Prabowo Bahas Dua Kandidat Cawapres Pengganti Gibran di Hambalang
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan elite Partai Gerindra dan pimpinan partai politik di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11). Pertemuan itu membahas dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Agenda tersebut berlangsung setelah Prabowo menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri. Pembahasan menjadi bagian dari persiapan sebelum Prabowo menyampaikan dua nama kandidat cawapres kepada MPR RI pada Rabu (25/11).
Kronologi Pertemuan di Hambalang
Pertemuan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, berlangsung pada Minggu malam. Sejumlah tokoh politik terlihat hadir, termasuk Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Dedi Mulyadi, Mochamad Iriawan, Irfan Yusuf, dan Maruarar Sirait.
Kehadiran mereka menandakan pembahasan tidak hanya internal Gerindra, tetapi juga melibatkan partai koalisi. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurutnya, agenda itu membahas proses pengusulan dua nama calon wakil presiden yang akan disampaikan kepada MPR.
"Pertemuan antara partai koalisi dengan Bapak Presiden dalam rangka membahas proses daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR sebagai calon wakil presiden," kata Bahlil di sela acara Golkar Run di Plaza Utara GBK, Jakarta, Minggu (22/11).
Pernyataan Bahlil menegaskan bahwa pertemuan di Hambalang bukan sekadar silaturahmi politik. Ada agenda konkret yang tengah dimatangkan sebelum tenggat penyampaian nama ke MPR pada 25 November.
Mekanisme UU MD3 dan Hak Partai Pengusung
Bahlil menjelaskan, proses pengusulan calon wakil presiden mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang MD3, khususnya Pasal 43E. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden berwenang mengajukan dua nama kandidat cawapres kepada MPR. Sementara itu, partai politik pengusung juga memiliki hak untuk mengusulkan satu nama.
"Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 43E bahwa calon wakil presiden itu diusulkan oleh Presiden, dua nama, melalui Presiden, namun oleh partai pengusung itu diberikan hak untuk mencalonkan satu," ujarnya.
Dengan mekanisme itu, empat partai politik yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2024 akan dilibatkan dalam pembahasan calon pengganti Gibran. Keempat partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Pasal 43E UU MD3 menjadi dasar hukum yang memungkinkan Presiden mengajukan dua nama, sementara partai pengusung tetap memiliki ruang untuk mencalonkan satu nama. Proses ini menuntut kesepakatan politik antarpartai koalisi agar nama yang diajukan ke MPR memiliki legitimasi yang kuat.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Selain Bahlil, sejumlah elite Gerindra hadir dalam pertemuan di Hambalang. Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo, turut hadir. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, juga terlihat. Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra, tidak absen. Dedi Mulyadi, Mochamad Iriawan, Irfan Yusuf, dan Maruarar Sirait melengkapi daftar hadir.
Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa pembahasan cawapres melibatkan berbagai faksi di dalam dan di luar Gerindra. Maruarar Sirait, yang dikenal sebagai politikus senior, turut serta dalam pertemuan. Mochamad Iriawan, mantan Kapolda Metro Jaya, juga hadir.
Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Umum Golkar, menjadi salah satu pihak yang paling vokal memberikan keterangan. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut membahas proses daftar dua nama yang akan diserahkan Presiden kepada MPR.
"Pertemuan antara partai koalisi dengan Bapak Presiden dalam rangka membahas proses daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR sebagai calon wakil presiden," kata Bahlil.
Pernyataan itu sekaligus menepis spekulasi bahwa pertemuan di Hambalang hanya membahas urusan internal Gerindra. Partai koalisi lain, terutama Golkar, PAN, dan Demokrat, disebut akan dilibatkan dalam pembahasan.
Latar Belakang Pengunduran Diri Gibran
Pembahasan cawapres pengganti Gibran tidak lepas dari pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Prabowo menyebut Gibran sebagai kesatria dan negarawan usai mengajukan pengunduran diri. Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Kamis (12/11).
"Presiden Prabowo Subianto menilai Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab," demikian dikutip dari pemberitaan sebelumnya.
Pengunduran diri Gibran membuka ruang bagi Prabowo untuk mengajukan dua nama cawapres baru ke MPR. Proses ini diatur dalam UU MD3, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama dan kepada partai pengusung untuk mencalonkan satu nama.
Sejak saat itu, Prabowo dikabarkan akan kembali mengumpulkan ketua umum partai politik untuk membahas dua kandidat cawapres sebelum nama diajukan kepada MPR. Pertemuan di Hambalang menjadi bagian dari rangkaian tersebut.
Pada Jumat (20/11), pemberitaan menyebut Prabowo menyiapkan dua kandidat cawapres untuk diserahkan ke MPR. Dua hari kemudian, pertemuan di Hambalang digelar.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Pertemuan di Hambalang menghasilkan kesepahaman awal bahwa proses pengusulan cawapres akan mengikuti mekanisme UU MD3. Empat partai koalisi—Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat—akan dilibatkan dalam pembahasan.
Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua nama kandidat cawapres kepada MPR RI pada Rabu (25/11). Tenggat itu menjadi penentu arah koalisi ke depan. Nama yang diajukan harus memperoleh dukungan politik yang cukup di MPR.
Bahlil menegaskan bahwa partai pengusung memiliki hak untuk mencalonkan satu nama. "Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 43E bahwa calon wakil presiden itu diusulkan oleh Presiden, dua nama, melalui Presiden, namun oleh partai pengusung itu diberikan hak untuk mencalonkan satu," ujarnya.
Dengan mekanisme itu, dinamika politik menjelang 25 November diprediksi semakin intens. Partai koalisi akan memperjuangkan nama masing-masing, sementara Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama.
Publik menanti siapa dua nama yang akan diajukan. Sejauh ini, belum ada nama resmi yang diumumkan. Pertemuan di Hambalang masih menjadi bagian dari proses tertutup yang belum menghasilkan keputusan final.
Analisis Redaksi
Pertemuan di Hambalang menunjukkan bahwa Prabowo ingin memastikan proses penggantian Gibran berjalan mulus secara politik. Ia tidak hanya melibatkan Gerindra, tetapi juga partai koalisi lain. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas koalisi di tengah agenda besar pemerintahan.
Namun, mekanisme UU MD3 yang memberikan hak kepada partai pengusung untuk mencalonkan satu nama berpotensi memunculkan tarik-menarik. Empat partai koalisi memiliki kepentingan masing-masing. Golkar, PAN, dan Demokrat tentu ingin nama mereka diakomodasi. Di sisi lain, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama.
Yang perlu dicermati adalah transparansi proses. Hingga kini, nama kandidat belum diumumkan. Publik hanya mendapat informasi dari pernyataan pejabat partai. Proses tertutup di Hambalang sah secara politik, tetapi akuntabilitas publik tetap harus dijaga. Nama yang diajukan ke MPR akan menentukan arah pemerintahan ke depan. Karena itu, selain kesepakatan elite, kualitas dan integritas kandidat harus menjadi pertimbangan utama.
Sumber: batampos.jawapos.com, jawapos.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0