Banjir Siberut Meningkat Akibat Hilangnya Hutan, Ancaman Besar bagi Masyarakat Adat

Tiga jam setelah hujan lebat mengguyur, air Sungai Sirilanggai di Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mulai meluap hingga menggenangi jalan dan halaman rumah warga. Menjelang siang, ketinggian banjir sudah mencapai lebih dari satu meter, merendam dapur dan kamar mandi rumah-rumah, termasuk milik tokoh masyarakat setempat, Barnabas Saerejen.

Fenomena banjir yang semakin sering terjadi ini memicu kekhawatiran warga. Mereka meyakini bahwa pembukaan hutan di hulu sungai untuk aktivitas penebangan kayu oleh perusahaan PT Salaki Summa Sejahtera (SSS) memperparah limpasan air hujan, memperbesar risiko banjir, sekaligus mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat di wilayah tersebut.

Frekuensi Banjir Meningkat Sejak Penebangan Kayu

Menurut Barnabas, banjir sebelumnya hanya terjadi sekitar sekali setahun, namun dalam beberapa tahun terakhir frekuensi banjir meningkat drastis. Kini, hampir setiap hujan turun selama dua jam, banjir sudah melanda pemukiman warga.

Banjir besar pada November 2025 menjadi peristiwa paling parah, yang merendam sebagian besar wilayah Kecamatan Siberut Utara selama hampir tiga minggu, menyebabkan kerusakan rumah, lahan pertanian, dan lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Lemon Saponduru, warga lain yang tinggal dekat sungai, menceritakan bahwa banjir terkadang bertahan hingga empat hari jika hujan terus mengguyur. Hulu Sungai Sirilanggai berada di kawasan air terjun sekitar 15 kilometer dari kampung, di atas area operasi SSS yang memiliki izin pemanfaatan hasil hutan seluas lebih dari 47 ribu hektar.

Penebangan Kayu Merusak Ekosistem dan Sumber Penghidupan

Masyarakat mengeluhkan bahwa aktivitas penebangan oleh perusahaan kayu tidak hanya menyebabkan banjir, tetapi juga merusak hutan yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan penghasilan. Tanaman hutan bukan kayu seperti manau dan rotan yang dulu mudah ditemukan kini semakin sulit didapat karena banyak yang mati tertimpa kayu hasil tebangan.

Banyak pohon milik warga, termasuk pohon durian yang tidak termasuk kayu komersial, juga ikut roboh tanpa ada kompensasi. Hal ini mempersempit ruang hidup dan sumber pendapatan masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada hasil hutan dan pertanian.

Kondisi ekonomi semakin tertekan ketika hasil kebun, seperti pisang yang menjadi komoditas utama, terserang penyakit dan gagal panen. Padahal, panen pisang dapat menghasilkan Rp1,2 juta per kali untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak.

Kameria Saerejen, seorang ibu rumah tangga di Desa Malancan, harus berjalan hingga tiga jam ke ladangnya meski sedang banjir agar bisa tetap mendapatkan penghasilan dari durian dan sayuran yang ditanam. Namun, hujan berkepanjangan juga membuat tanaman mudah terserang hama dan membusuk, sementara biaya produksi tetap harus dikeluarkan.

Ancaman Kehilangan Tanaman Obat Tradisional dan Tata Kelola yang Lemah

Bagi masyarakat Mentawai, hutan juga merupakan sumber tanaman obat yang sangat penting. Tanaman seperti suailip, patakkum, simumuntei, dan lainnya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit secara tradisional. Namun, ekspansi perusahaan kayu mengancam keberadaan tanaman tersebut, yang selama ini menjadi penopang layanan kesehatan masyarakat pedalaman Siberut.

Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) menilai persoalan yang ada tidak hanya terletak pada praktik perusahaan, tetapi juga pada tata kelola kehutanan yang mengabaikan hak masyarakat adat. Mekanisme kompensasi yang diterapkan perusahaan seringkali memicu konflik antarkelompok adat dan tidak merata dalam distribusi manfaat.

Perusahaan juga menggunakan koperasi lokal sebagai perantara persetujuan, yang menurut kritikus hanya mewakili elit lokal dan bukan kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini memperparah konflik dan ketidakadilan sosial di tingkat komunitas.

Respons Perusahaan dan Pemerintah

Harmanto, perwakilan PT SSS, membantah bahwa aktivitas perusahaan menjadi penyebab banjir. Ia menyatakan lokasi operasional perusahaan cukup jauh dari daerah terdampak dan mengaitkan banjir dengan curah hujan tinggi. Namun, ia mengaku tidak mengetahui alasan resmi pencabutan izin perusahaan oleh pemerintah.

Meski demikian, perusahaan mengklaim melakukan sistem tebang pilih sehingga kerusakan hutan tidak signifikan dan siap diproses jika memang ditemukan pelanggaran.

Pada Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar di kawasan hutan termasuk PT SSS di Siberut Utara. Namun, menurut Rifai Lubis dari YCMM, pencabutan izin saja tidak cukup; perlu ada pemulihan ekologis dan pemulihan hak masyarakat adat yang telah lama terabaikan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus banjir di Siberut yang diperparah oleh kerusakan hutan akibat aktivitas penebangan kayu merupakan cermin kegagalan tata kelola kehutanan di Indonesia, khususnya dalam menghormati hak masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan. Banjir yang semakin sering dan parah bukan hanya bencana alam biasa, tetapi juga dampak dari perusakan ekosistem yang tidak terkendali.

Lebih jauh, konflik sosial yang muncul akibat kompensasi yang tidak adil dan pemanfaatan lahan tanpa persetujuan masyarakat adat menunjukkan perlunya reformasi mendalam dalam sistem pengelolaan hutan. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sebatas pencabutan izin perusahaan.

Kedepannya, pemulihan hutan Siberut harus menjadi prioritas nasional dengan pendekatan yang holistik, meliputi rehabilitasi ekosistem, perlindungan hak adat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar bencana seperti banjir tidak terus berulang dan kehidupan masyarakat bisa pulih.

Langkah Selanjutnya

Peristiwa ini menjadi peringatan penting bagi pemangku kepentingan untuk meninjau ulang izin-izin yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat, serta memastikan implementasi pengelolaan hutan lestari berjalan efektif. Masyarakat dan aktivis terus memantau perkembangan dan menuntut keterbukaan informasi serta tindakan nyata pemerintah.

Untuk informasi lebih dalam dan update terkini, kunjungi sumber asli di Mongabay Indonesia dan berita lingkungan terpercaya lainnya.