Lampung Jadi Percontohan Nasional Program Sadar Hukum, 2.651 Kader Linmas Dikerahkan

Nov 23, 2026 - 06:20
 0  1
Lampung Jadi Percontohan Nasional Program Sadar Hukum, 2.651 Kader Linmas Dikerahkan

Provinsi Lampung resmi ditunjuk sebagai proyek percontohan nasional program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) sebelum diperluas ke seluruh Indonesia pada 2027. Sebanyak 2.651 anggota Linmas disiapkan sebagai ujung tombak deteksi dini persoalan hukum di desa dan kelurahan.

Ad
Ad

Penunjukan ini terungkap dalam agenda penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026). Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya konsolidasi 88.000 personel Satlinmas bersama bupati dan wali kota.

Kronologi Penunjukan Lampung sebagai Pilot Project

Penunjukan Lampung bukan tanpa alasan. Program Masdarkum yang digagas Kejaksaan Agung ini terintegrasi dengan program Jaga Desa milik Kejaksaan. Lampung dinilai memiliki struktur Linmas yang kuat dan tersebar hingga pelosok, sehingga cocok menjadi laboratorium nasional sebelum program diperluas pada 2027.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyatakan bahwa keberadaan Aslinmas diharapkan mampu menaungi aspirasi, meningkatkan kapasitas, serta memperbaiki taraf kesejahteraan anggota. "Dengan sinergi Aslinmas dan program Masdarkum, kinerja Linmas akan jauh lebih terkoordinasi dan profesional. Tujuan utamanya adalah memastikan layanan serta keadilan hukum dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa," ujarnya.

Ia juga menilai kebijakan ini selaras dengan agenda ketujuh Asta Cita Presiden terkait penguatan reformasi hukum, birokrasi, serta pencegahan korupsi dan narkotika dari level akar rumput. Menurut Mirza, Satlinmas selama ini dikenal sebagai elemen paling dekat dengan warga, mulai dari menjaga ketertiban lingkungan, menyosialisasikan kebijakan pemerintah, hingga menjadi penolong pertama saat bencana atau kebakaran.

Mekanisme Kerja Masdarkum dan Pelatihan 2.651 Kader

Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menerangkan bahwa Masdarkum berfungsi sebagai sistem peringatan dini berbasis komunitas. Sebanyak 2.651 anggota Linmas terpilih akan diterjunkan mewakili setiap desa dan kelurahan di Lampung.

Danang meluruskan bahwa kader sukarela ini tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik maupun aparat penegak hukum. Tugas utama mereka adalah mengamati dinamika sosial, menghimpun informasi lapangan setiap hari, dan melaporkannya melalui aplikasi khusus buatan Kejaksaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis oleh pihak kejaksaan bersama pemerintah daerah untuk merumuskan langkah penanganan cepat.

Untuk menjamin kualitas laporan, Kejaksaan menetapkan proses seleksi dan pembekalan ketat dengan rincian sebagai berikut:

  • Jadwal dan Lokasi: Pelatihan dilaksanakan serentak pada 24–26 November 2026 di 15 kabupaten/kota yang terbagi ke dalam lebih dari 90 kelas.
  • Kriteria Peserta: Calon kader wajib berusia maksimal 45 tahun, menguasai dasar teknologi informasi, serta memiliki perangkat komunikasi sesuai standar operasional.
  • Materi Pembekalan: Peserta akan dilatih mengenai literasi hukum dasar, teknik pemantauan kondisi sosial, dan pengoperasian aplikasi pelaporan digital.
  • Sistem Pengawasan: Kader yang lulus akan mengantongi sertifikat resmi. Kinerja mereka dievaluasi melalui wawancara terhadap dua responden di tiap desa/kelurahan serta supervisi bulanan pada 10 persen wilayah.

Seluruh rangkaian uji coba ini akan dievaluasi secara menyeluruh pada akhir Desember 2026, termasuk melalui forum diskusi kelompok terpumpun (FGD) pada 28 Desember mendatang sebagai bahan penyempurnaan sebelum program diterapkan secara nasional.

Pemberdayaan Ekonomi dan Dukungan Lintas Sektor

Selain mengemban fungsi sosial dan mitigasi hukum, Pemerintah Provinsi Lampung merancang skema peningkatan kesejahteraan bagi anggota Linmas. Gubernur Mirza mendorong kader agar aktif mempelopori kegiatan produktif di desa, mulai dari pengelolaan sampah terpilah, budi daya perikanan tematik, hingga peternakan ayam petelur.

Guna menopang kemandirian finansial, Pemprov Lampung menggandeng sejumlah institusi perbankan dan BUMN strategis. Anggota Linmas membuka peluang untuk mengakses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Lampung, pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), program Mekaar dari Permodalan Nasional Madani (PNM), hingga kemitraan jaringan distribusi pangan Rumah Pangan Kita (RPK) bersama Perum Bulog.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra, Ketua DPD Aslinmas Lampung Muhammad Firsada, jajaran kepala daerah, Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan BUMN seperti PLN, Bukit Asam, dan Pelindo. Cakra Suyana menekankan bahwa keberhasilan Masdarkum di lapangan sangat bergantung pada soliditas lintas instansi, penyampaian materi pelatihan yang aplikatif, serta pendekatan humanis kader kepada warga demi mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum di tingkat desa. Dengan melibatkan Linmas yang telah lama menjadi garda terdepan di masyarakat, Masdarkum diharapkan dapat menekan potensi konflik hukum dan meningkatkan kesadaran hukum warga. Keberhasilan di Lampung akan menjadi tolok ukur bagi perluasan program ke seluruh Indonesia pada 2027.

Analisis Redaksi

Penunjukan Lampung sebagai proyek percontohan Masdarkum patut diapresiasi, tetapi juga menyisakan sejumlah pertanyaan kritis. Pertama, efektivitas program ini sangat bergantung pada kualitas pelatihan dan pengawasan. Dengan 2.651 kader yang tersebar di 15 kabupaten/kota, menjaga konsistensi kualitas bukan perkara mudah. Supervisi bulanan pada 10 persen wilayah mungkin tidak cukup untuk memastikan seluruh kader bekerja sesuai standar.

Kedua, potensi tumpang tindih kewenangan perlu diwaspadai. Meskipun Danang menegaskan kader tidak memiliki kewenangan penyidikan, di lapangan mereka akan bersinggungan dengan aparat desa, kepolisian, dan kejaksaan. Tanpa garis batas yang jelas, peran sebagai "mata dan telinga" bisa bergeser menjadi sesuatu yang lain. Sosialisasi mengenai batas tugas kader harus masif, bukan hanya kepada kader tetapi juga kepada masyarakat.

Ketiga, aspek kesejahteraan kader menjadi kunci keberlanjutan. Skema akses permodalan melalui KUR, BSI, PNM, dan Bulog memang menjanjikan, tetapi tidak otomatis meningkatkan pendapatan jika tidak dibarengi dengan pendampingan usaha yang serius. Jika kesejahteraan kader terabaikan, semangat deteksi dini bisa luntur. Lampung harus membuktikan bahwa program ini bukan sekadar proyek seremonial, melainkan investasi jangka panjang untuk keadilan hukum hingga pelosok desa.

Sumber: wartapembaruan.co.id, kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad