Harta Raffi Ahmad Rp1,1 Triliun: Properti Termahal Ada di Depok, Bukan Andara

Kekayaan bersih Raffi Ahmad dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru tercatat sekitar Rp1,146 triliun. Dari 18 aset properti senilai Rp562,89 miliar, tanah dan bangunan termahal justru berada di Kota Depok, bukan di Andara.

Angka itu muncul dari rincian harta yang dilaporkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut. Total hartanya mencapai sekitar Rp1,277 triliun, lalu dikurangi utang Rp130,32 miliar.

Yang menarik perhatian bukan hanya besaran totalnya. Sebab, aset properti paling mahal dalam laporan itu ternyata bukan hunian yang selama ini lekat dengan citranya sebagai "Sultan Andara".

Rincian Harta Raffi Ahmad dalam LHKPN Terbaru

Berdasarkan laporan yang dikutip dari Olenka, kekayaan Raffi ditopang beberapa komponen besar. Surat berharga menjadi salah satu penyumbang terbesar, yakni Rp527,17 miliar.

Aset properti menyusul dengan nilai Rp562,89 miliar yang tersebar di 18 bidang tanah dan bangunan. Seluruh aset tanah dan bangunan itu berstatus hasil sendiri.

Komponen lain meliputi kendaraan senilai Rp68,39 miliar, harta bergerak lainnya Rp48,62 miliar, kas dan setara kas Rp59,12 miliar, serta harta lainnya Rp10,99 miliar. Jika dijumlahkan, total harta mencapai sekitar Rp1,277 triliun.

Kewajiban atau utang Raffi tercatat Rp130,32 miliar. Setelah dikurangi, kekayaan bersihnya berada di kisaran Rp1,146 triliun.

Berikut rincian komponen harta Raffi Ahmad dalam LHKPN terbaru:

• Surat berharga: Rp527,17 miliar
• Tanah dan bangunan: Rp562,89 miliar (18 bidang)
• Kendaraan: Rp68,39 miliar
• Harta bergerak lainnya: Rp48,62 miliar
• Kas dan setara kas: Rp59,12 miliar
• Harta lainnya: Rp10,99 miliar
• Total harta: sekitar Rp1,277 triliun
• Utang: Rp130,32 miliar
• Kekayaan bersih: sekitar Rp1,146 triliun

Properti Rp88 Miliar di Depok Jadi yang Termahal

Properti dengan nilai paling fantastis dalam laporan itu adalah tanah dan bangunan di Kota Depok, Jawa Barat. Luas tanahnya 286 meter persegi dengan luas bangunan 1.144 meter persegi, ditaksir bernilai Rp88 miliar.

Nilai itu lebih tinggi dibanding aset di Jakarta Selatan yang selama ini dikenal sebagai kawasan elite. Ada tanah dan bangunan seluas 693 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp85 miliar, serta aset 2.500 meter persegi dengan luas bangunan 2.000 meter persegi senilai Rp79 miliar.

Raffi juga memiliki aset lain di Kota Depok seluas 300 meter persegi senilai Rp62 miliar. Di Jakarta Selatan, masih ada satu bidang lagi seluas 898 meter persegi senilai Rp55 miliar.

Delapan aset tanah dan bangunan bernilai tertinggi dalam LHKPN terbarunya:

1. Tanah dan bangunan 286 m²/1.144 m² di Kota Depok: Rp88 miliar
2. Tanah dan bangunan 693 m²/693 m² di Jakarta Selatan: Rp85 miliar
3. Tanah dan bangunan 2.500 m²/2.000 m² di Jakarta Selatan: Rp79 miliar
4. Tanah dan bangunan 300 m²/300 m² di Kota Depok: Rp62 miliar
5. Tanah dan bangunan 898 m²/898 m² di Jakarta Selatan: Rp55 miliar
6. Tanah dan bangunan 665 m²/601 m² di Kabupaten Tangerang: Rp52 miliar
7. Tanah dan bangunan 420 m²/445 m² di Kabupaten Tangerang: Rp48 miliar
8. Dua bidang di Kota Makassar, masing-masing 384 m²/599 m²: Rp25 miliar

Sembilan Bidang Tanah di Tabanan, Bali

Di luar kota-kota besar, Raffi mengoleksi sembilan bidang tanah di Kabupaten Tabanan, Bali. Luasnya bervariasi, mulai dari 550 meter persegi hingga 1.815 meter persegi.

Tanah seluas 1.815 meter persegi bernilai Rp8,712 miliar, disusul tanah 1.460 meter persegi senilai Rp7,008 miliar. Ada pula tanah 1.350 meter persegi senilai Rp6,48 miliar dan 1.340 meter persegi senilai Rp6,432 miliar.

Lima bidang tanah lainnya berukuran 715 meter persegi, 655 meter persegi, 650 meter persegi, 610 meter persegi, dan 550 meter persegi. Nilainya masing-masing Rp3,432 miliar, Rp3,144 miliar, Rp3,12 miliar, Rp2,928 miliar, dan Rp2,64 miliar.

Sebaran aset properti Raffi mencakup Kota Depok, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Makassar, dan Kabupaten Tabanan. Seluruhnya tercatat sebagai hasil sendiri, bukan warisan atau hibah.

Nilai Properti Turun Dibanding Laporan Sebelumnya

Ada pergeseran menarik dalam laporan terbaru ini. Nilai properti Raffi turun cukup besar dibandingkan LHKPN 2024, dari Rp737,156 miliar menjadi Rp562,89 miliar.

Jumlah bidangnya pun menyusut tajam. Pada laporan sebelumnya, Raffi mencatatkan 45 bidang tanah dan bangunan. Kini angkanya tinggal 18 bidang.

Penurunan itu tidak otomatis berarti asetnya hilang. LHKPN memang mencatat harta pada satu titik pelaporan, dan perubahan komposisi bisa terjadi karena penjualan, pengalihan, maupun penyesuaian pencatatan.

Yang jelas, surat berharga senilai Rp527,17 miliar kini menjadi salah satu komponen terbesar dalam portofolio kekayaannya. Posisinya hampir menyamai total nilai properti.

Raffi Ahmad dan Sorotan Publik atas LHKPN

Nama Raffi Ahmad memang tak pernah jauh dari sorotan. Selain dikenal sebagai artis dengan bayaran tinggi, ia kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Posisi itu membuat laporan hartanya menjadi perhatian publik. LHKPN menjadi salah satu instrumen transparansi bagi pejabat negara dan pihak yang menerima penugasan khusus.

Publikasi rincian harta ini juga sempat bersinggungan dengan isu lain yang menyeret nama Raffi. Salah satunya terkait pengadaan jasa influencer di perusahaannya, yang pernah ramai dibahas.

Karena itu, angka Rp1,146 triliun bukan sekadar statistik. Ia menjadi bahan perbandingan publik terhadap gaya hidup, sumber penghasilan, dan jabatan yang diemban figur publik tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Raffi Ahmad soal rincian LHKPN terbarunya. Publik menunggu apakah ada penjelasan tambahan mengenai perubahan jumlah dan nilai aset propertinya.

Analisis Redaksi

Angka Rp1,146 triliun membuat Raffi Ahmad masuk jajaran figur publik dengan kekayaan paling mencolok. Tapi yang paling layak dicermati bukan totalnya, melainkan detail sebarannya. Properti termahal justru di Depok, bukan di Andara yang selama ini menjadi merek personalnya.

Penurunan nilai properti dari Rp737,156 miliar menjadi Rp562,89 miliar, disertai penyusutan jumlah bidang dari 45 menjadi 18, adalah perubahan besar. Tanpa penjelasan resmi, publik hanya bisa menduga. Di sinilah transparansi LHKPN diuji: apakah laporan harta benar-benar memberi gambaran utuh, atau justru memicu lebih banyak pertanyaan.

Bagi pejabat dengan penugasan khusus, laporan harta bukan formalitas. Ia adalah kontrak kepercayaan dengan publik. Selama rincian seperti ini dipublikasikan, standar yang berlaku sederhana: semakin besar angkanya, semakin besar pula tuntutan untuk menjelaskannya secara terbuka.

Sumber: kpk.go.id