DPR: Tak Ada Aturan Prabowo Harus Setujui Pengunduran Diri Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak harus menyetujui pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Doli, konstitusi tidak mengatur mekanisme persetujuan presiden atas mundurnya seorang wakil presiden.

Pernyataan itu disampaikan Doli usai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan niatan Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Doli berbicara kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho," kata Doli.

Kronologi Pengumuman Niat Mundur Gibran

Kabar pengunduran diri Gibran pertama kali disampaikan Prasetyo Hadi. Ia menyebut pada hari yang sama berlangsung pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung selama 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niatnya hendak mengundurkan diri dari jabatan usai Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan. Dua putusan itu berkaitan dengan polemik ijazah Gibran.

MA sebelumnya memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah atau batal sementara. Sementara MK menyatakan tidak menemukan ijazah setara SMA pada dokumen kelulusan luar negeri Gibran.

Tekanan politik di parlemen juga kian menguat. Usai Sidang Paripurna DPR pada 10 November 2026, sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi disebut telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah tersebut.

Doli menegaskan jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, maka DPR/MPR yang akan memproses hal ini, bukan presiden. DPR/MPR dalam prosesnya pun tidak berwenang menolak pengunduran diri Gibran.

"Ya saya kira tidak punya kewenangan juga untuk, ya kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada pasal 8 itu loh," lanjut Doli.

Isi Pasal 8 UUD 1945 yang Jadi Rujukan DPR

Doli merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar proses pengunduran diri wakil presiden. Pasal itu mengatur skenario kekosongan jabatan wakil presiden.

Pasal 8 ayat (1) berbunyi: "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya."

Kemudian Pasal 8 ayat (2) berbunyi: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Dari bunyi pasal tersebut, alur yang akan berjalan jika Gibran mundur adalah sebagai berikut:

• Gibran menyatakan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
• DPR/MPR memproses pernyataan pengunduran diri itu sesuai Pasal 8 UUD 1945.
• Terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
• Dalam waktu paling lambat 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden.
• Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
• MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan presiden.

Artinya, presiden tetap memiliki peran dalam mengusulkan dua nama calon pengganti. Namun peran itu bukan berupa persetujuan atas mundurnya Gibran, melainkan bagian dari mekanisme pengisian kekosongan jabatan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada sejumlah nama yang berada di pusat persoalan ini. Pertama, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang menyatakan niat mundur. Kedua, Prabowo Subianto sebagai presiden yang menerima pernyataan itu dalam pertemuan 2,5 jam.

Ketiga, Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara yang mengumumkan niatan Gibran kepada publik. Keempat, Ahmad Doli Kurnia sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR yang menjelaskan kerangka konstitusionalnya.

Pernyataan Doli menjadi penting karena ia berbicara dari dua posisi sekaligus: politikus partai pendukung pemerintah dan anggota DPR yang akan memproses pengunduran diri tersebut. Ia menempatkan persoalan ini murni sebagai urusan konstitusi, bukan urusan restu presiden.

"Tidak ada aturan yang seperti itu," ujar Doli menegaskan tidak adanya mekanisme persetujuan presiden atas pengunduran diri wakil presiden.

Di sisi lain, tekanan parlemen lewat usul hak menyatakan pendapat menunjukkan bahwa polemik ijazah masih berjalan paralel dengan proses pengunduran diri. Dua jalur ini bisa bertemu di ruang yang sama: parlemen.

Latar Belakang Polemik Ijazah Gibran

Akar persoalan ini adalah sengketa status pendidikan Gibran. MA memutuskan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah atau batal sementara. MK menyatakan tidak menemukan ijazah setara SMA pada dokumen kelulusan luar negeri Gibran.

Dua putusan itu mengubah peta politik. Persoalan yang semula berputar di ruang publik bergerak ke ranah hukum, lalu ke parlemen. Dalam urutan peristiwa yang dipaparkan sumber, keputusan MA dan MK menjadi pemicu langsung pernyataan mundur Gibran.

Sebelum putusan itu, isu ijazah sudah menjadi bahan perdebatan politik. Setelah putusan keluar, tekanan bergeser menjadi langkah formal di DPR. Sidang Paripurna 10 November 2026 menjadi penandanya.

Sebanyak 50 anggota dari enam fraksi disebut menekan usul HMP. Angka itu menunjukkan tekanan tidak datang dari satu partai saja, melainkan tersebar di beberapa fraksi. Bagi Gibran, kombinasi putusan hukum dan tekanan parlemen membuat posisinya semakin sulit.

Dalam konteks itu, pernyataan mundur bisa dibaca sebagai respons atas dua tekanan sekaligus: keputusan lembaga peradilan dan manuver politik di Senayan. Doli sendiri tidak membantah rangkaian tersebut. Ia hanya mempersoalkan prosedurnya.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Jika Gibran benar-benar mundur, dampak pertamanya adalah kekosongan jabatan wakil presiden. Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Dampak kedua menyangkut komposisi politik pemerintahan. Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama, dan MPR yang memilih. Proses ini memberi ruang negosiasi politik yang cukup panjang, karena melibatkan presiden, partai-partai di parlemen, dan MPR.

Dampak ketiga adalah kelanjutan polemik ijazah. Usul HMP dari 50 anggota enam fraksi belum tentu berhenti hanya karena Gibran mundur. Doli menegaskan DPR/MPR tidak berwenang menolak pengunduran diri, tetapi itu tidak otomatis menutup jalur politik lain di parlemen.

Langkah berikutnya bergantung pada dua hal. Pertama, apakah Gibran menyampaikan pengunduran diri secara resmi dan tertulis, bukan sekadar niat. Kedua, bagaimana DPR/MPR menindaklanjutinya sesuai Pasal 8 UUD 1945.

Pernyataan Doli memberi petunjuk arah. Ia menolak gagasan bahwa presiden harus menyetujui, dan menempatkan DPR/MPR sebagai pemroses. "Itu kan sudah masuk kepada pasal 8 itu loh," kata dia.

Analisis Redaksi: Persoalan Prosedur, Bukan Restu Politik

Yang dilakukan Doli sebenarnya sederhana: mengembalikan persoalan ke teks konstitusi. Dalam Pasal 8 UUD 1945, tidak ada satu kata pun yang menyebut presiden harus menyetujui pengunduran diri wakil presiden. Yang ada adalah mekanisme pengisian kekosongan jabatan, dengan presiden mengusulkan dua nama dan MPR memilih.

Namun pernyataan itu juga menyimpan hal yang lebih tajam. Jika DPR/MPR tidak berwenang menolak pengunduran diri, maka secara praktis pengunduran diri Gibran nyaris tidak bisa dibendung secara prosedural. Yang tersisa hanyalah pertanyaan politik: siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden, dan atas dasar perhitungan apa dua nama itu dipilih presiden.

Di titik inilah polemik ijazah bertemu dengan manuver kekuasaan. Putusan MA dan MK memberi tekanan hukum. Usul HMP dari 50 anggota enam fraksi memberi tekanan politik. Pengunduran diri menjadi jalan keluar, tetapi jalan itu membuka babak baru: negosiasi 60 hari di MPR.

Publik berhak menuntut satu hal: prosesnya berjalan terbuka dan sesuai konstitusi. Bukan lewat restu-restuan yang tidak diatur hukum, melainkan lewat tahapan yang jelas, terukur, dan bisa diawasi. Pasal 8 sudah menyediakan panggungnya. Tinggal diisi dengan cara yang tidak mempermalukan konstitusi itu sendiri.

Sumber: cnnindonesia.com, mkri.id