Keadilan Lingkungan Tak Berhenti di Putusan: PERMA 1/2023 dan Pemulihan Nyata
- Kronologi: Dari Sertifikasi Hakim Lingkungan ke PERMA 1/2023
- Pihak yang Terlibat dan Pernyataan di Forum COP31
- Latar Belakang: Mengapa Pemulihan Menjadi Inti Keadilan Lingkungan
- Dampak dan Data: 17 Perkara Iklim dan Tiga Gugatan yang Sedang Dipulihkan
- Langkah Selanjutnya: Mengawal Putusan hingga Ekosistem Pulih
- Analisis Redaksi
Keadilan lingkungan tidak berhenti saat hakim membacakan putusan atau menghukum pihak yang merusak. Mahkamah Agung menegaskan, ada tanggung jawab lebih mendasar: memastikan kerusakan benar-benar dipulihkan dan fungsi ekologis kembali bekerja.
Pandangan itu disampaikan dalam forum 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki, melalui paparan bertema Supreme Court Regulation No. 1 of 2023: Advancing Climate Justice through Judicial Mechanisms. Paparan tersebut membawa pengalaman Indonesia mengembangkan mekanisme peradilan yang tidak semata berorientasi pada penentuan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga pada efektivitas pemulihan lingkungan.
Bagi Indonesia, persoalan ini punya relevansi besar. Sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati, kawasan hutan, dan ekosistem gambut yang luas, kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis dan sosial, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap perubahan iklim.
Kronologi: Dari Sertifikasi Hakim Lingkungan ke PERMA 1/2023
Perjalanan Indonesia memperkuat peradilan lingkungan berlangsung lebih dari satu dekade. Tonggak pentingnya adalah pembentukan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung pada 2012.
Program itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan hakim menangani perkara yang melibatkan persoalan ilmiah, pembuktian kerusakan ekologis, hubungan kausalitas, serta penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan.
Penguatan kapasitas hakim kemudian dilanjutkan melalui pembentukan kelompok kerja khusus di Mahkamah Agung dan pengembangan pedoman pemeriksaan perkara lingkungan hidup. Salah satu hasil pentingnya adalah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
Regulasi ini menjadi perhatian utama dalam paparan karena memberikan berbagai instrumen bagi hakim untuk memastikan penegakan hukum lingkungan tidak hanya menghasilkan putusan yang benar secara normatif, tetapi juga mampu mendorong pemulihan kerusakan yang telah terbukti.
Perkembangan itu berlangsung di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap litigasi perubahan iklim. Berdasarkan Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review yang dirujuk dalam paparan, Indonesia tercatat memiliki 17 perkara berkaitan dengan perubahan iklim, dengan sebagian besar berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa perkara lingkungan yang diperiksa pengadilan Indonesia memiliki hubungan yang semakin erat dengan persoalan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada ekosistem gambut, bukan hanya menimbulkan kerusakan di wilayah terdampak. Peristiwa tersebut juga dapat mengakibatkan pelepasan emisi gas rumah kaca dan berkurangnya kemampuan ekosistem menyimpan karbon.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan di Forum COP31
Paparan di Antalya dibawa oleh perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam forum itu, pengalaman Indonesia dibagikan sebagai kontribusi terhadap diskusi global soal keadilan iklim melalui mekanisme peradilan.
Pesan yang ditekankan jelas: pemulihan lingkungan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan keadilan lingkungan. Dalam perkara perdata lingkungan hidup, pembayaran ganti kerugian dan pemulihan lingkungan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memiliki fungsi masing-masing.
Pembayaran sejumlah uang tidak dengan sendirinya mengembalikan kondisi lingkungan yang telah rusak. Ekosistem yang mengalami kerusakan memerlukan tindakan pemulihan yang dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diukur keberhasilannya.
Oleh karena itu, putusan mengenai pemulihan harus memiliki dasar pembuktian yang memadai serta rumusan yang memungkinkan pelaksanaannya secara efektif. Di titik ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemulihan lingkungan.
Pasal 55 mengatur pentingnya langkah atau rencana pemulihan dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan pemulihan lingkungan. Rencana tersebut perlu menguraikan berbagai aspek, termasuk lokasi, luas wilayah yang dipulihkan, komponen lingkungan yang mengalami kerusakan, standar pemulihan, jadwal pelaksanaan, hingga kebutuhan biaya dan pemantauan.
Ketentuan itu punya arti penting karena pemulihan lingkungan merupakan proses yang memerlukan perencanaan ilmiah dan teknis. Perintah pemulihan yang tidak dirumuskan secara jelas dapat menimbulkan kesulitan pada tahap pelaksanaan putusan.
Dalam konteks ini, kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan hakim menilai ada atau tidaknya tanggung jawab hukum, tetapi juga oleh kejelasan tindakan pemulihan yang diperintahkan.
Latar Belakang: Mengapa Pemulihan Menjadi Inti Keadilan Lingkungan
Kerusakan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dari kerugian pada umumnya. Penundaan tindakan dalam keadaan tertentu dapat memperbesar kerusakan, memperluas dampak pencemaran, atau menyulitkan pemulihan ekosistem.
Karena itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 juga menyediakan mekanisme untuk mendukung efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan, termasuk melalui ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan tertentu tanpa harus menunggu seluruh proses perkara berakhir, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Pengaturan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa hukum acara lingkungan perlu memberikan ruang bagi tindakan perlindungan yang efektif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan proses peradilan yang adil.
Selain itu, terdapat persoalan penting lain: bagaimana memastikan putusan yang memerintahkan pemulihan benar-benar dilaksanakan. Dalam praktik peradilan, ada perbedaan mendasar antara menjatuhkan putusan dan memastikan hasil putusan tersebut terwujud.
Perintah untuk memulihkan lingkungan belum tentu menghasilkan pemulihan apabila tidak disertai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberi perhatian terhadap persoalan ini, antara lain melalui Pasal 67 yang mengatur pengawasan pelaksanaan putusan pemulihan lingkungan oleh tim pengawas.
Mekanisme pengawasan tersebut memungkinkan keterlibatan berbagai unsur yang memiliki kompetensi dan relevansi terhadap pelaksanaan pemulihan, termasuk otoritas lingkungan hidup, pemerintah daerah, ahli, organisasi lingkungan hidup, dan unsur masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan memiliki arti penting karena keberhasilan pemulihan tidak cukup dinyatakan melalui laporan administratif. Pemulihan perlu dinilai berdasarkan tindakan yang benar-benar dilakukan dan perubahan kondisi lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dampak dan Data: 17 Perkara Iklim dan Tiga Gugatan yang Sedang Dipulihkan
Data yang dipaparkan menunjukkan arah yang mulai terbentuk. Berdasarkan Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review, Indonesia tercatat memiliki 17 perkara berkaitan dengan perubahan iklim, dengan sebagian besar berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup yang digunakan dalam materi presentasi, dari sekitar 30 gugatan lingkungan yang diajukan pemerintah, terdapat tiga perkara yang telah memasuki tahap pelaksanaan pemulihan yang sedang berlangsung, berlokasi di Provinsi Aceh dan Riau.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa putusan peradilan dapat bergerak dari penetapan pertanggungjawaban hukum menuju pelaksanaan pemulihan ekologis secara nyata. Namun, capaian itu sekaligus mengingatkan masih besarnya tantangan dalam memastikan putusan lingkungan dapat dilaksanakan secara efektif.
Keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak cukup diukur dari banyaknya gugatan yang dikabulkan atau besarnya nilai ganti kerugian yang dibebankan. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana kerusakan lingkungan dapat ditangani dan ekosistem yang terdampak dapat dipulihkan.
Dalam konteks perubahan iklim, pemulihan ekosistem juga dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi melalui rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, peningkatan kemampuan penyerapan dan penyimpanan karbon, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.
Ketika lahan gambut dipulihkan, kawasan hutan direhabilitasi, atau fungsi ekologis suatu wilayah diperbaiki, manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam konteks lingkungan setempat, tetapi juga dapat mendukung ketahanan ekosistem menghadapi perubahan iklim.
Kontribusi tersebut tetap bergantung pada karakter kerusakan, metode pemulihan yang digunakan, dan keberhasilan pelaksanaannya. Karena itu, pengawasan dan evaluasi berbasis pengetahuan ilmiah menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat nyata dari tindakan pemulihan.
Langkah Selanjutnya: Mengawal Putusan hingga Ekosistem Pulih
Pengalaman Indonesia dalam mengembangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memperlihatkan bahwa peradilan dapat berkontribusi terhadap keadilan iklim melalui mekanisme hukum yang konkret.
Kontribusi tersebut tidak mengharuskan hakim mengambil alih kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan. Peran hakim tetap berada dalam fungsi yudisial, yakni memeriksa perkara, menilai bukti, menentukan pertanggungjawaban, dan menjatuhkan putusan berdasarkan hukum.
Namun, dalam batas kewenangan tersebut, pengadilan dapat memastikan pelanggaran hukum lingkungan memiliki konsekuensi yang nyata, termasuk melalui tindakan pemulihan yang dapat dilaksanakan dan diawasi.
Beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah ke depan:
- Memastikan setiap gugatan pemulihan memuat rencana yang rinci sesuai Pasal 55 PERMA 1/2023, mulai dari lokasi hingga standar pemulihan.
- Mengaktifkan tim pengawas sebagaimana diatur Pasal 67 agar pelaksanaan putusan tidak berhenti di atas kertas.
- Mendorong pelaksanaan tindakan perlindungan dini untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.
- Mengukur keberhasilan pemulihan dengan indikator ekologis, bukan sekadar laporan administratif.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi sekitar 30 gugatan lingkungan, dengan tiga perkara yang telah memasuki tahap pelaksanaan pemulihan di Aceh dan Riau. Angka ini menjadi ujian awal bagi efektivitas mekanisme yang dibangun.
Lingkungan yang rusak hari ini dapat meninggalkan akibat panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang. Sebaliknya, tindakan pemulihan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan.
Di sinilah keadilan lingkungan bertemu dengan keadilan antargenerasi. Perlindungan lingkungan memerlukan lebih dari sekadar pengakuan terhadap hak, penjatuhan sanksi, atau pembayaran kompensasi. Ia memerlukan tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan fungsi ekologis, dan melindungi kehidupan manusia.
Informasi lebih lanjut mengenai praktik peradilan lingkungan dapat dilihat pada laman resmi Mahkamah Agung RI, sementara konteks litigasi iklim global dapat ditelusuri melalui laporan UNEP.
Analisis Redaksi
Kekuatan PERMA 1/2023 terletak pada pergeseran ukuran keberhasilan. Selama ini, publik cenderung menilai perkara lingkungan dari besar kecilnya ganti kerugian atau status kalah-menang. Padahal, ekosistem tidak pulih hanya karena uang berpindah tangan atau putusan dibacakan. Regulasi ini memindahkan titik berat penilaian ke pelaksanaan pemulihan, sebuah perubahan yang tampak teknis tetapi berdampak besar.
Namun, di sinilah tantangannya. Dari sekitar 30 gugatan lingkungan yang diajukan pemerintah, baru tiga perkara yang memasuki tahap pelaksanaan pemulihan, itupun masih berlangsung di Aceh dan Riau. Rasio itu menunjukkan bahwa jarak antara putusan dan pemulihan nyata masih panjang. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, PERMA 1/2023 berisiko menjadi instrumen yang bagus di atas kertas tetapi lemah dalam praktik.
Karena itu, perhatian publik perlu diarahkan pada pelaksanaan, bukan hanya pada amar putusan. Tim pengawas yang melibatkan otoritas lingkungan, pemerintah daerah, ahli, organisasi lingkungan, dan masyarakat harus benar-benar bekerja. Keberhasilan pemulihan juga mesti diukur dengan indikator ekologis yang bisa diverifikasi, bukan laporan administratif semata. Jika tidak, keadilan lingkungan hanya akan berhenti di ruang sidang, persis seperti yang ingin dihindari oleh paparan di COP31.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0