Pemprov Papua Pegunungan Perkuat Penanganan Penyakit ATM di Enam Kabupaten Lokus
Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas Kesehatan setempat memperkuat penanganan penyakit AIDS, tuberkulosis, dan malaria (ATM) di enam kabupaten lokus. Staf Ahli Gubernur Isak Yando menyebut penanganan harus berbasis data dan terintegrasi lintas sektor.
Langkah ini disampaikan Isak Yando, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, dalam keterangan tertulis di Wamena, Jumat (20/11). Menurut dia, penanganan penyakit ATM tidak bisa dikerjakan satu pihak saja.
"Dalam penanganan penyakit ATM, kami mendorong empat langkah, yakni data sebagai dasar kebijakan, integrasi lintas sektor, penguatan forum koordinasi kemitraan, dan aksi nyata di enam kabupaten lokus penanganan," kata Isak Yando usai lokakarya petunjuk teknis integrasi pencegahan dan pengendalian ATM di wilayah Papua Pegunungan.
Empat Langkah yang Didorong Pemprov Papua Pegunungan
Isak menempatkan data sebagai fondasi utama. Seluruh program penanganan penyakit ATM, katanya, wajib berbasis data surveilans terbaru atau real time agar penanganannya tepat sasaran.
"Data ini sangat penting supaya program dan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan sehingga sasaran yang ingin dicapai terwujud," ujarnya.
Dari pernyataan Isak, ada empat pilar yang menjadi arah kebijakan Pemprov Papua Pegunungan dalam pengendalian ATM:
- Data sebagai dasar kebijakan — program disusun dari data surveilans terbaru atau real time.
- Integrasi lintas sektor — penanganan tidak hanya dibebankan ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten.
- Penguatan forum koordinasi kemitraan — melibatkan pemerintah, mitra, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
- Aksi nyata di enam kabupaten lokus — dengan rencana aksi daerah ATM terintegrasi.
Poin ketiga menjadi penekanan tersendiri. Isak menyebut forum kemitraan Papua Pegunungan perlu dijadikan ruang koordinasi bersama. "Forum kemitraan Papua Pegunungan dalam penanganan penyakit ATM perlu dilakukan sebagai ruang koordinasi pemerintah, mitra, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil sehingga capaian sasarannya terwujud," katanya.
Enam Kabupaten Ditetapkan sebagai Lokus Penanganan
Pemprov Papua Pegunungan menetapkan enam kabupaten sebagai lokus penanganan penyakit ATM. Keenamnya adalah Kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Yahukimo.
Penetapan lokus ini menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk mendorong aksi konkret di tingkat kabupaten. Isak meminta rencana aksi daerah segera disusun dan dijalankan.
"Segera susun dan jalankan rencana aksi daerah ATM terintegrasi di enam kabupaten tersebut," katanya.
Instruksi itu menandai pergeseran dari pembahasan teknis ke tahap eksekusi. Lokakarya petunjuk teknis integrasi pencegahan dan pengendalian ATM di wilayah Papua Pegunungan menjadi titik awal penyelarasan cara kerja antara provinsi dan kabupaten.
Penanganan ATM Harus Masuk RPJMD, RKPD, dan APBD
Salah satu poin yang ditekankan Isak adalah soal penganggaran. Penanggulangan penyakit ATM, menurut dia, bukan hanya tugas Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten.
Program itu harus masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dianggarkan secara baik di APBD, baik di tingkat provinsi maupun di enam kabupaten lokus.
"Kami berupaya penanganan penyakit ATM ini harus masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dan dianggarkan secara baik di APBD. Langkah ini harus diambil supaya penanganan penyakit ATM ini dapat benar-benar optimal," katanya.
Dengan masuk ke dokumen perencanaan dan anggaran, penanganan ATM memiliki dasar hukum dan fiskal yang lebih kuat. Tanpa itu, program pengendalian berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Isak juga menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh daerah di Papua Pegunungan. "Dalam penanganan penyakit ATM, kami mendorong empat langkah," ujarnya, seraya menekankan bahwa penanganan harus dilakukan secara bersama di seluruh daerah ini.
Mengapa Integrasi Lintas Sektor Menjadi Kunci
Penyakit ATM memiliki karakter berbeda, tetapi saling bertemu di satu titik: semuanya menuntut deteksi dini, pengobatan berkelanjutan, dan lingkungan yang mendukung. AIDS, tuberkulosis, dan malaria juga kerap menyerang kelompok dan wilayah yang sama.
Karena itu, pendekatan yang hanya bertumpu pada layanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit dianggap tidak cukup. Isak menyebut penanganan harus dilakukan bersama di seluruh daerah, bukan hanya oleh dinas kesehatan.
Di sinilah integrasi lintas sektor menjadi relevan. Pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil diminta duduk dalam satu forum koordinasi. Data surveilans menjadi alat bersama untuk membaca situasi di lapangan.
Kebijakan berbasis data juga membantu pemerintah daerah menghindari program yang salah sasaran. Data real time memungkinkan penyesuaian cepat ketika pola kasus berubah di suatu kabupaten.
Bagi Papua Pegunungan, tantangannya bukan hanya soal obat dan tenaga medis, tetapi juga soal tata kelola. Enam kabupaten lokus tersebar di wilayah dengan kondisi geografis dan akses yang berbeda. Rencana aksi daerah yang terintegrasi menjadi cara untuk memastikan intervensi tidak berhenti di ibu kota provinsi.
Langkah berikutnya sudah jelas: menyusun rencana aksi daerah ATM terintegrasi di Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Yahukimo, lalu memastikan program itu punya anggaran di APBD. Informasi lebih lanjut soal penanganan penyakit ATM di Papua dapat dipantau melalui pemberitaan ANTARA News Papua, sementara rujukan kebijakan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria secara nasional tersedia di laman Kementerian Kesehatan.
Analisis Redaksi: Data dan Anggaran, Ujian Sesungguhnya
Pernyataan Isak Yando menyentuh dua hal yang jarang berdampingan dalam pidato pejabat daerah: data dan anggaran. Keduanya adalah titik paling rawan dalam penanganan penyakit ATM. Banyak program pengendalian berjalan tanpa data yang rapi, dan banyak rencana berhenti karena tidak masuk APBD.
Penetapan enam kabupaten lokus layak diapresiasi karena menunjukkan pemerintah provinsi tahu di mana harus memusatkan tenaga. Namun lokus tanpa rencana aksi yang terukur hanya menjadi daftar nama. Permintaan Isak agar rencana aksi daerah segera disusun dan dijalankan adalah ujian pertama. Yang menentukan bukan seberapa cepat dokumen itu selesai, melainkan apakah isinya bisa dieksekusi di lapangan.
Poin soal forum kemitraan juga perlu dibaca kritis. Forum koordinasi kerap berhenti sebagai ruang rapat rutin. Kalau forum itu tidak diberi kewenangan memantau capaian dan mengevaluasi program, integrasi lintas sektor hanya jadi jargon. Data surveilans real time seharusnya menjadi alat kontrol bersama, bukan laporan yang dibuka setahun sekali.
Papua Pegunungan menghadapi kondisi yang tidak sederhana: wilayah luas, akses terbatas, dan kebutuhan tenaga kesehatan yang bersaing dengan daerah lain. Karena itu, kebijakan berbasis data bukan kemewahan, melainkan keharusan. Tanpa data yang akurat, anggaran di APBD bisa habis untuk program yang tidak menyentuh persoalan sebenarnya.
Yang perlu diawasi publik sekarang adalah apakah enam kabupaten lokus benar-benar menjalankan rencana aksi terintegrasi, dan apakah alokasi anggarannya muncul di APBD. Sampai dua hal itu terlihat, penanganan penyakit ATM di Papua Pegunungan masih berada di tahap komitmen.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0