Wali Kota Subulussalam Ajak Tim Pusat Tinjau Banjir di Rundeng dan Sultan Daulat, Lobi Kanal Oboh Berlanjut

Wali Kota Subulussalam H. Rasyid Bancin mengajak tim Pemerintah Pusat berkeliling meninjau langsung kondisi banjir di Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Sultan Daulat pada Minggu, 15 November 2026. Dalam kunjungan itu, ia kembali mengusulkan pembangunan Kanal Oboh sebagai solusi permanen banjir tahunan.

Ajakan itu disampaikan agar tim dari pusat melihat sendiri situasi bencana di lapangan, bukan hanya membaca laporan tertulis di atas kertas. Kehadiran tim pusat disebut sebagai hasil lobi yang terus dilakukan wali kota selama ini.

Baca juga: Banjir Gayo Lues: Pemerintah Kerahkan Tim Perbaiki Infrastruktur Pining

Rundeng dan Sultan Daulat Jadi Titik Tinjauan Tim Pusat

Dua kecamatan yang ditinjau, Rundeng dan Sultan Daulat, merupakan wilayah yang paling terdampak dalam peristiwa banjir kali ini. Keduanya berada di Kota Subulussalam, Aceh, yang dikenal sebagai Negeri Syekh Hamzah Fansyuri.

Rasyid Bancin ingin tim pusat mendapat gambaran utuh tentang kondisi permukiman warga yang terendam. Menurutnya, laporan di atas kertas tidak cukup untuk menjelaskan betapa mendesaknya penanganan banjir yang berulang setiap tahun.

Kunjungan itu juga menjadi momen bagi pemerintah daerah untuk menegaskan bahwa persoalan banjir di Subulussalam bukan peristiwa musiman yang bisa diselesaikan dengan bantuan darurat semata. Ada persoalan struktural yang menuntut intervensi anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Dalam pemberitaan Penarakyat.com, disebutkan bahwa kehadiran tim pusat menjadi bukti lobi yang tidak berhenti dilakukan wali kota. Pemerintah daerah tidak berdiam diri menghadapi banjir yang datang silih berganti.

Baca juga: 15 Ribu Bibit Tanaman DPR-Kemenhut Dibagikan di Kota Bogor untuk Cegah Banjir

Sebelum kunjungan ini, banjir dilaporkan meluas hingga merendam 15 desa di dua kecamatan di Kota Subulussalam. Skala dampak itu memperkuat alasan bagi pemerintah daerah untuk meminta perhatian langsung dari Jakarta.

Kanal Oboh dan Jalan Keluar yang Diulang Setiap Tahun

Dalam kunjungan tersebut, Rasyid Bancin kembali mengusulkan pembangunan Kanal Oboh. Ia menyebut kanal itu sebagai satu-satunya jalan keluar dari persoalan banjir yang berulang di wilayah tersebut.

Usulan ini bukan barang baru. Pemerintah daerah terus membawanya ke forum pusat karena meyakini solusi teknis berupa kanal lebih efektif dibanding penanganan darurat yang hanya bersifat sementara.

Argumennya sederhana. Selama aliran air tidak dialihkan dan kapasitas drainase tidak diperbesar, banjir akan kembali setiap musim hujan. Bantuan sembako dan logistik memang meringankan beban warga, tetapi tidak menghentikan penyebab banjir.

Karena itu, pemerintah daerah memilih memperjuangkan proyek berskala besar ketimbang menerima tawaran pembangunan skala kecil. Pilihan itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk keberpihakan pada kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan pada kepentingan sesaat.

Sejumlah warga berharap kunjungan tim pusat mempercepat proses kajian dan persetujuan anggaran untuk Kanal Oboh. Harapan itu disampaikan karena banjir tahunan selama ini merugikan warga, mulai dari kerusakan rumah hingga terganggunya aktivitas ekonomi.

Bantuan Kemensos Rp200 Juta dan Respons Pemerintah Daerah

Di tengah upaya lobi jangka panjang, pemerintah daerah tetap bergerak menyalurkan bantuan darurat. Bantuan dari Kementerian Sosial senilai hampir Rp200 juta telah tiba dan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Subulussalam.

Penyaluran bantuan itu menunjukkan bahwa penanganan bencana berjalan di dua jalur sekaligus. Satu jalur untuk kebutuhan mendesak warga yang terdampak, jalur lainnya untuk mendorong solusi permanen di tingkat pusat.

Langkah pemerintah daerah mendapat dukungan dari sebagian warga. Salah satu pendukung pemerintah daerah menilai upaya wali kota bukan pekerjaan mudah dan menyerukan agar kritik disampaikan dengan cara yang tidak menambah beban korban.

"Berbuatlah sesuai porsi kita. Jika belum bisa meringankan beban saudara kita yang terkena bencana, setidaknya jangan menambah luka mereka dengan cibiran dan tuduhan-tuduhan," ucap pendukung pemerintah daerah tersebut.

Seruan itu muncul di tengah situasi darurat, ketika perhatian publik kerap terbelah antara urusan kemanusiaan dan polemik politik lokal. Bagi warga di lokasi banjir, yang paling dibutuhkan saat ini adalah air surut dan bantuan yang sampai tepat waktu.

Pemerintah daerah juga masih harus memastikan distribusi bantuan menjangkau desa-desa terdampak, termasuk yang berada di wilayah paling sulit diakses saat banjir melanda.

Kronologi dan Skala Dampak Banjir di Subulussalam

Banjir di Kota Subulussalam dilaporkan meluas hingga 15 desa terendam di dua kecamatan. Kondisi itu menjadi latar dari kunjungan tim pusat pada 15 November 2026.

Berikut rangkaian peristiwa yang tercatat dari pemberitaan sumber:

• Banjir meluas dan merendam 15 desa di dua kecamatan di Kota Subulussalam.
• Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Sultan Daulat menjadi wilayah yang ditinjau langsung oleh tim Pemerintah Pusat.
• Bantuan Kementerian Sosial senilai hampir Rp200 juta tiba dan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Subulussalam.
• Wali Kota H. Rasyid Bancin mengajak tim pusat berkeliling melihat kondisi lapangan, bukan hanya menerima laporan tertulis.
• Pemerintah daerah kembali mengusulkan pembangunan Kanal Oboh sebagai solusi jangka panjang.

Data soal jumlah desa terdampak dan nilai bantuan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menegaskan urgensi penanganan. Angka-angka itu juga menjadi bahan bagi tim pusat untuk menilai seberapa besar intervensi yang dibutuhkan.

Banjir yang berulang setiap tahun membuat warga hidup dalam ketidakpastian. Setiap musim hujan, mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan terendam, kehilangan harta benda, dan terganggunya pekerjaan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Dukungan Pusat untuk Kanal Oboh

Setelah kunjungan lapangan, perhatian beralih ke sikap Pemerintah Pusat. Masyarakat berharap usulan pembangunan Kanal Oboh segera mendapat dukungan penuh agar banjir tahunan bisa teratasi secara permanen.

Dukungan itu bisa berbentuk kajian teknis, alokasi anggaran, atau masuknya proyek ke dalam program pembangunan nasional. Tanpa salah satu bentuk dukungan tersebut, usulan kanal berisiko tetap berhenti sebagai wacana.

Pemerintah daerah menyatakan akan terus melobi. Kunjungan tim pusat diposisikan sebagai pintu masuk untuk membangun pemahaman bersama bahwa persoalan banjir Subulussalam tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tambal sulam.

Bagi warga, hasil konkret yang dinanti adalah air yang tidak lagi menggenangi permukiman setiap tahun. Sementara itu, bantuan darurat terus disalurkan untuk meringankan beban mereka yang terdampak banjir kali ini.

Informasi seputar penanganan bencana di Aceh dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah daerah dan laporan BNPB sebagai rujukan kebencanaan nasional.

Analisis Redaksi

Langkah Rasyid Bancin mengajak tim pusat turun langsung ke Rundeng dan Sultan Daulat adalah cara paling efektif untuk memindahkan perdebatan dari ruang rapat ke lokasi bencana. Laporan tertulis mudah diabaikan. Genangan air, rumah terendam, dan warga yang mengungsi jauh lebih sulit dinafikan.

Namun ada catatan penting. Mengundang tim pusat bukan jaminan proyek Kanal Oboh langsung berjalan. Usulan pembangunan kanal menuntut kajian kelayakan, perhitungan anggaran, dan kesiapan daerah dalam pelaksanaan. Selama dokumen perencanaan belum matang, kunjungan lapangan hanya menghasilkan simpati, bukan keputusan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan proses administrasi berjalan paralel dengan lobi politik. Kajian teknis, studi kelayakan, dan usulan resmi ke kementerian harus disiapkan sejak sekarang, bukan menunggu tim pusat menyimpulkan sendiri apa yang dibutuhkan.

Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah daerah tetap sah dalam sistem demokrasi. Tetapi kritik yang muncul saat warga masih mengungsi sebaiknya diarahkan pada substansi kebijakan, bukan pada tuduhan personal yang tidak membantu korban. Bantuan Rp200 juta dari Kementerian Sosial dan usulan kanal adalah dua hal berbeda yang sama-sama dibutuhkan warga.

Yang paling menentukan bukanlah seberapa sering usulan diulang, melainkan seberapa cepat air bisa dialihkan sebelum musim hujan berikutnya datang lagi.