Harga Beras Mahal Terungkap: Mafia Beras dan Fortifikasi Palsu Jadi Biang Kerok

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap mafia beras sebagai salah satu biang harga beras mahal. Praktiknya berupa pengoplosan beras SPHP menjadi premium hingga fortifikasi abal-abal yang dijual Rp 50.000 per kilogram, padahal seharusnya Rp 13.000.

Pengungkapan itu disampaikan Amran di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menyebut praktik penyelewengan berjalan meski stok beras nasional dalam kondisi mencukupi.

Modus Pengoplosan Beras SPHP dan Fortifikasi Abal-abal

Amran membeberkan dua modus utama yang membuat harga beras di pasar melambung. Pertama, pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga (SPHP) yang dibongkar dari kemasan aslinya lalu dijual sebagai beras premium.

Kedua, praktik fortifikasi abal-abal. Beras fortifikasi seharusnya dijual sekitar Rp 13.000 per kilogram, tetapi di pasar dijual Rp 50.000 per kilogram.

"Fortifikasi, harganya harusnya Rp 13 ribu dijual Rp 50 ribu. Kemudian oplos, beras SPHP dibongkar kemudian dia jual jadi premium," ujar Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Selisih harga yang mencapai hampir empat kali lipat itu, menurut Amran, menjadi celah yang dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan. Beras SPHP yang sejatinya ditujukan bagi stabilisasi harga dan masyarakat berpendapatan rendah justru dialihkan ke segmen premium.

Praktik itu merusak dua hal sekaligus: harga di pasar dan mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat. Beras fortifikasi yang tidak sesuai standar berpotensi merugikan konsumen karena kandungan gizinya tidak seperti yang diklaim.

13 Tersangka Ditangkap, Amran Sebut Mafia Beras Harus Ditindak

Amran memastikan para tersangka kasus pengoplosan maupun fortifikasi abal-abal sudah ditindak. Penangkapan terbaru menyasar 13 tersangka dalam kasus fortifikasi palsu.

"Sudah ditangkap 13 tersangka hari ini. Salah satunya (penyebab harga beras mahal) mafia beras dan harus ditangkap," tegas Amran.

Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menyoroti persoalan pasokan, tetapi juga permainan di rantai distribusi. Amran menempatkan mafia beras sebagai bagian dari persoalan struktural yang harus diselesaikan lewat penegakan hukum.

Namun ia tidak merinci identitas para tersangka, lokasi penangkapan, maupun pasal yang dijeratkan. Begitu pula instansi yang melakukan penangkapan tidak disebut secara spesifik dalam keterangan tersebut.

Yang jelas, kasus ini menambah daftar panjang persoalan pangan yang beririsan dengan praktik curang di tingkat distribusi. Penindakan terhadap 13 tersangka menjadi sinyal bahwa praktik pengoplosan dan fortifikasi palsu tidak lagi hanya dianggap pelanggaran administratif.

Stok Beras 4,5 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Di sisi lain, Amran menegaskan stok beras nasional aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Stok beras pemerintah disebut mencapai 4,5 juta ton pada November 2026.

"Sekarang ini kondisi dunia memang lagi menahan bahan baku, atau beras yaitu 33 negara. Sekarang tahan. Alhamdulillah Indonesia stok kita 4,5 juta hari ini, tinggal 1 bulan lebih. Ini nanti kami estimasi, tertinggi stok akhir tahun selama merdeka," tutur Amran.

Menurut Amran, sejumlah negara tengah menahan ekspor bahan baku beras. Kondisi global itu membuat posisi Indonesia relatif lebih baik karena memiliki cadangan dalam negeri yang memadai.

Ia bahkan memperkirakan stok akhir tahun ini akan menjadi yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Klaim tersebut menjadi pembanding penting: pasokan cukup, tetapi harga tetap mahal.

Kombinasi dua fakta itu mengarah pada satu kesimpulan awal, yakni persoalan bukan semata pada ketersediaan barang, melainkan pada perilaku pelaku di rantai distribusi.

Dampak ke Harga Pasar dan Konsumen

Pengoplosan beras SPHP menjadi premium berdampak langsung pada dua kelompok. Pertama, masyarakat berpendapatan rendah yang seharusnya mengakses beras SPHP dengan harga terjangkau kehilangan pasokan.

Kedua, konsumen kelas menengah yang membeli beras premium membayar lebih mahal untuk produk yang sebenarnya hasil oplosan. Dalam skema ini, oknum meraup selisih harga dari dua sisi sekaligus.

Adapun fortifikasi palsu menimbulkan persoalan berbeda. Beras fortifikasi diposisikan sebagai produk bernilai tambah karena diperkaya nutrisi. Jika praktiknya abal-abal, konsumen membayar mahal untuk klaim gizi yang tidak terpenuhi.

Harga Rp 50.000 per kilogram untuk beras fortifikasi jauh di atas kewajaran. Angka itu menunjukkan bahwa label fortifikasi dipakai sebagai alat untuk menaikkan harga, bukan untuk meningkatkan mutu pangan.

Bagi pemerintah, persoalan ini menyangkut dua agenda sekaligus: stabilisasi harga pangan dan perlindungan konsumen. Keduanya bertemu pada satu titik, yakni pengawasan rantai distribusi dari pengemasan hingga rak pasar.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Distribusi

Amran memastikan penindakan tidak berhenti pada 13 tersangka. Pernyataan tentang mafia beras yang "harus ditangkap" mengisyaratkan bahwa penelusuran akan berlanjut ke jaringan yang lebih luas.

Pengawasan ke depan perlu menyasar titik-titik rawan, terutama tempat pembongkaran kemasan beras SPHP dan fasilitas yang mengklaim memproduksi beras fortifikasi. Di titik itu nilai tambah palsu dibentuk sebelum produk masuk pasar.

Selain penindakan, akurasi data stok dan distribusi menjadi kunci. Dengan stok 4,5 juta ton, pemerintah memiliki ruang untuk memastikan pasokan benar-benar sampai ke pasar dengan harga sesuai.

Amran juga menyinggung kesiapan menghadapi Nataru. Periode itu biasanya ditandai kenaikan permintaan, sehingga celah permainan harga lebih terbuka bila pengawasan lengah.

Beberapa hal yang perlu dicermati ke depan:

• Perkembangan penyidikan terhadap 13 tersangka fortifikasi palsu, termasuk kemungkinan tersangka baru.
• Pengungkapan jaringan pengoplosan beras SPHP menjadi premium.
• Efektivitas pengawasan kemasan dan label fortifikasi di pasar.
• Realisasi klaim stok akhir tahun tertinggi sepanjang sejarah.
• Dampak penindakan terhadap pergerakan harga beras menjelang Nataru.

Publikasi berkala soal penindakan akan menjadi ujian kredibilitas. Sebab, tanpa transparansi, pernyataan soal mafia beras mudah kehilangan daya tekan di pasar.

Analisis Redaksi

Pengakuan Mentan bahwa mafia beras menjadi biang harga mahal adalah pengakuan yang jarang. Selama ini persoalan harga pangan lebih sering dibingkai sebagai soal pasokan, cuaca, atau gejolak global. Kali ini penyebabnya disebut berasal dari dalam: perilaku oknum di rantai distribusi.

Yang paling mencolok adalah ketimpangan angka. Beras fortifikasi dijual Rp 50.000 per kilogram padahal seharusnya Rp 13.000. Selisih sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa celah pengawasan, mulai dari pengemasan, pelabelan, hingga penjualan di pasar. Artinya, persoalan bukan hanya soal ada atau tidak ada mafia, tetapi seberapa longgar kontrol di titik-titik tersebut.

Fakta bahwa stok nasional mencapai 4,5 juta ton dan disebut tertinggi sepanjang sejarah justru mempertegas hal itu. Jika pasokan melimpah tetapi harga tetap mahal, maka penjelasannya ada pada distribusi, bukan pada ketersediaan. Penangkapan 13 tersangka adalah langkah awal yang penting, tetapi efek jera baru terasa bila jaringan di atasnya ikut terungkap dan harga di pasar benar-benar bergerak turun.

Sumber: finance.detik.com, pertanian.go.id