Proyek MHT Era Ali Sadikin: Cikal Bakal Rusun di Jakarta

Sebelum deretan rumah susun berdiri di Jakarta, Gubernur Ali Sadikin mencetuskan proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) pada 1960-an untuk menata kampung-kampung kumuh di ibu kota. Proyek itu menjadi salah satu cikal bakal gagasan perumahan rakyat vertikal di Jakarta.

Gagasan tersebut muncul di tengah kondisi permukiman Jakarta yang padat dan tidak tertata pada masa itu. Ali Sadikin, yang menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 1966-1977, menjadikan penataan kampung sebagai salah satu agenda pemerintahannya.

Informasi mengenai proyek MHT ini dimuat dalam laporan Kompas.com bertajuk "Sebelum Ada Rusun, Jakarta Punya Proyek MHT era Ali Sadikin". Laporan itu menyoroti peran proyek MHT sebagai pendahulu konsep rumah susun di Jakarta.

Kronologi Gagasan Proyek MHT pada 1960-an

Proyek MHT dicetuskan pada 1960-an, masa ketika Jakarta mulai menghadapi persoalan permukiman yang rumit. Kampung-kampung kumuh tumbuh di berbagai sudut kota, sementara lahan yang tersedia semakin terbatas.

Ali Sadikin kemudian menjadikan penataan kampung sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Proyek MHT dirancang sebagai upaya menata permukiman padat, bukan sekadar membongkar bangunan liar.

Nama Muhammad Husni Thamrin dipakai untuk proyek ini. Thamrin adalah tokoh Betawi yang dikenal memperjuangkan kepentingan rakyat jelata pada masa kolonial, termasuk lewat kursinya di Volksraad.

Pemilihan nama itu memberi pesan politik: proyek ini diposisikan sebagai program untuk rakyat kecil, bukan proyek elite. Hingga kini, nama Thamrin melekat pada kawasan pusat Jakarta, dari Jalan M.H. Thamrin hingga sejumlah bangunan publik di sekitarnya.

Dalam laporan Kompas.com, proyek MHT digambarkan sebagai cikal bakal rusun. Artinya, gagasan menghimpun warga di hunian bertingkat sudah muncul jauh sebelum rumah susun modern dibangun di Jakarta.

Ali Sadikin dan Agenda Penataan Kampung Kumuh

Ali Sadikin dikenal sebagai gubernur yang banyak membenahi Jakarta. Pada masa kepemimpinannya, sejumlah proyek pembangunan kota dijalankan, dari sarana olahraga hingga penataan kawasan permukiman.

Penataan kampung kumuh menjadi salah satu fokusnya. Proyek MHT masuk dalam kerangka itu: memindahkan dan menata warga yang tinggal di permukiman padat ke hunian yang lebih layak.

Kebijakan tersebut tidak lepas dari konteks zaman. Jakarta pada 1960-an hingga 1970-an menghadapi urbanisasi besar-besaran. Pendatang dari berbagai daerah menambah beban permukiman yang sudah padat.

Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI Jakarta selama sekitar sebelas tahun. Periode itu dikenang sebagai salah satu masa paling produktif dalam sejarah pembangunan ibu kota.

Proyek MHT menjadi salah satu jejak kebijakannya di bidang perumahan rakyat. Gagasan itu menunjukkan bahwa persoalan kampung kumuh bukan hal baru bagi Jakarta.

Mengapa Nama Muhammad Husni Thamrin Dipilih

Muhammad Husni Thamrin adalah tokoh Betawi yang dikenal vokal membela rakyat kecil. Ia duduk di Volksraad, badan perwakilan pada masa Hindia Belanda, dan sering menyuarakan nasib kaum pribumi.

Dalam sidang-sidang Volksraad, Thamrin tercatat memperjuangkan berbagai persoalan rakyat, termasuk kondisi permukiman dan kesejahteraan. Sikapnya itu membuat namanya dihormati di kalangan nasionalis.

Thamrin wafat pada 1941, sebelum Indonesia merdeka. Namanya kemudian diabadikan pada sejumlah tempat di Jakarta, termasuk jalan utama di kawasan pusat kota.

Dengan memakai namanya untuk proyek perumahan rakyat, pemerintah daerah saat itu ingin menegaskan bahwa program tersebut berpihak pada warga kecil. Simbolisme itu penting di tengah citra pembangunan kota yang kerap dianggap mengusir orang miskin.

Dampak Proyek MHT bagi Warga Jakarta

Proyek MHT ditujukan untuk menata kampung-kampung kumuh. Sasaran utamanya adalah warga yang tinggal di permukiman padat dan tidak layak.

Gagasan hunian bertingkat memungkinkan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Di kota yang lahannya makin sempit, model ini menjadi pilihan logis.

Namun, penataan permukiman selalu menyisakan persoalan. Perpindahan warga, penyesuaian biaya sewa, dan perubahan pola hidup menjadi isu yang muncul di hampir setiap program serupa.

Jejak proyek MHT terlihat dari arah kebijakan perumahan Jakarta setelahnya. Pemerintah terus mengembangkan rumah susun sebagai solusi bagi warga berpenghasilan rendah.

Hingga kini, rumah susun menjadi bagian penting dari lanskap permukiman ibu kota. Program itu mewarisi gagasan yang sudah dimulai sejak era Ali Sadikin.

Jejak Proyek MHT pada Kebijakan Rusun Jakarta Hari Ini

Rumah susun modern di Jakarta kini tersebar di berbagai wilayah. Sebagian dibangun untuk merelokasi warga dari bantaran sungai dan kawasan kumuh.

Konsepnya mirip dengan yang dirancang lewat proyek MHT: menghimpun warga di satu kawasan dengan fasilitas yang lebih tertata. Bedanya, skala dan teknologi konstruksinya jauh berkembang.

Pemerintah provinsi juga menjalankan program renovasi kampung, di samping pembangunan rusun. Dua pendekatan itu mencerminkan perdebatan lama: membangun baru atau memperbaiki yang ada.

Proyek MHT pada 1960-an menunjukkan bahwa perdebatan itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Ali Sadikin memilih jalur penataan, dengan nama seorang tokoh Betawi sebagai penanda keberpihakan.

Bagi warga Jakarta, sejarah proyek ini menjelaskan asal-usul gagasan rusun yang kini menjadi bagian sehari-hari kota. Informasi lebih lanjut soal sejarah permukiman Jakarta dapat dibaca di laporan Kompas Properti.

Analisis Redaksi

Proyek MHT memperlihatkan bahwa persoalan kampung kumuh di Jakarta bukan warisan satu dua dekade terakhir. Sejak 1960-an, pemerintah kota sudah menyadari bahwa permukiman padat perlu ditata, bukan dibiarkan tumbuh sendiri.

Yang menarik adalah cara Ali Sadikin membingkai program itu. Nama Muhammad Husni Thamrin dipakai untuk menegaskan keberpihakan pada rakyat kecil. Simbolisme semacam ini jarang muncul dalam kebijakan perumahan hari ini, yang lebih sering dibicarakan lewat bahasa teknis anggaran dan target unit.

Kritik yang muncul kemudian juga layak dicatat. Program penataan permukiman kerap berhadapan dengan persoalan relokasi dan biaya hidup warga. Gagasan baik di atas kertas belum tentu mulus saat dijalankan di lapangan.

Karena itu, membaca proyek MHT bukan sekadar mengenang masa lalu. Ia menjadi cermin bagi kebijakan rusun sekarang: apakah program hari ini benar-benar berpihak pada warga kecil, atau hanya memindahkan persoalan ke tempat lain.