Praktisi Hukum Aceh Ingatkan Prabowo Waspadai Jebakan Elite Politik
Praktisi hukum Aceh Muhammad Sandri Amin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati membaca dinamika politik di sekitar kekuasaan, terutama dorongan segelintir kalangan yang menginginkan Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden.
Peringatan Sandri Amin soal Manuver Elite Politik
Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 November 2026, Sandri menegaskan bahwa Presiden tidak boleh gegabah menafsirkan dukungan yang muncul di permukaan. Menurutnya, antusiasme segelintir orang belum tentu mencerminkan kepentingan nasional.
"Presiden Prabowo harus berhati-hati. Jangan sampai antusiasme segelintir orang yang begitu bersemangat mendorong nama Dasco menjadi Wakil Presiden justru merupakan bagian dari manuver politik elite tertentu. Kita tidak boleh langsung berasumsi bahwa setiap dukungan politik yang datang adalah dukungan tulus untuk kepentingan Presiden dan bangsa. Perlu dibaca siapa yang mendorong, apa kepentingannya, dan siapa yang sesungguhnya diuntungkan," tegas Sandri.
Ia menekankan pernyataan itu bukan tuduhan bahwa Dasco atau pihak tertentu sedang melakukan jebakan politik. Namun, Presiden perlu mengantisipasi kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi di balik dorongan tersebut.
Sandri mengakui Dasco memiliki pengalaman politik dan posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra. Meski demikian, ia mempertanyakan apakah menjadikan kader dari lingkaran partai yang sama sebagai Wakil Presiden merupakan pilihan paling tepat bagi keseimbangan kepemimpinan nasional.
Empat Risiko jika Kekuatan Politik Terkonsentrasi
Sandri membeberkan sejumlah risiko yang patut diperhitungkan jika dorongan tersebut terwujud. Pertama, semakin terkonsentrasinya kekuatan politik dalam satu lingkaran partai sehingga ruang representasi dan komunikasi lintas kekuatan politik berpotensi lebih terbatas.
Kedua, munculnya persepsi bahwa jabatan strategis negara lebih mengutamakan konsolidasi internal partai daripada kepentingan nasional. Ketiga, potensi ketergantungan politik pada kelompok internal yang dapat mempersempit keleluasaan Presiden dalam mengambil keputusan strategis.
Keempat, terbukanya ruang bagi kepentingan elite tertentu untuk semakin kuat memengaruhi konfigurasi kekuasaan apabila tidak terdapat keseimbangan politik yang memadai.
"Jangan sampai Presiden justru terjebak dalam lingkaran politik yang dibangun atas nama loyalitas, tetapi sesungguhnya hanya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu. Presiden harus mampu membedakan mana dukungan untuk bangsa dan mana dukungan yang mungkin memiliki kepentingan politik tersendiri," ujarnya.
AHY, Anies, dan Yusril Diminta Masuk Pertimbangan
Sandri menilai Presiden Prabowo sepatutnya membuka ruang pertimbangan lebih luas dengan melihat sejumlah figur nasional, di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, dan Yusril Ihza Mahendra.
Menurutnya, AHY memiliki pengalaman di bidang militer, kepemimpinan partai politik, serta pemerintahan. Pengalamannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pejabat pemerintahan dapat menjadi pertimbangan dalam membangun komunikasi politik lintas partai.
Anies Baswedan memiliki pengalaman sebagai akademisi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta mantan Gubernur DKI Jakarta. Pengalaman itu menjadi bagian dari rekam jejak yang dapat dipertimbangkan dalam perspektif kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun Yusril Ihza Mahendra merupakan figur dengan pengalaman panjang di bidang hukum tata negara, akademisi, pemerintahan, serta pernah menduduki sejumlah jabatan strategis sebagai menteri dan Menteri Sekretaris Negara. Saat ini Yusril menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
"Presiden jangan hanya melihat siapa yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan. Lihatlah siapa yang memiliki pengalaman, kapasitas, integritas, dan kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan bangsa. AHY, Anies, maupun Yusril memiliki rekam jejak yang berbeda dan patut masuk dalam ruang pertimbangan secara objektif," ungkapnya.
Jabatan Wakil Presiden Bukan Hadiah Politik
Sandri menegaskan jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula tempat untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elite. Posisi itu merupakan jabatan konstitusional yang harus diisi berdasarkan kebutuhan bangsa dan negara.
Sebagai praktisi hukum, ia mengingatkan Presiden Prabowo harus menjaga independensi dalam menentukan arah kepemimpinannya. Jangan sampai keputusan strategis negara lebih banyak dipengaruhi tekanan, kompromi, ataupun kepentingan politik kelompok tertentu.
Menurutnya, seorang Presiden harus memiliki keberanian untuk mendengar berbagai pandangan, termasuk pandangan yang berbeda dengan lingkungan politik terdekatnya.
"Pemimpin besar bukanlah pemimpin yang hanya mendengar orang-orang yang selalu sependapat dengannya. Pemimpin besar adalah mereka yang mampu mendengar kritik, membaca kepentingan di balik dukungan, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat," tegasnya.
Ia juga mengingatkan Indonesia bukan milik satu partai, satu kelompok, ataupun satu lingkaran elite. Pemerintahan harus mencerminkan semangat persatuan dan keseimbangan kekuatan nasional.
"Jangan sampai Presiden terjebak dalam permainan politik yang membuatnya hanya dikelilingi oleh kepentingan kelompok tertentu. Jangan sampai dukungan yang begitu antusias dari segelintir orang justru membuat Presiden kehilangan kesempatan membangun kepemimpinan nasional yang lebih luas dan inklusif," tambahnya.
Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Alat Membangun Dominasi
Menutup pernyataannya, Sandri menegaskan ukuran keberhasilan Presiden bukanlah seberapa besar kekuatan partai atau kelompok politik yang berhasil dikonsolidasikan, melainkan seberapa besar manfaat kepemimpinannya dirasakan rakyat.
"Prabowo harus ingat, jabatan Presiden adalah amanah konstitusi dan rakyat. Jangan sampai keputusan mengenai Wakil Presiden hanya menjadi bagian dari transaksi dan kalkulasi elite. Yang dibutuhkan Indonesia adalah mitra kepemimpinan yang mampu memperkuat persatuan, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat," ujarnya.
"Jangan terjebak dalam politik orang-orang di sekitar kekuasaan. Sebab, dalam politik, tidak semua yang datang membawa dukungan benar-benar datang membawa kepentingan bangsa. Presiden harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan di bawah bayang-bayang kepentingan elite," pungkasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik nasional yang memanas menjelang penetapan agenda kepemimpinan. Sejumlah kalangan mendorong Sufmi Dasco Ahmad untuk mendampingi Prabowo, meski belum ada keputusan resmi dari Istana.
Sandri berharap Presiden dapat membaca peta politik secara jernih dan tidak terjebak pada tekanan kelompok tertentu. Menurutnya, keputusan mengenai Wakil Presiden harus melalui pertimbangan matang dan melibatkan berbagai pihak.
"Presiden harus membuka ruang dialog dengan semua kekuatan bangsa. Jangan hanya mendengar suara dari lingkaran kecil," tutupnya.
Analisis Redaksi
Peringatan Sandri Amin menyentuh titik sensitif dalam politik Indonesia: bagaimana membaca dukungan yang datang bertubi-tubi menjelang pergantian kepemimpinan. Dalam sejarah, dorongan elite sering kali lebih mencerminkan kepentingan kelompok daripada aspirasi rakyat. Sandri tidak menuduh, tetapi ia membuka kotak pandora yang selama ini dihindari publik: siapa sebenarnya yang diuntungkan jika Dasco menjadi Wakil Presiden?
Prabowo dihadapkan pada ujian kepemimpinan. Ia harus membuktikan bahwa keputusan strategisnya tidak dikendalikan oleh lingkaran partai. Jika ia memilih kader dari partainya sendiri, risiko konsentrasi kekuasaan menjadi nyata. Sebaliknya, membuka ruang bagi figur seperti AHY, Anies, atau Yusril bisa menjadi sinyal bahwa ia mengutamakan keseimbangan nasional. Namun, pilihan itu juga tidak bebas dari kalkulasi politik.
Yang paling penting, publik perlu terus mengawal proses ini. Jabatan Wakil Presiden bukan alat transaksi elite, melainkan amanah konstitusi. Sandri telah mengingatkan, tetapi bola ada di tangan Prabowo. Kualitas kepemimpinannya akan diuji bukan dari seberapa loyal pendukungnya, melainkan dari keberaniannya mengambil jarak dari kepentingan sempit.
Sumber: portalsatu.com, dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0