Kuasa Hukum Korban De Lapark Belitung Desak Pengelola Bertanggung Jawab
Kuasa hukum MY, perempuan korban dugaan penganiayaan di De Lapark Karaoke & Lounge Belitung, menuntut pengelola tempat hiburan malam itu bertanggung jawab. Wandi, SH menilai manajemen tidak bisa lepas tangan karena korban adalah pengunjung yang membayar dan berhak atas rasa aman.
Desakan itu disampaikan Wandi kepada wartawan pada Sabtu (21/11/2026) malam, sehari setelah peristiwa yang dilaporkan terjadi di Hall De Lapark Karaoke & Lounge, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen De Lapark maupun perempuan yang diduga terlibat belum memberikan keterangan resmi.
Kronologi Dugaan Penganiayaan di De Lapark
Peristiwa bermula pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 03.00 WIB. MY berada di Hall De Lapark Karaoke & Lounge sebagai pengunjung. Pada waktu itu, menurut kuasa hukumnya, terjadi dugaan kekerasan yang membuat korban mengalami luka fisik.
Wandi menyebut kliennya langsung menjalani visum di Rumah Sakit Timah. Hasil pemeriksaan medis mencatat luka lebam pada bagian leher serta pembengkakan di belakang kepala sebelah kiri. Menurut Wandi, luka di kepala diduga akibat lemparan botol bir.
Laporan korban telah diterima Polres Belitung dan tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/407/XI/2026/Satreskrim/Polres Belitung/Polda Kep. Babel. Kasat Reskrim Polres Belitung, AKP Martuani Manik, membenarkan adanya laporan tersebut.
"Ya, benar, laporan itu ada," kata Manik saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu malam, seperti dikutip dari laporan Media Daulat Rakyat.
Wandi Pertanyakan Sistem Keamanan De Lapark
Dalam keterangannya, Wandi mempertanyakan fungsi petugas keamanan di tempat hiburan malam tersebut. Menurutnya, keberadaan security seharusnya menjamin keselamatan pengunjung, bukan justru membiarkan kekerasan terjadi.
"Untuk apa ada petugas keamanan di tempat hiburan malam itu kalau pengunjung justru mendapatkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh pegawai LC itu sendiri. Apalagi LC tersebut bukan berasal dari Belitung, melainkan didatangkan dari luar daerah," kata Wandi.
Ia menegaskan kliennya datang sebagai pengunjung yang membayar, bukan untuk menjadi korban kekerasan. Karena itu, pengelola dinilai tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab atas insiden yang menimpa MY.
"Klien kami datang sebagai pengunjung, datang untuk bersenang-senang, bukan untuk menjadi korban kekerasan. Pengelola tidak bisa lepas tangan. Harus ada tanggung jawab," tegasnya.
Wandi juga menyoroti praktik mendatangkan pegawai LC dari luar daerah. Menurutnya, hal itu menambah persoalan karena pengawasan terhadap tenaga kerja di tempat hiburan malam menjadi lebih longgar.
Ajakan kepada Tokoh Agama Belitung
Selain menuntut pertanggungjawaban pengelola, Wandi meminta tokoh agama di Kabupaten Belitung turut memberikan perhatian. Menurutnya, keberadaan tempat hiburan malam sudah meresahkan masyarakat.
"Dan saya selaku penasihat hukum korban meminta tokoh agama yang ada di Belitung diharapkan dapat turun tangan terkait tempat hiburan malam yang sudah membuat celaka pengunjung," ujarnya.
Wandi menegaskan ajakan itu bukan untuk menutup usaha masyarakat. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kontrol moral dan sosial agar tempat hiburan malam tidak lagi menjadi lokasi yang membahayakan pengunjung dan merusak ketenteraman warga sekitar.
Seruan kepada tokoh agama menjadi bagian dari tekanan publik yang terus menguat. Sejumlah warga di sekitar Air Merbau dikabarkan resah dengan operasional tempat hiburan malam yang berjalan hingga dini hari.
Respons Polres Belitung dan Status Laporan
Polres Belitung telah menerima laporan korban. Kasat Reskrim AKP Martuani Manik menyatakan laporan itu ada, namun belum merinci langkah penyelidikan yang akan diambil.
Dalam penanganan laporan pidana, polisi biasanya memulai dengan pemeriksaan saksi dan korban, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa visum et repertum. Visum dari Rumah Sakit Timah menjadi salah satu alat bukti penting untuk mendukung dugaan penganiayaan.
Wandi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polres Belitung. Ia berharap laporan kliennya segera ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
"Kami percayakan sepenuhnya proses hukum kepada Polres Belitung. Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti," tutur Wandi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen De Lapark Karaoke & Lounge belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Dampak dan Sorotan Publik
Kasus ini menjadi sorotan publik Belitung karena menyangkut keselamatan pengunjung di tempat hiburan malam. Insiden yang terjadi dini hari itu menimbulkan pertanyaan tentang standar pengamanan dan pengawasan tenaga kerja di De Lapark.
Bagi korban, dampaknya bersifat fisik dan psikologis. Luka lebam di leher dan bengkak di belakang kepala memerlukan penanganan medis. Proses hukum juga menuntut korban menjalani pemeriksaan dan visum.
Bagi pengelola, desakan pertanggungjawaban berpotensi memengaruhi reputasi usaha. Warga sekitar juga menuntut ketenteraman lingkungan, terutama karena operasional tempat hiburan malam berlangsung hingga larut.
Pemerintah daerah belum memberikan pernyataan terkait izin dan pengawasan De Lapark. Regulasi tempat hiburan malam di daerah biasanya mencakup izin usaha, jam operasional, serta kewajiban menyediakan petugas keamanan.
Langkah Selanjutnya
Polres Belitung diharapkan segera memanggil saksi dan pihak terkait. Pemeriksaan terhadap pegawai LC yang diduga terlibat menjadi kunci untuk menentukan status hukum perkara.
- Pemeriksaan saksi dan korban oleh Satreskrim Polres Belitung.
- Pengumpulan barang bukti, termasuk hasil visum dari Rumah Sakit Timah.
- Klarifikasi kepada manajemen De Lapark Karaoke & Lounge.
- Pemeriksaan terhadap pegawai LC yang diduga terlibat.
- Evaluasi pengawasan tempat hiburan malam oleh pemerintah daerah.
Wandi meminta aparat penegak hukum menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Menurutnya, penanganan yang serius akan memberi rasa keadilan bagi korban sekaligus menjadi pelajaran bagi pengelola tempat hiburan malam agar lebih memperhatikan aspek keamanan.
Desakan agar tokoh agama turun tangan menambah tekanan sosial. Jika tidak ada respons dari pengelola, bukan tidak mungkin seruan serupa muncul dari organisasi masyarakat dan warga sekitar.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus dan penanganan laporan pidana, pembaca dapat merujuk pada kanal resmi Polri.
Analisis Redaksi
Desakan Wandi menyentuh titik lemah pengelolaan tempat hiburan malam. Jika benar ada petugas keamanan, fungsi mereka seharusnya mencegah kekerasan, bukan menjadi formalitas. Pertanyaan tentang pegawai LC dari luar daerah juga membuka persoalan pengawasan tenaga kerja dan izin operasional.
Seruan kepada tokoh agama menunjukkan kepercayaan publik terhadap jalur formal mulai menipis. Warga mencari kontrol sosial karena merasa mekanisme pengaduan dan pengawasan belum berjalan. Ini peringatan bagi pemerintah daerah agar mengevaluasi izin dan jam operasional De Lapark.
Namun, semua pihak perlu menahan diri. Pengelola berhak memberikan klarifikasi, dan proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Polres Belitung memegang kunci: penanganan yang cepat dan transparan akan menentukan apakah kasus ini menjadi preseden buruk atau titik balik perbaikan pengelolaan tempat hiburan malam di Belitung.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0