanya akan terwujud jika DPR dan pemerintah berhenti berdebat di permukaan dan mulai menetapkan norma yang jelas, terukur, serta berpihak pada pengemudi dan warga sebagai pengguna jalan.

Sumber: BELARAKYAT. Informasi lebih lanjut mengenai regulasi transportasi dapat diakses melalui situs resmi DPR RI.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad