China Tolak Klausul Pasokan Batu Bara Indonesia, Ekspor 2027 Terancam

Konsumen batu bara China menolak usulan klausul pengecualian dalam kontrak pasokan dari Indonesia untuk 2027. Mereka khawatir kebijakan pemerintah Indonesia dapat mengganggu pengiriman seperti yang terjadi tahun ini.

Penolakan ini mencuat setelah sejumlah perusahaan tambang Indonesia berupaya memasukkan klausul yang melepaskan mereka dari tanggung jawab jika pengiriman terganggu akibat kebijakan pemerintah. Pembeli China menilai klausul tersebut terlalu berisiko bagi kepastian pasokan.

Kronologi Penolakan dan Isi Klausul yang Diperdebatkan

Mengutip Bloomberg, Selasa (9/11), sejumlah perusahaan tambang batu bara Indonesia ingin memasukkan klausul pengecualian dalam kontrak tahun depan. Klausul ini memungkinkan perusahaan tidak memenuhi jumlah pengiriman yang telah disepakati jika pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda izin ekspor.

Namun, para pembeli dari China tidak mau menyepakati klausul tersebut. Mereka khawatir kebijakan baru dari pemerintah Indonesia dapat mengganggu pasokan batu bara seperti yang terjadi tahun ini.

Indonesia merupakan eksportir batu bara untuk pembangkit listrik terbesar di dunia. Saat ini, pemerintah memperketat aturan terkait produksi ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perusahaan tambang harus memenuhi kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebelum bisa menjualnya ke luar negeri.

Pemerintah juga telah mengatur jalur ekspor untuk membuat harga lebih transparan dan mencegah praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari sebenarnya. Kebijakan tersebut berdampak pada pengiriman batu bara ke China. Data Kpler menunjukkan ekspor batu bara Indonesia ke China turun hampir 10 persen dalam 10 bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Padahal, produksi batu bara Indonesia diperkirakan mencapai 720 juta ton sepanjang tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 600 juta ton. Perubahan aturan melalui sistem Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang mengatur jumlah produksi tambang juga membuat pembahasan kontrak dengan pembeli menjadi lebih sulit.

Sejumlah pedagang batu bara China bahkan menunda pembicaraan kontrak tahunan karena masih menunggu kepastian target produksi Indonesia dan pembagian kuota untuk masing-masing perusahaan tambang.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Analis CRU Group Glen Kurokawa memperkirakan produksi batu bara Indonesia tahun depan masih berada di kisaran 700 juta ton. Karena itu, ia menilai kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan ekspor secara keseluruhan cukup kecil.

Meski demikian, kontrak yang tertunda dan klausul pengecualian dapat membuat pembeli China tidak mendapat kepastian apakah batu bara yang sudah dipesan akan dikirim sesuai kesepakatan atau tidak. Kondisi ini juga bisa membuat pembeli lebih rentan terhadap perubahan harga batu bara di pasar. Mereka berpotensi beralih membeli batu bara dari negara lain, seperti Australia dan Mongolia.

Di sisi lain, permintaan batu bara China juga mulai melemah. Reuters melaporkan impor batu bara China pada Oktober 2026 turun 6 persen menjadi 39,43 juta ton dibandingkan 41,74 juta ton pada Oktober tahun lalu. Jumlah tersebut juga lebih rendah dibandingkan impor September 2026 yang mencapai 43,37 juta ton.

Penurunan impor terjadi karena pembeli China menahan pembelian meski harga batu bara masih tinggi. Mereka menilai persediaan yang dimiliki saat ini masih cukup dan pasokan dari dalam negeri berpeluang meningkat.

Direktur Senior Fitch Ratings Jenny Huang mengatakan pembeli China belum tertarik menambah persediaan batu bara dalam jumlah besar karena stok masih mencukupi. "Pembeli China tampaknya enggan meningkatkan pembelian secara agresif pada tingkat harga yang masih tinggi, mengingat persediaan yang masih mencukupi dan ekspektasi peningkatan pasokan domestik," ujar Huang.

Bank Dunia dalam laporan Commodity Markets Outlook Oktober menyebut harga batu bara termal Australia sempat menembus US$150 per ton pada September dan masih bertahan tinggi pada Oktober. Kenaikan harga juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah, penutupan sejumlah tambang batu bara di China, tingginya permintaan listrik di Asia, serta ketidakpastian pasokan dari Indonesia.

Selain itu, perkiraan musim dingin yang lebih hangat di sejumlah wilayah China akibat El Nino membuat pembeli menahan pembelian. Pasalnya, kondisi tersebut diperkirakan mengurangi kebutuhan batu bara untuk pemanas.

Huang juga mengatakan pengiriman batu bara dari Indonesia masih terganggu rendahnya permukaan air sungai di sejumlah wilayah tambang. Kondisi ini menyulitkan pengangkutan batu bara menggunakan tongkang.

Latar Belakang Kebijakan dan Konteks Pasar Batu Bara

Kebijakan DMO dan pengaturan jalur ekspor merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengamankan pasokan energi domestik. Kewajiban DMO mengharuskan perusahaan tambang menyisihkan sebagian produksi untuk kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor. Sementara itu, pengaturan jalur ekspor bertujuan membuat harga lebih transparan dan mencegah praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari sebenarnya.

Perubahan aturan melalui sistem RKAB yang mengatur jumlah produksi tambang juga membuat pembahasan kontrak dengan pembeli menjadi lebih sulit. Sejumlah pedagang batu bara China menunda pembicaraan kontrak tahunan karena masih menunggu kepastian target produksi Indonesia dan pembagian kuota untuk masing-masing perusahaan tambang.

Di sisi lain, impor batu bara China secara keseluruhan sepanjang Januari-Oktober 2026 masih naik 1 persen menjadi 392,96 juta ton. Impor juga sempat meningkat pada Juni dan Agustus setelah kecelakaan tambang batu bara pada bulan Mei menewaskan sejumlah orang dan mengakibatkan pemeriksaan keselamatan tambang secara luas. Pemeriksaan tersebut membatasi pasokan batu bara dari tambang dalam negeri China.

Sementara itu, produksi listrik China dari pembangkit berbahan bakar fosil yang sebagian besar menggunakan batu bara turun 1,2 persen pada September. Peningkatan produksi energi bersih ikut mengurangi penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik.

Keputusan China menolak klausul pengecualian mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap risiko pasokan. Tahun ini, kebijakan Indonesia telah menyebabkan penurunan ekspor ke China hampir 10 persen. Pembeli China tidak ingin risiko serupa terulang pada 2027.

Dampak bagi Eksportir dan Pasar Batu Bara Indonesia

Penolakan klausul ini berpotensi memperlambat negosiasi kontrak pasokan batu bara untuk 2027. Sejumlah pedagang China telah menunda pembicaraan kontrak tahunan karena menunggu kepastian target produksi dan pembagian kuota. Ketidakpastian ini dapat membuat pembeli China beralih ke pemasok lain seperti Australia dan Mongolia.

Bagi perusahaan tambang Indonesia, klausul pengecualian sejatinya memberikan perlindungan dari risiko kebijakan yang di luar kendali mereka. Namun, pembeli menganggap klausul tersebut mengurangi kepastian pasokan. Jika negosiasi berlarut-larut, eksportir Indonesia berisiko kehilangan pangsa pasar di China.

Data Kpler menunjukkan ekspor batu bara Indonesia ke China turun hampir 10 persen dalam 10 bulan pertama 2026. Penurunan ini terjadi di tengah produksi yang diperkirakan mencapai 720 juta ton, lebih tinggi dari target awal 600 juta ton. Artinya, ada kelebihan produksi yang tidak terserap pasar ekspor.

Harga batu bara termal Australia sempat menembus US$150 per ton pada September dan masih bertahan tinggi pada Oktober. Harga yang tinggi seharusnya menjadi insentif bagi eksportir Indonesia. Namun, ketidakpastian kebijakan dan gangguan logistik seperti rendahnya permukaan air sungai membuat pengiriman tidak lancar.

Pembeli China juga menahan pembelian karena persediaan masih mencukupi dan ekspektasi peningkatan pasokan domestik. Impor batu bara China pada Oktober 2026 turun 6 persen menjadi 39,43 juta ton. Meski demikian, secara keseluruhan impor Januari-Oktober 2026 masih naik 1 persen menjadi 392,96 juta ton.

Kondisi ini menciptakan dilema bagi Indonesia. Di satu sisi, kebijakan DMO dan pengaturan ekspor diperlukan untuk kepentingan domestik. Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat mengganggu hubungan dagang dengan pembeli utama.

Langkah Selanjutnya dan Prospek Negosiasi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia atau asosiasi perusahaan tambang mengenai kelanjutan negosiasi. Namun, analis memperkirakan pembicaraan kontrak akan tetap berlanjut dengan kemungkinan penyesuaian klausul.

Glen Kurokawa dari CRU Group memperkirakan produksi batu bara Indonesia tahun depan masih berada di kisaran 700 juta ton. Dengan produksi sebesar itu, kekurangan pasokan ekspor secara keseluruhan dinilai cukup kecil. Namun, kontrak yang tertunda dan klausul pengecualian tetap menjadi perhatian pembeli.

Pembeli China mungkin akan meminta jaminan pasokan yang lebih kuat atau mencari pemasok alternatif. Australia dan Mongolia menjadi opsi yang disebut berpotensi menggantikan sebagian pasokan dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara kepentingan domestik dan menjaga kepercayaan pembeli. Transparansi dalam penetapan kuota dan jadwal ekspor menjadi kunci. Jika negosiasi tidak segera tuntas, eksportir Indonesia bisa kehilangan momentum di pasar yang sedang lesu.

Analisis Redaksi

Penolakan China terhadap klausul pengecualian adalah sinyal bahwa pembeli tidak lagi menerima risiko kebijakan sebagai hal yang bisa dialihkan begitu saja. Selama ini, eksportir Indonesia menikmati posisi sebagai pemasok utama. Namun, ketika kebijakan dalam negeri berubah-ubah, pembeli mencari kepastian. Klausul yang dimaksud memang lazim dalam kontrak dagang, tetapi menjadi masalah ketika frekuensi perubahan kebijakan tinggi.

Pemerintah perlu mengkaji ulang cara komunikasi dan penetapan kebijakan ekspor. Penurunan ekspor hampir 10 persen ke China tahun ini menunjukkan dampak nyata. Jika tidak segera diatasi, pembeli bisa beralih ke Australia dan Mongolia, yang meskipun harganya lebih tinggi, memberikan kepastian pasokan. Kehilangan pangsa pasar sulit dipulihkan.

Di sisi lain, perusahaan tambang juga perlu lebih realistis. Meminta klausul pengecualian tanpa memberikan jaminan alternatif hanya memperpanjang ketidakpastian. Negosiasi harus menghasilkan kompromi, misalnya jaminan volume minimum atau mekanisme kompensasi. Tanpa itu, kontrak 2027 terancam molor dan eksportir menanggung biaya.

Sumber: cnnindonesia.com, reuters.com