Pemkab Demak Tertibkan Bangunan di Bantaran Sungai demi Kurangi Risiko Banjir
Pemerintah Kabupaten Demak terus menggencarkan normalisasi sungai sekaligus menertibkan bangunan di sepanjang bantaran kali. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko banjir yang berulang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Informasi yang dihimpun Lingkar TV menyebutkan, penertiban bangunan di bantaran menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga fungsi aliran sungai. Bangunan yang berdiri di atas badan air atau di sepanjang sempadan kali dinilai memperkecil kapasitas tampung sungai.
Normalisasi Sungai dan Penertiban Bantaran di Demak
Kabupaten Demak secara geografis berada di dataran rendah pesisir utara Jawa Tengah. Wilayah ini dialiri sejumlah sungai dan saluran irigasi yang bermuara ke laut, sehingga sangat bergantung pada kelancaran aliran air untuk mencegah genangan.
Normalisasi sungai umumnya mencakup pengerukan sedimen, pembersihan sampah dan vegetasi liar, serta pemulihan dimensi penampang sungai agar air dapat mengalir lebih cepat ke hilir. Penertiban bangunan di bantaran melengkapi upaya itu dengan mengembalikan ruang yang seharusnya menjadi milik sungai.
Pemkab Demak menempatkan dua langkah tersebut sebagai satu paket kebijakan. Pengerukan tanpa penertiban dinilai tidak akan bertahan lama karena bangunan dan aktivitas di sempadan kembali menyempitkan aliran.
- Pengerukan sedimen dan pembersihan sampah di alur sungai.
- Penertiban bangunan yang berdiri di bantaran dan sempadan kali.
- Pengembalian fungsi ruang sungai agar kapasitas tampung air meningkat.
- Pengurangan risiko banjir di kawasan permukiman sekitar aliran.
Mengapa Bangunan di Bantaran Memperbesar Risiko Banjir
Sempadan sungai adalah ruang yang seharusnya bebas dari bangunan permanen. Ketika rumah, gudang, atau bangunan usaha berdiri di area itu, aliran air kehilangan ruang untuk meluap secara terkendali saat debit meningkat.
Selain menyempitkan alur, bangunan di bantaran kerap mendorong warga membuang sampah langsung ke kali. Sampah rumah tangga dan material bangunan yang menumpuk di alur mempercepat pendangkalan, sehingga air lebih cepat meluap ke permukiman ketika hujan deras turun.
Di sisi lain, penertiban bukan perkara sederhana. Banyak bangunan di bantaran telah berdiri puluhan tahun dan menjadi tempat tinggal maupun sumber penghidupan warga. Karena itu, pendekatan yang digunakan pemerintah daerah biasanya menggabungkan penegakan aturan dengan sosialisasi dan relokasi.
Kebijakan penataan sempadan sungai memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa sempadan sungai harus dijaga dan dibebaskan dari bangunan yang mengganggu fungsi sungai. Aturan turunannya juga mengatur lebar sempadan sesuai klasifikasi sungai.
Konteks Banjir dan Kondisi Geografis Demak
Demak termasuk daerah yang rawan banjir. Selain karena posisinya di dataran rendah, wilayah ini menghadapi persoalan penurunan muka tanah di kawasan pesisir serta naiknya air laut yang masuk ke daratan.
Karena itu, pengelolaan banjir di Demak tidak bisa bertumpu pada satu intervensi saja. Normalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, penataan sempadan, hingga penguatan tanggul laut saling terkait satu sama lain.
Penertiban bangunan di bantaran menjadi salah satu titik masuk yang paling terlihat dampaknya. Ketika alur sungai kembali lega, air dari hulu dan dari kawasan permukiman bisa mengalir lebih lancar menuju muara.
Namun, upaya ini juga menuntut konsistensi. Normalisasi yang hanya dilakukan sekali lalu dibiarkan tanpa perawatan akan cepat kehilangan efeknya karena sedimentasi dan kebiasaan membuang sampah ke sungai kembali terjadi.
Dampak bagi Warga dan Langkah Selanjutnya
Bagi warga yang tinggal di sekitar bantaran, penertiban membawa dua sisi. Di satu sisi, aliran sungai yang lebih lancar mengurangi risiko genangan saat musim hujan. Di sisi lain, warga yang bangunannya terkena penertiban perlu kepastian soal relokasi dan kompensasi.
Karena itu, komunikasi dengan warga menjadi penentu keberhasilan kebijakan. Sosialisasi yang jelas, pendataan bangunan yang transparan, serta penyediaan alternatif tempat tinggal akan menentukan apakah penertiban berjalan tanpa gesekan.
Pemkab Demak juga perlu memastikan penertiban tidak berhenti pada pembongkaran. Pengawasan setelah penertiban diperlukan agar tidak ada bangunan baru yang kembali berdiri di sempadan sungai.
Langkah berikutnya yang logis adalah memperluas normalisasi ke ruas sungai lain yang memiliki riwayat banjir, sekaligus memperkuat pengelolaan sampah di permukiman agar material buangan tidak lagi berakhir di kali.
Analisis Redaksi
Penertiban bangunan di bantaran sungai selalu menghadapi dilema yang sama: kepentingan jangka panjang pengendalian banjir berhadapan dengan kebutuhan hidup warga hari ini. Pemkab Demak tidak bisa memilih salah satu dan mengabaikan yang lain.
Normalisasi sungai tanpa penegakan aturan di sempadan hanya akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Sebaliknya, penertiban tanpa solusi tempat tinggal dan mata pencaharian akan melahirkan persoalan sosial baru. Kuncinya ada pada urutan kebijakan: data bangunan yang akurat, sosialisasi yang jujur, lalu eksekusi yang konsisten.
Yang perlu diawasi publik adalah apakah penertiban ini berlanjut menjadi sistem, bukan sekadar kegiatan sesaat menjelang musim hujan. Banjir di Demak tidak akan selesai dengan satu kali pengerukan. Ia hanya bisa ditekan jika sempadan sungai dijaga secara permanen dan kebiasaan membuang sampah ke kali benar-benar berubah.
Sumber: peraturan.bpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0