Dosen UPI Jadi Tersangka Korupsi Gedung, Rektor Buka Suara

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) akhirnya angkat bicara soal penetapan salah satu dosennya sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan Gedung CWP-03. Rektor UPI Didi Sukyadi memastikan pihaknya kooperatif dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan hukum sekaligus melanjutkan pembangunan fisik yang tersendat.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. UPI akan kooperatif dan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku," kata Didi Sukyadi dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari detikJabar, Rabu (5/2/2025).

Penetapan tersangka ini mencuat setelah Kejati Jabar menemukan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Gedung CWP-03 di lingkungan kampus. Dosen berinisial RS disebut terlibat dalam pengelolaan proyek yang diduga merugikan keuangan negara. Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian resmi soal nilai kerugian negara maupun kronologi lengkap dugaan korupsi tersebut.

Kronologi Penetapan Tersangka dan Respons Kampus

Kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan Kejati Jabar terhadap sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan UPI. Fokus penyelidikan kemudian mengerucut pada pembangunan Gedung CWP-03 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah pihak, penyidik menetapkan RS sebagai tersangka.

Didi Sukyadi tidak merinci kapan penetapan tersangka dilakukan. Ia hanya menegaskan bahwa UPI telah menerima informasi resmi dari Kejati Jabar dan siap memenuhi panggilan penyidik jika diperlukan. "Kami akan mengikuti proses hukum ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Meski demikian, pihak kampus belum memberikan keterangan detail soal status kepegawaian RS. Apakah yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatannya atau masih menjalankan tugas seperti biasa, belum ada penjelasan resmi. Begitu pula soal apakah RS ditahan atau masih bebas dengan status tersangka.

Yang jelas, UPI menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Gedung CWP-03. Menurut Didi, persoalan hukum tidak boleh menghentikan layanan pendidikan dan infrastruktur kampus. "Pembangunan fisik akan tetap kami lanjutkan sesuai perencanaan," tegasnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Selain Rektor Didi Sukyadi, belum ada pejabat UPI lain yang memberikan komentar. Informasi dari Kejati Jabar juga masih terbatas. Penyidik belum membeberkan identitas lengkap RS, peran spesifiknya dalam proyek, maupun pasal yang disangkakan.

Keterbatasan informasi ini membuat publik belum bisa menilai seberapa besar dampak kasus terhadap reputasi UPI. Namun, penetapan tersangka terhadap seorang dosen—yang juga diduga terlibat dalam pengelolaan proyek—menimbulkan pertanyaan soal pengawasan internal kampus terhadap proyek konstruksi.

Didi Sukyadi menegaskan bahwa UPI memiliki mekanisme pengawasan dan akan melakukan evaluasi internal. "Kami akan mengevaluasi semua prosedur yang ada," katanya tanpa merinci lebih jauh.

Hingga saat ini, belum ada keterangan dari pihak kontraktor atau konsultan pengawas proyek. Upaya konfirmasi melalui saluran resmi UPI belum membuahkan hasil tambahan.

Latar Belakang Proyek dan Konteks Korupsi Kampus

Gedung CWP-03 merupakan salah satu proyek pembangunan di lingkungan UPI. Namun, nilai kontrak, sumber anggaran, dan jadwal pelaksanaan tidak disebutkan dalam keterangan resmi. Informasi yang beredar menyebut proyek ini menggunakan dana dari kementerian, tetapi hal itu belum dikonfirmasi.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan perguruan tinggi bukan hal baru. Beberapa kampus negeri di Indonesia pernah tersandung kasus serupa, mulai dari pengadaan barang hingga pembangunan gedung. Pola yang sering muncul adalah lemahnya pengawasan internal dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Kejati Jabar sendiri memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara di wilayah hukumnya. Penetapan tersangka biasanya dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup.

Dalam kasus ini, belum diketahui apakah RS ditahan atau tidak. Kuasa hukum RS juga belum muncul ke publik. DetikJabar masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi.

Dampak bagi UPI dan Langkah Selanjutnya

Penetapan tersangka ini berpotensi memengaruhi citra UPI sebagai institusi pendidikan. Apalagi, kasusnya menyangkut proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Didi Sukyadi memastikan bahwa layanan akademik tidak terganggu. "Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa UPI akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

Langkah berikutnya adalah menunggu proses penyidikan di Kejati Jabar. Penyidik kemungkinan akan memeriksa saksi-saksi lain, termasuk pejabat kampus yang terlibat dalam pengelolaan proyek. Jika bukti cukup, kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan.

Publik juga menanti apakah UPI akan membuka hasil evaluasi internal. Keterbukaan menjadi penting agar kasus serupa tidak terulang. Sementara itu, pembangunan Gedung CWP-03 akan terus dipantau untuk memastikan tidak ada penyimpangan baru.

Analisis Redaksi

Kasus yang menjerat dosen UPI ini adalah pengingat bahwa korupsi bisa menyusup ke institusi pendidikan. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading justru rentan terhadap penyimpangan anggaran. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika dosen—figur intelektual—terlibat dalam praktik yang merugikan publik.

Respons Rektor Didi Sukyadi patut diapresiasi karena menyatakan kooperatif. Namun, pernyataan itu belum cukup. Publik butuh transparansi: berapa nilai kerugian negara, bagaimana kronologi proyek, dan apa status kepegawaian RS. Tanpa keterbukaan, kecurigaan akan terus berkembang.

Kejati Jabar juga dituntut bekerja profesional. Jangan sampai penetapan tersangka hanya menjadi alat tekanan. Sebaliknya, proses hukum harus berjalan transparan dan adil. Jika terbukti bersalah, hukuman maksimal perlu diterapkan untuk menimbulkan efek jera. Jika tidak, nama baik RS harus dipulihkan.

Yang terpenting, UPI perlu melakukan pembenahan internal. Pengawasan proyek harus diperketat, dan audit anggaran harus dilakukan secara berkala. Jangan sampai kasus ini hanya menjadi catatan hitam tanpa perbaikan sistem.

Sumber: kejati-jabar.go.id