UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar UINSA Minta Negara Bangun Sistem Pengelolaan Aset Profesional

Nov 23, 2026 - 01:00
 0  1
UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar UINSA Minta Negara Bangun Sistem Pengelolaan Aset Profesional

UU Perampasan Aset resmi disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Pakar hukum pidana UIN Sunan Ampel Surabaya, Imron Rosyadi, menyambut baik aturan itu tetapi menuntut negara membangun sistem pengelolaan aset rampasan yang profesional dan transparan.

Ad
Ad

Imron, yang juga Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, menilai kewenangan menyita dan merampas aset belum cukup. Negara, katanya, harus menyiapkan regulasi turunan untuk mengelola barang rampasan kasus korupsi.

"Negara tidak cukup hanya memiliki kewenangan menyita dan merampas aset. Negara juga harus memiliki sistem pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan nilai ekonomi," ujar Imron kepada VIVA Jatim, Minggu (22/11/2026).

Pengesahan di Paripurna ke-13 Senayan

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027. Sidang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Beleid ini memuat 10 poin utama. Isinya mencakup prinsip dan asas hukum perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, hingga pencegahan penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan teknologi.

Yang paling banyak dibicarakan adalah pengaturan hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosedurnya dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, sampai pelaksanaan putusan.

Konsekuensinya jelas: negara tidak lagi harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap untuk merampas aset yang diduga hasil kejahatan. Jalur perdata dipakai lebih dulu, terpisah dari perkara pidananya.

Siapa Imron Rosyadi dan Apa Yang Dia Soroti

Imron Rosyadi bukan nama baru di kajian hukum pidana dan hukum Islam di Jawa Timur. Sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA, dia kerap mengomentari isu pemberantasan korupsi dari sisi kebijakan.

Dalam tanggapannya, Imron tidak mempersoalkan lahirnya UU. Dia justru mengarahkan sorotan ke tahap setelah aset berpindah tangan ke negara.

"Jangan sampai negara berhasil mengambil aset koruptor, tetapi kemudian kehilangan nilai ekonominya akibat lemahnya pengelolaan, dan jangan sampai negara mengalami kerugian untuk kedua kalinya. Pertama karena korupsi, kedua karena aset hasil kejahatan tidak mampu dikelola dengan baik," terangnya.

Dia menekankan pentingnya pertanggungjawaban. Menurut Imron, harus ada pihak yang bertanggung jawab bila aset yang semula bernilai tinggi justru turun drastis setelah berada dalam penguasaan negara.

Aset yang telah dirampas, lanjut dia, harus segera diinventarisasi, dinilai, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum.

Kronologi dan Isi Aturan yang Baru Disahkan

Pengesahan 19 November 2026 menandai berakhirnya perjalanan panjang RUU yang sempat lama tertahan. Sebelum disahkan di paripurna, rancangan ini melalui pembahasan antar fraksi dan pemerintah.

Ada beberapa titik yang menjadi perhatian dalam UU baru ini:

  • Prinsip dan asas hukum perampasan aset sebagai landasan tindakan negara.
  • Ruang lingkup tindak pidana yang bisa dikenai perampasan, termasuk korupsi dan tindak pidana lain.
  • Pembagian kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam menelusuri dan merampas aset.
  • Perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
  • Mekanisme pengembalian aset kepada korban.
  • Pencegahan penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan teknologi.
  • Hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, dari penelusuran hingga eksekusi putusan.

Poin terakhir itu yang paling mengubah cara kerja pemberantasan korupsi. Selama ini, penyidik sering kesulitan menyentuh aset tersangka karena perkara pidana belum inkrah. Dengan UU ini, jalur permohonan ke pengadilan bisa ditempuh tanpa menunggu vonis pidana.

Perubahan ini menuntut kesiapan aparat. Penelusuran aset, pemblokiran rekening, hingga penyusunan permohonan ke pengadilan butuh kapasitas teknis dan koordinasi antar lembaga yang rapi.

Dampak bagi Pemberantasan Korupsi dan Pengelolaan Aset

Bagi penegak hukum, UU ini memberi amunisi tambahan. Koruptor tidak cukup dihukum badan, tetapi juga harus kehilangan keuntungan ekonomi dari kejahatannya.

"Negara tidak boleh kalah oleh koruptor. Koruptor tidak cukup hanya dipenjara, tetapi harus kehilangan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatannya," tegas Imron.

Namun, ada risiko di hilir. Aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, hingga saham perusahaan butuh pengelolaan khusus. Tanpa lembaga atau unit pengelola yang mumpuni, nilai aset bisa menyusut, rusak, atau terbengkalai.

Imron menyebut keberhasilan UU tidak diukur dari cepatnya pengesahan. Ukurannya adalah seberapa efektif negara melaksanakannya.

"Keberhasilan Undang-Undang Perampasan Aset tidak diukur dari seberapa cepat undang-undang tersebut disahkan, tetapi dari seberapa efektif negara melaksanakannya," ujarnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah menyiapkan regulasi pengelolaan aset hasil rampasan kasus korupsi. Aturan itu sebaiknya mengatur inventarisasi, penilaian, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset secara jelas, termasuk siapa yang bertanggung jawab bila nilai aset turun.

Langkah Selanjutnya: Regulasi Turunan dan Pengawasan

Setelah disahkan, pekerjaan berpindah ke pemerintah. Regulasi pelaksana harus segera disusun agar UU tidak berhenti sebagai dokumen.

Ada beberapa hal yang layak ditunggu. Pertama, aturan teknis soal penelusuran dan pemblokiran aset. Kedua, mekanisme pemeriksaan di pengadilan untuk permohonan perampasan tanpa tuntutan pidana. Ketiga, skema pengelolaan aset rampasan agar nilainya tidak menyusut.

Pengawasan juga menjadi kunci. UU ini memberi kewenangan besar kepada negara, sehingga perlu rambu agar wewenang itu tidak disalahgunakan. Poin pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam UU seharusnya diterjemahkan menjadi sistem kontrol yang berjalan.

Imron menempatkan persoalan ini sebagai ujian kredibilitas negara. Bila aset koruptor dirampas tetapi nilainya hilang di tengah jalan, publik berhak mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab.

Untuk sementara, tonggak 19 November 2026 tercatat sebagai titik awal. Efektivitasnya baru bisa dinilai setelah regulasi turunan terbit dan lembaga pengelola aset bekerja.

Analisis Redaksi

Pengesahan UU Perampasan Aset memang layak diapresiasi. Selama bertahun-tahun, penegak hukum sering kalah cepat karena aset tersangka berpindah tangan sebelum perkara pidana selesai. Jalur perampasan tanpa tuntutan pidana memutus jalan itu.

Tetapi peringatan Imron Rosyadi menyentuh titik yang jarang dibahas dalam perayaan politik. Di Indonesia, masalah sering muncul bukan saat aset disita, melainkan saat aset disimpan. Kendaraan menurun mesinnya, bangunan terbengkalai, tanah diserobot pihak lain. Negara lalu tampak menang di pengadilan, tetapi kalah di gudang.

Karena itu, regulasi pengelolaan aset bukan pelengkap. Ia bagian dari inti kebijakan. Tanpa unit pengelola yang profesional dan akuntabel, perampasan aset hanya memindahkan kerugian dari korban korupsi ke kas negara. Publik perlu menagih dua hal sekaligus: vonis terhadap koruptor, dan laporan terbuka soal nilai aset yang berhasil diselamatkan.

Sumber: uinsby.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad