Direksi Baru ADCP Punya PR Besar: Konsumen LRT City Menunggu Kepastian Refund

Nov 18, 2026 - 10:00
 0  0
Direksi Baru ADCP Punya PR Besar: Konsumen LRT City Menunggu Kepastian Refund

Paguyuban konsumen apartemen LRT City menyambut pergantian direksi dan komisaris PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Mereka menuntut kepastian: refund yang jelas, persoalan KPA beres, dan pembangunan proyek tuntas.

Ad
Ad

Harapan itu disampaikan Koordinator Paguyuban Korban LRT City Rian Difa Subagio menanggapi hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPUSLB) ADCP pada 13 November 2026. Menurut Rian, kehadiran dua nama yang juga merupakan konsumen terdampak di jajaran direksi bisa memperkuat perhatian perusahaan terhadap pemenuhan hak konsumen.

Baca juga: Investasi Properti untuk Karyawan: Alasan Gaji Bulanan Jadi Modal Kunci

"Kami berharap Dewan Komisaris memperkuat pengawasan dan Direksi mempercepat penyelesaian kewajiban perusahaan, memperbaiki tata kelola, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/11/2026).

Siapa Saja yang Masuk di Direksi Baru ADCP

Perombakan jajaran direksi dan komisaris ADCP disepakati lewat RPUSLB pada 13 November 2026. Hasilnya, Daniel Ongkowidjaja diangkat menjadi Direktur Utama ADCP menggantikan Indra Syahruzza Nasution.

Posisi Direktur Keuangan yang sebelumnya dipegang Achmad Wachid Abdullah diberhentikan dengan hormat dan digantikan Aji Bramantyojati. Lalu Sukamto Bernat masuk sebagai Direktur Layanan dan Umum ADCP, dan Andrew Yosua P. Sianipar sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.

Selain direksi, RPUSLB juga mengangkat dan menugaskan Rini Anggraini Lestari sebagai Komisaris ADCP. Susunan ini yang kini menjadi wajah baru perusahaan di hadapan konsumen LRT City.

Baca juga: Pasar Rumah Mewah Serpong Tetap Tangguh Meski Sentimen Ekonomi Melemah

Bagi paguyuban, dua nama terakhir punya arti khusus. Sukamto Bernat dan Andrew Yosua P. Sianipar disebut Rian sebagai sesama konsumen yang terdampak pembangunan LRT City. Posisi itu dinilai bisa menjadi jembatan antara kepentingan perusahaan dan keluhan pembeli.

  • Daniel Ongkowidjaja — Direktur Utama ADCP, menggantikan Indra Syahruzza Nasution
  • Aji Bramantyojati — Direktur Keuangan, menggantikan Achmad Wachid Abdullah
  • Sukamto Bernat — Direktur Layanan dan Umum
  • Andrew Yosua P. Sianipar — Direktur Hubungan Kelembagaan
  • Rini Anggraini Lestari — Komisaris ADCP

Refund Tunai Keras dan Tunai Bertahap Sudah Nego

Di sisi lain, Rian membawa kabar terbaru bagi konsumen yang memilih jalur pengembalian dana. Menurut dia, negosiasi besaran refund sudah dilakukan pada 16-17 November 2026 sebagai tindak lanjut arahan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Negosiasi itu diikuti konsumen yang dulu membeli apartemen dengan skema tunai keras dan tunai bertahap. Artinya, baru dua kelompok pembeli yang masuk meja perundingan. Konsumen dengan skema Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) belum dipanggil.

Rian berharap pemanggilan berikutnya mencakup konsumen KPA, baik yang masih mengangsur maupun yang sudah berhenti membayar. Untuk negosiasi lanjutan, paguyuban menuntut hasil yang tidak berhenti pada janji lisan.

"Untuk negosiasinya, harus menghasilkan kepastian tertulis mengenai nominal, dasar perhitungan, mekanisme, dan jadwal pembayaran, kemudian direalisasikan sesuai kesepakatan," kata Rian.

Empat hal itu disebutnya sebagai syarat minimal. Tanpa nominal dan jadwal yang tertulis, konsumen hanya akan kembali menunggu tanpa pegangan. Paguyuban juga menyoroti perlunya koordinasi dengan bank bagi pembeli KPA.

"Untuk konsumen KPA, kami mendorong ADCP berkoordinasi dengan bank guna menyelesaikan kewajiban terkait serta mengupayakan pemulihan catatan kredit dalam SLIK OJK, yang dikenal masyarakat sebagai BI Checking, sesuai kondisi masing-masing dan ketentuan yang berlaku," ujar Rian.

Latar Belakang: Proyek LRT City dan Beban Konsumen

ADCP adalah pengembang di balik sejumlah proyek hunian berkonsep transit oriented development, salah satunya LRT City. Apartemen LRT City Tebet menjadi salah satu objek yang masuk sorotan konsumen dalam pemberitaan detikProperti.

Persoalan yang mencuat bukan sekadar keterlambatan serah terima. Konsumen terbelah ke dalam beberapa skema pembayaran, dan setiap skema membawa konsekuensi berbeda. Pembeli tunai keras mengejar uangnya kembali, pembeli tunai bertahap menghitung ulang setoran, sementara pembeli KPA berhadapan dengan bank dan rekam jejak kredit.

Bagi pembeli KPA, persoalan refund tidak selesai di meja pengembang. Ada perjanjian kredit yang harus ditutup, ada kewajiban yang harus diselesaikan, dan ada catatan di SLIK OJK yang menentukan akses mereka ke pembiayaan berikutnya. Karena itu, paguyuban meminta ADCP ikut berkoordinasi dengan bank, bukan menyerahkan urusan itu sepenuhnya ke konsumen.

Di sisi lain, konsumen yang memilih melanjutkan kepemilikan pun menunggu hal berbeda. Mereka tidak menuntut uang kembali, tetapi meminta bangunan benar-benar layak dan bisa dimanfaatkan. Dua tuntutan ini berjalan bersamaan dan sama-sama menuntut penyelesaian.

Perubahan direksi lewat RPUSLB 13 November 2026 menjadi titik yang dinanti. Sebelumnya, ADCP menyatakan masih menyiapkan skema refund dan pembangunan unit bagi konsumen LRT City, seperti diberitakan dalam artikel detikProperti terkait perombakan direksi ini.

Dampak: Apa yang Dipertaruhkan Konsumen

Beban konsumen LRT City tidak tunggal. Mereka yang memilih refund mempertaruhkan uang yang sudah disetor, sebagian bahkan sejak beberapa tahun lalu. Mereka yang memilih melanjutkan kepemilikan mempertaruhkan waktu tunggu dan kelayakan unit.

Konsumen KPA menghadapi risiko tambahan. Catatan kredit di SLIK OJK bisa memburuk meski persoalan berasal dari proyek yang belum tuntas. Pemulihan catatan itu, menurut Rian, harus diupayakan sesuai kondisi masing-masing dan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi perusahaan, pergantian direksi membawa konsekuensi reputasi. Dua direktur baru yang dikenal sebagai konsumen terdampak akan dinilai bukan dari jabatannya, tetapi dari seberapa cepat kewajiban perusahaan diselesaikan. Tekanan publik juga datang dari DPR, setelah Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade memberi arahan yang menjadi dasar negosiasi refund pada 16-17 November 2026.

Paguyuban menyatakan akan tetap mengawal secara independen dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris serta Direksi ADCP. Pengawalan itu berjalan sampai tiga hal terpenuhi: pengembalian dana terlaksana, persoalan KPA terselesaikan, dan pembangunan dituntaskan.

Untuk memperluas konteks, pemberitaan soal industri properti dan perlindungan konsumen dapat dipantau melalui kanal detikProperti.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Pemanggilan Konsumen KPA

Agenda terdekat ada di tangan ADCP. Pemanggilan lanjutan harus mencakup konsumen KPA, baik yang masih mengangsur maupun yang sudah berhenti. Setelah itu, negosiasi dituntut menghasilkan kepastian tertulis soal nominal, dasar perhitungan, mekanisme, dan jadwal pembayaran.

Realisasi sesuai kesepakatan menjadi ujian berikutnya. Paguyuban tidak hanya meminta dokumen, tetapi pelaksanaan pembayaran yang bisa diverifikasi konsumen.

Untuk jalur pembangunan, tuntutan paguyuban jelas: proyek yang dikembangkan ADCP harus segera dituntaskan dan bangunannya layak dipakai. Konsumen yang memilih melanjutkan kepemilikan menunggu bukti di lapangan, bukan pernyataan di atas kertas.

Dengan susunan direksi baru, ADCP memegang kendali penuh atas urutan penyelesaian ini. Daniel Ongkowidjaja sebagai Direktur Utama, Aji Bramantyojati di keuangan, Sukamto Bernat di layanan dan umum, Andrew Yosua P. Sianipar di hubungan kelembagaan, serta Rini Anggraini Lestari sebagai Komisaris akan diukur dari hasil, bukan dari susunan jabatan.

Analisis Redaksi

Pergantian direksi ADCP lewat RPUSLB 13 November 2026 memberi perusahaan wajah baru, tetapi belum memberi konsumen kepastian. Yang sudah terjadi baru sebatas negosiasi refund untuk pembeli tunai keras dan tunai bertahap pada 16-17 November 2026. Konsumen KPA, kelompok yang persoalannya paling berlapis karena melibatkan bank dan SLIK OJK, justru belum masuk meja perundingan.

Masuknya Sukamto Bernat dan Andrew Yosua P. Sianipar ke jajaran direksi dibaca paguyuban sebagai sinyal positif karena keduanya sesama konsumen terdampak. Namun posisi itu sekaligus menciptakan ujian. Jika mereka gagal mempercepat penyelesaian kewajiban perusahaan, kedekatan dengan konsumen justru akan dibaca sebagai formalitas. Sebaliknya, jika negosiasi berujung pada nominal, dasar perhitungan, mekanisme, dan jadwal pembayaran yang tertulis, kredibilitas direksi baru terbangun dari bukti yang bisa dicek.

Yang perlu diawasi berikutnya adalah urutan prioritas. Refund bagi pembeli tunai tidak boleh menjadi satu-satunya agenda, sementara pembangunan unit dan pemulihan catatan kredit konsumen KPA tertinggal. Arahan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade sudah memberi pintu masuk bagi negosiasi. Kini pertanyaannya sederhana: seberapa cepat ADCP memanggil kelompok berikutnya dan merealisasikan kesepakatan sesuai jadwal. Konsumen LRT City sudah cukup lama menunggu kepastian.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad