Polisi Hentikan Penyelidikan Pria Tewas Bakar Lahan di Banyuasin, Terbitkan SP3

Polisi menghentikan penyelidikan kasus kematian AS (50), pria yang ditemukan tewas terbakar di kebun karet di Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Penghentian dilakukan lewat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena korban juga merupakan pelaku pembakaran lahan.

Kasus ini mencuat setelah jasad AS ditemukan dalam kondisi luka bakar mencapai 72 persen. Korban diduga terjebak kobaran api saat membuka lahan perkebunannya dengan cara dibakar.

"Kasus AS (50), pria yang ditemukan tewas terbakar di lahan kebun karet di Jalan Talang Jaya, Kelurahan Betung, kita SP3. Pelaku bakar lahan juga merupakan korban," kata Kapolsek Betung AKP Riady Sasongko, Sabtu (14/11/2026), seperti dikutip dari detikSumbagsel.

Kronologi Kejadian di Kebun Karet Betung

Riady memaparkan kronologi berdasarkan keterangan keluarga korban. AS berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB, Kamis (12/11/2026). Ia pergi seorang diri menggunakan sepeda motor.

Tujuan korban saat itu adalah membersihkan sekaligus membuka lahan yang rencananya akan ditanami kelapa sawit. Cara yang dipilih adalah membakar lahan tersebut.

"Informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, korban berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB. Tujuannya untuk membuka lahan kebun miliknya dengan cara dibakar, karena rencananya lahan tersebut akan ditanami kelapa sawit," kata Riady.

Korban tidak kunjung pulang. Ia baru ditemukan sekitar pukul 21.00 WIB oleh anaknya, AR (24), bersama rekannya IM (22). Saat ditemukan, AS sudah tergeletak di tengah lahan yang terbakar dalam kondisi meninggal dunia.

Selisih waktu antara keberangkatan dan penemuan mencapai sekitar 13 jam. Rentang itu menjadi bagian yang dijelaskan polisi dalam penghentian penyelidikan.

Olah TKP dan Temuan Satu Hektare Lahan Terbakar

Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Petugas menemukan lahan bekas terbakar seluas kurang lebih satu hektare.

Saat petugas tiba, sejumlah titik api masih menyala di lokasi. Saksi kemudian menunjukkan titik tempat korban ditemukan.

"Di lokasi ditemukan bekas lahan terbakar sekitar satu hektare dan masih ada beberapa titik api yang menyala. Saksi kemudian menunjukkan titik tempat korban ditemukan," ujarnya.

Selain olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi mendokumentasikan lokasi dan mengidentifikasi korban. Penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan.

Dari rangkaian pemeriksaan itu, polisi menyimpulkan tidak ada pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Korban membuka lahan seorang diri, dan api yang ia nyalakan justru menjebak dirinya sendiri.

Keluarga Menolak Autopsi dan Menuangkannya dalam Surat Pernyataan

Pihak keluarga korban diketahui menolak dilakukan pemeriksaan forensik atau autopsi terhadap jenazah. Penolakan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan.

Penolakan autopsi menjadi salah satu pertimbangan dalam penghentian penyelidikan. Tanpa pemeriksaan forensik, penyidik mengandalkan keterangan saksi, olah TKP, serta identifikasi korban sebagai dasar.

Sejumlah hal yang menjadi dasar penerbitan SP3 dalam kasus ini:

• Korban berangkat seorang diri dan tidak ada pihak lain di lokasi saat kejadian.
• Korban sendiri yang membakar lahan miliknya untuk persiapan tanam kelapa sawit.
• Keluarga menolak autopsi dan menandatangani surat pernyataan penolakan.
• Tidak ditemukan unsur pidana lain yang melibatkan pihak ketiga.

Dengan SP3, penyidikan terhadap peristiwa ini resmi dihentikan. Status hukum korban tidak berlanjut ke proses peradilan, meski perbuatan membuka lahan dengan cara dibakar tetap menjadi persoalan tersendiri.

Pembakaran Lahan dan Risiko yang Sering Terabaikan

Kasus AS memperlihatkan pola yang berulang di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan. Membuka lahan dengan cara dibakar dianggap murah dan cepat, terutama untuk persiapan tanam komoditas seperti kelapa sawit.

Namun cara itu menyimpan risiko besar. Api mudah merambat di lahan gambut atau lahan kering yang dipenuhi bahan bakar alami seperti ranting dan dedaunan kering. Angin turut mempercepat penyebaran kobaran.

Dalam peristiwa di Betung, sekitar satu hektare lahan terbakar. Api masih menyala saat petugas tiba pada malam hari, tanda bahwa kobaran belum sepenuhnya padam meski beberapa jam berlalu.

Pembakaran lahan juga berkaitan dengan persoalan yang lebih luas, yakni kebakaran hutan dan lahan yang kerap memicu kabut asap. Sejumlah instansi, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, menangani kasus kebakaran lahan berskala besar di berbagai wilayah, sebagaimana dilaporkan dalam kanal resmi Kementerian Lingkungan Hidup.

Bagi petani kecil, pilihan membakar sering kali diambil karena keterbatasan alat dan biaya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan alternatif, mulai dari penyuluhan hingga bantuan alat pembukaan lahan tanpa bakar.

Langkah Selanjutnya Usai SP3 Diterbitkan

Usai SP3, tidak ada lagi proses penyidikan yang berjalan atas nama korban. Polsek Betung menegaskan bahwa kasus ini ditutup dengan pertimbangan korban sekaligus pelaku.

Yang tersisa adalah persoalan di tingkat desa dan kecamatan. Lahan bekas terbakar seluas sekitar satu hektare berada di wilayah Kelurahan Betung, Kecamatan Betung. Pemulihan lahan dan pencegahan kebakaran susulan menjadi urusan pemerintah setempat bersama warga.

Keluarga korban juga tidak mengajukan keberatan atas penghentian penyelidikan. Surat pernyataan penolakan autopsi menjadi bagian dari berkas yang mendasari keputusan tersebut.

Peristiwa ini menambah daftar kejadian serupa di Sumatera Selatan. Sebelumnya, warga Banyuasin juga ditemukan tewas di kebun karet dengan tubuh hangus terbakar, seperti dilaporkan dalam pemberitaan detikSumbagsel.

Analisis Redaksi: Ketika Korban dan Pelaku Menjadi Satu

Keputusan menerbitkan SP3 dalam kasus AS secara hukum masuk akal. Tidak ada tersangka lain, tidak ada pihak ketiga, dan keluarga menolak autopsi. Penyidik kehabisan jalur untuk melanjutkan perkara ketika korban adalah satu-satunya pelaku peristiwa yang menewaskannya sendiri.

Namun penghentian penyelidikan bukan berarti persoalan selesai. Membuka lahan dengan cara dibakar tetap melanggar aturan dan menimbulkan risiko bagi lingkungan sekitar. Api yang dinyalakan AS tidak hanya membakar dirinya, tetapi juga sekitar satu hektare lahan. Jika angin bertiup lebih kencang, dampaknya bisa jauh lebih luas dan mengenai lahan warga lain.

Yang luput dari perhatian publik adalah mengapa cara membakar masih menjadi pilihan pertama. Di banyak daerah, petani tidak punya akses memadai ke alat pembukaan lahan tanpa bakar, sementara biaya sewa alat berat di luar jangkauan. Selama alternatif itu tidak tersedia dan terjangkau, peristiwa seperti yang menimpa AS akan terus berulang, dengan korban yang sama-sama pelaku.

Kasus ini seharusnya menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk memperkuat penyuluhan dan menyediakan solusi pembukaan lahan yang aman. Tanpa itu, SP3 hanya menutup satu berkas, bukan menutup persoalan yang lebih besar di baliknya.