Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Kini Bisa Ikut Perdagangan Karbon Nasional

Perdagangan karbon di sektor kehutanan Indonesia mengalami transformasi signifikan. Kini, perhutanan sosial dan hutan adat bisa langsung terlibat dalam mekanisme pasar karbon nasional, membuka peluang baru bagi masyarakat di akar rumput, tidak hanya korporasi besar atau pemegang konsesi elite.

Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Kini Bisa Dagang Karbon

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan persetujuan kepada beberapa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), termasuk yang dikelola oleh perhutanan sosial, untuk ikut serta dalam perdagangan karbon.

“Perdagangan karbon tidak hanya untuk elite, tidak hanya untuk orang yang selama ini sudah berpunya, tetapi juga untuk orang yang ada di paling bawah di tapak,” ujar Raja Juli dalam peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.

Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan Kebijakan Baru

Peluncuran SRUK menandai langkah progresif pemerintah dalam memperluas akses pasar karbon. Kebijakan ini diawali dengan diterbitkannya Persetujuan Menteri Kehutanan mengenai penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) pada 6 Juli 2026.

Skema ini dirancang khusus untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pelestarian lingkungan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga hutan, terutama di kawasan perhutanan sosial dan hutan adat.

Pemerintah menargetkan ekspansi skema ini ke seluruh kawasan perhutanan sosial yang luasnya telah mencapai sekitar 8,3 juta hektare, termasuk 1,4 juta hektare hutan adat. Dengan demikian, masyarakat lokal tidak hanya menjadi pelestari hutan, tetapi juga mendapatkan insentif finansial dari perdagangan karbon yang berkelanjutan.

Manfaat Ekonomi dan Penguatan Konservasi Hutan

Selain menjadi sumber pendapatan baru bagi warga sekitar hutan, kebijakan perdagangan karbon ini juga diharapkan memperkuat insentif menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Dengan adanya pasar karbon yang inklusif, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat langsung dari upaya konservasi yang mereka lakukan.

Menurut Raja Juli, keterlibatan perhutanan sosial dan hutan adat dalam perdagangan karbon adalah bukti nyata bahwa pemerintah serius mendorong ekonomi hijau dan pemberdayaan masyarakat.

Peluncuran Sistem Registri Unit Karbon Dihadiri Pejabat Tinggi Negara

Acara peluncuran SRUK turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional Mari Elka Pangestu, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mendorong perdagangan karbon yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan ini merupakan terobosan penting dalam demokratisasi perdagangan karbon di Indonesia. Selama ini, pasar karbon sering kali didominasi oleh korporasi besar yang memiliki konsesi luas, sehingga masyarakat sekitar hutan kurang mendapatkan manfaat langsung. Kini, dengan skema Non SPE-GRK dan sistem registri karbon yang baru, peluang bagi perhutanan sosial dan hutan adat untuk ikut serta semakin terbuka lebar.

Langkah ini tidak hanya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tetapi juga memperkuat upaya konservasi secara bottom-up. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan proses verifikasi dan pengelolaan unit karbon dilakukan transparan dan akuntabel agar manfaat benar-benar sampai ke masyarakat.

Pembaca juga perlu memantau perkembangan implementasi skema ini, terutama perluasan ke kawasan perhutanan sosial yang sangat luas, dan bagaimana pemerintah serta pemangku kepentingan lain mengatasi potensi hambatan teknis dan sosial. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi contoh dunia dalam menggabungkan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme pasar karbon.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca sumber asli berita ini di Metrotvnews.com dan mengikuti perkembangan terbaru dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.