Muhammadiyah Perekat Persatuan Bangsa: Tema Milad ke-114 dan Tantangan Kebangsaan
Milad ke-114 Muhammadiyah pada 18 November 2026 mengusung tema "Bersama Satukan Bangsa". Tema itu dinilai relevan dengan situasi kebangsaan Indonesia yang masih menghadapi polarisasi sosial, intoleransi, kesenjangan pendidikan, dan disinformasi digital.
Dalam artikel yang diterbitkan Suara Aisyiyah, Sudaryanto—Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan dan Anggota Majelis Tabligh dan Pustaka Informasi PRM Nogotirto—menulis bahwa persatuan bangsa tidak cukup dimaknai sebagai kesepakatan hidup berdampingan. Persatuan harus diwujudkan melalui ikhtiar kolektif membangun kehidupan yang adil, inklusif, dan berkemajuan.
Milad ke-114 dan Tanggung Jawab Historis Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Sepanjang lebih dari satu abad, organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang dakwah keagamaan, tetapi juga menghadirkan pembaruan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Sudaryanto, kiprah tersebut memperlihatkan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan pencerahan yang menyatukan, bukan memecah belah. Muhammadiyah memiliki modal historis, kelembagaan, dan ideologis untuk mengambil peran sebagai perekat persatuan bangsa.
"Muhammadiyah memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk turut merawat persatuan Indonesia," tulis Sudaryanto dalam artikelnya.
Ia menegaskan bahwa persatuan bangsa bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan merawat perbedaan dalam semangat persaudaraan dan cita-cita bersama.
Polarisasi dan Tantangan Keberagaman
Sudaryanto menyoroti polarisasi sebagai salah satu tantangan penting dalam kehidupan kebangsaan. Perbedaan pilihan politik, pandangan keagamaan, identitas sosial, dan kepentingan kelompok sering berkembang menjadi sekat yang menghambat komunikasi.
Tidak jarang, perbedaan pendapat melahirkan prasangka, saling curiga, bahkan permusuhan. Padahal, Indonesia dibangun di atas kesadaran bahwa keberagaman adalah kenyataan sosial sekaligus kekuatan bangsa.
Dalam konteks itu, Muhammadiyah perlu terus mengembangkan dakwah yang mencerahkan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dakwah tidak semestinya berhenti pada penyampaian ajaran normatif, tetapi juga harus menghadirkan keteladanan dalam menghargai perbedaan, membangun dialog, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Prinsip ukhuwah Islamiah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniah perlu diterjemahkan menjadi perilaku sosial yang nyata. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan kemanusiaan merupakan tiga dimensi yang saling melengkapi.
Nilai Islam Berkemajuan memberikan landasan penting bagi ikhtiar tersebut. Islam Berkemajuan mengajarkan bahwa keberagamaan harus melahirkan kemajuan peradaban, penghargaan terhadap martabat manusia, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, serta kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan.
"Semakin kuat pemahaman keagamaan seseorang, semestinya semakin besar pula kontribusinya dalam menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan," tulis Sudaryanto.
Teologi Al-Maun dan Solidaritas Sosial
Persatuan bangsa juga membutuhkan fondasi solidaritas sosial. Sudaryanto menyoroti kesenjangan sosial dan pendidikan yang masih dihadapi Indonesia. Kesempatan memperoleh pendidikan bermutu belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Sebagian masyarakat masih berhadapan dengan keterbatasan ekonomi, akses layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Kondisi itu dapat memperlebar jarak sosial apabila tidak ditangani melalui kebijakan dan gerakan sosial yang berpihak kepada kelompok rentan.
Dalam hal ini, Muhammadiyah memiliki warisan pemikiran yang relevan melalui teologi Al-Maun. K.H. Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa pemahaman terhadap Surah Al-Maun harus diwujudkan dalam tindakan konkret membela dan memberdayakan kelompok yang membutuhkan pertolongan.
Agama tidak cukup dipahami sebagai ritual individual, tetapi harus melahirkan kepedulian sosial. Spirit itu kemudian berkembang dalam berbagai amal usaha Muhammadiyah, seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pelayanan sosial.
"Teologi Al-Maun sesungguhnya mengandung pesan kebangsaan yang kuat," tulis Sudaryanto.
Ketika pendidikan dapat diakses oleh masyarakat luas, ketika layanan kesehatan menjangkau kelompok kurang mampu, dan ketika kelompok rentan memperoleh pendampingan, di situlah persatuan bangsa memperoleh fondasi sosialnya.
Oleh karena itu, penguatan amal usaha Muhammadiyah hendaknya tidak hanya berorientasi pada pengembangan kelembagaan, tetapi juga pada perluasan manfaat bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun golongan.
Dakwah di Tengah Disinformasi Digital
Tantangan berikutnya ialah disinformasi yang berkembang melalui media sosial. Kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi tidak selalu diikuti dengan kecakapan memeriksa kebenarannya.
Informasi palsu, ujaran kebencian, provokasi, dan potongan pernyataan tanpa konteks dapat dengan mudah memengaruhi opini publik. Apabila dibiarkan, kondisi itu berpotensi memperbesar polarisasi dan merusak kepercayaan antarkelompok masyarakat.
Muhammadiyah perlu menjadikan literasi digital sebagai bagian penting dari gerakan dakwah dan pendidikan. Warga persyarikatan, khususnya generasi muda, perlu dibekali kemampuan memeriksa sumber informasi, membedakan fakta dan opini, memahami konteks, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
Dakwah digital tidak cukup diisi dengan penyebaran pesan-pesan keagamaan, tetapi juga perlu menghadirkan konten edukatif yang menumbuhkan sikap kritis, toleran, dan berorientasi pada persatuan.
Lembaga pendidikan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah memiliki posisi strategis. Sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi dapat mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi digital, dialog lintas budaya, serta penguatan wawasan kebangsaan ke dalam proses pembelajaran.
Pendidikan tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, menghargai keberagaman, dan mampu berkontribusi bagi kehidupan demokratis.
Kolaborasi untuk Indonesia Berkemajuan
Ikhtiar menyatukan bangsa tidak dapat dilakukan Muhammadiyah sendirian. Persatuan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, mulai dari organisasi keagamaan, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda.
Karena itu, kolaborasi lintas organisasi dan lintas agama perlu terus diperkuat. Muhammadiyah dapat mengembangkan ruang perjumpaan, dialog, dan kerja sama kemanusiaan dengan berbagai kelompok untuk menjawab persoalan bersama, seperti kemiskinan, bencana, ketimpangan pendidikan, dan kerusakan lingkungan.
Kolaborasi tersebut perlu dibangun di atas kesadaran bahwa perbedaan identitas tidak menghalangi kerja bersama untuk kepentingan bangsa. Dalam pelayanan kemanusiaan, yang lebih utama bukanlah latar belakang kelompok penerima manfaat, melainkan kebutuhan mereka untuk memperoleh pertolongan.
Begitu pula dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, kerja sama dapat menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan sosial.
Sudaryanto menegaskan bahwa Milad ke-114 Muhammadiyah bukan sekadar perayaan perjalanan organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat kontribusi kebangsaan. Tema "Bersama Satukan Bangsa" perlu diterjemahkan menjadi gerakan yang terukur dan berkelanjutan.
Muhammadiyah harus terus memperkuat pendidikan yang mencerahkan, dakwah yang menyejukkan, pelayanan sosial yang inklusif, literasi digital yang mencerdaskan, serta kolaborasi yang melampaui sekat-sekat identitas.
Dengan berpegang pada Islam Berkemajuan, menghidupkan teologi Al-Maun, memperkuat ukhuwah, dan meneguhkan komitmen kebangsaan, Muhammadiyah dapat terus menjadi kekuatan perekat dalam kehidupan Indonesia.
Analisis Redaksi
Gagasan Sudaryanto bahwa Muhammadiyah adalah perekat persatuan bangsa bukanlah klaim kosong. Organisasi ini memiliki jaringan amal usaha yang luas dan telah terbukti menjadi pilar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Polarisasi politik yang tajam dalam beberapa tahun terakhir, ditambah derasnya disinformasi di media sosial, telah menguji kohesi sosial, termasuk di lingkungan warga Muhammadiyah sendiri.
Karena itu, tema "Bersama Satukan Bangsa" perlu dioperasionalkan, bukan sekadar menjadi slogan milad. Literasi digital, misalnya, harus menjadi program konkret di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah. Begitu pula dengan penguatan teologi Al-Maun yang harus diwujudkan dalam kebijakan organisasi yang berpihak pada kelompok rentan. Tanpa langkah terukur, seruan persatuan hanya akan menjadi retorika tahunan.
Yang juga krusial adalah kemampuan Muhammadiyah merawat dialog lintas iman dan lintas kelompok. Dalam masyarakat yang semakin terfragmentasi, peran sebagai penjaga ruang perjumpaan menjadi semakin strategis. Muhammadiyah tidak perlu menjadi pihak yang paling vokal, tetapi harus hadir sebagai teladan dalam membangun kepercayaan sosial. Dengan begitu, klaim sebagai perekat persatuan bangsa akan teruji bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam praktik sehari-hari.
Sumber: muhammadiyah.or.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0