Prostitusi Berkedok Warung Makan di Mojokerto Digerebek Polisi, Pemilik Jadi Tersangka
Tim Unit PPA Satreskrim Polres Mojokerto menggerebek praktik prostitusi yang berkedok warung makan di Desa Awang-awang, Kecamatan Mojosari. Pemilik warung, NS (43), ditetapkan sebagai tersangka, sementara mucikari bernama Tukiman masih buron.
Kronologi Penggerebekan Dini Hari di Warung Cak Sulis
Penggerebekan berlangsung pada Rabu (18/11) sekitar pukul 00.30 WIB. Sasaran tim adalah Warung Makan Cak Sulis yang berdiri di Desa Awang-awang. Menurut Kanit PPA Satreskrim Polres Mojokerto Ipda Pipin Erdiansyah, warung itu ternyata hanya kedok.
"Kemudian kami turun, ada bilik-bilik atau kamaran di belakang warung. Kami mendapati dua pasang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan badan," terang Pipin kepada wartawan di Mapolres Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Mojosari, Jumat (20/11/2026).
Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap NS, warga Dusun/Desa Awang-awang. Pria berusia 43 tahun itu merupakan pemilik warung sekaligus pemilik sembilan bilik yang dipakai sebagai tempat praktik prostitusi.
Operasi ini merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Polres Mojokerto menyebut kegiatan tersebut sebagai dukungan terhadap program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti: uang Rp 100.000, tiga kasur, dua bantal, satu sprei, serta video rekaman penggerebekan. Sementara Tukiman, yang diduga mucikari, kabur saat melihat kedatangan petugas.
Peran NS dan Tukiman serta Tarif yang Dipatok
Pipin menjelaskan bahwa pengelolaan prostitusi ini melibatkan dua pihak. NS berperan sebagai pemilik warung dan sembilan bilik asmara. Tukiman menyewa tempat itu dari NS sebesar Rp 750.000 per bulan, sejak Juni 2026.
Selanjutnya Tukiman menyewakan bilik kepada pria hidung belang dengan tarif Rp 25.000 sekali main. Sedangkan tarif pekerja seks komersial (PSK) di tempat itu Rp 100.000 sekali main. Total yang dibayar tamu mencapai Rp 125.000 melalui PSK.
"Dari tarif Rp 125.000, yang Rp 25.000 dibayarkan ke yang bernama Tukiman, yang Rp 100.000 untuk ceweknya," jelas Pipin.
Warung Makan Cak Sulis beroperasi setiap hari setelah salat Isya hingga menjelang subuh. Jumlah PSK yang mangkal tidak tetap, kadang hanya dua sampai tiga orang.
Saat digerebek, polisi hanya mendapati dua PSK yang sedang melayani tamu. Keduanya berinisial BI (48), warga Prambon, Sidoarjo, dan AAR (38), asal Temayang, Bojonegoro.
Untuk menawarkan jasa, mereka memakai kode khusus. "Nyewek" berarti main perempuan, sedangkan "Mudun" berarti turun. "Kode Mudun itu karena memang biliknya atau kamaran itu ada di belakang bawah warung," ujar Pipin.
Pasal yang Menjerat Tersangka dan Status Saksi
NS ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 420 KUHP. Pasal itu mengatur tentang setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.
Ancaman pidana penjara paling lama dua tahun. Karena ancaman hukuman di bawah lima tahun, penyidik memutuskan tidak menahan NS. "Jadi, tersangka tidak ditahan ini memang kan murni kewenangan dari penyidik. Alasan dari penyidik tidak melakukan penahanan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun," tandas Pipin.
Dua PSK dan dua pria hidung belang yang terjaring dalam penggerebekan berstatus saksi. Polisi masih memburu Tukiman. "Untuk Tukiman nanti kami tetap akan melakukan pencarian karena diduga dia juga menerima hasil dari sewa kamar," ungkap Pipin.
Kasus ini menambah daftar penggerebekan prostitusi di Mojokerto. Sebelumnya, seorang pramusaji karaoke yang nyambi menjadi mucikari divonis tiga tahun bui. Ada pula kasus mucikari bernama Shinta yang menyediakan layanan threesome dan didenda Rp 200 juta.
Informasi serupa bisa ditelusuri melalui pemberitaan detikJatim dan rilis resmi Polri.
Dampak Sosial dan Pengawasan Warung Malam
Penggerebekan ini membuka tabir bahwa warung makan yang tampak biasa bisa menyimpan praktik terselubung. Warga sekitar mengaku tidak menyangka, karena warung itu hanya buka malam hari setelah Isya.
Praktik prostitusi terselubung di Mojokerto bukan pertama kali terungkap. Polres Mojokerto mencatat beberapa kasus serupa dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari karaoke hingga warung remang-remang.
Kepala Desa Awang-awang belum memberikan komentar resmi terkait penggerebekan ini. Namun, aparat desa diminta meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang beroperasi di luar jam wajar.
Polisi mengimbau masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan. KRYD terkait TPPO akan terus digelar secara berkala, terutama di kawasan yang rawan praktik prostitusi.
Langkah Selanjutnya: Pencarian Tukiman dan Pengembangan Kasus
Polres Mojokerto memastikan akan terus memburu Tukiman. Diduga kuat ia menerima hasil sewa kamar dan berperan sebagai mucikari.
Penyidik juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Termasuk apakah ada jaringan yang lebih besar di balik operasi warung Cak Sulis.
NS telah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ditahan. Namun, proses hukum tetap berjalan. Berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.
Dua PSK dan dua pria hidung belang yang menjadi saksi akan dimintai keterangan tambahan. Polisi belum memastikan apakah mereka akan direhabilitasi atau hanya dimintai keterangan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa prostitusi terselubung masih marak di kota kecil. Pengawasan ketat terhadap warung makan dan tempat hiburan malam menjadi kunci pencegahan.
Analisis Redaksi
Penggerebekan Warung Makan Cak Sulis menunjukkan bahwa prostitusi di Mojokerto tidak selalu beroperasi di tempat hiburan malam. Warung makan yang buka setelah Isya justru menjadi kamuflase sempurna. Lokasinya di desa, jauh dari pusat kota, membuatnya luput dari pengawasan.
Yang menarik, polisi menjerat NS dengan Pasal 420 KUHP yang ancaman hukumannya hanya dua tahun. Sementara Tukiman yang diduga mucikari masih buron. Ketimpangan ini patut dicermati. Pemilik warung dijerat, tetapi otak praktik prostitusi justru lepas. Penyidik perlu mengejar Tukiman agar tidak ada kesan tebang pilih.
Selain itu, status dua PSK dan dua pria hidung belang sebagai saksi menimbulkan pertanyaan. Apakah mereka benar-benar korban atau pelaku? Dalam kerangka TPPO, posisi PSK sering kali ambigu. Negara seharusnya hadir untuk memastikan mereka tidak menjadi korban eksploitasi berulang.
Kasus ini juga menguji konsistensi program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam memberantas TPPO. Penggerebekan tanpa penahanan tersangka memang sah secara hukum, tetapi publik berhak tahu sejauh mana kasus ini akan berlanjut. Jangan sampai penggerebekan hanya menjadi rutinitas tanpa efek jera.
Sumber: polri.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0