LPS Buka Suara soal Nasabah MNC Bank Sulit Transaksi dan Tarik Tunai

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) angkat bicara soal keluhan nasabah PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) yang kesulitan bertransaksi dan menarik uang tunai. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyebut persoalan itu masih berada di ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keluhan nasabah BABP ramai disampaikan melalui sejumlah media sosial beberapa waktu lalu. LPS mengaku sudah menerima laporan soal gangguan layanan tersebut, tetapi memilih tidak mengomentari secara detail karena menyangkut bank individual.

Anggito Abimanyu: Persoalan Bank Individual Ada di OJK

Anggito menyampaikan pernyataan itu di Tribrata Hotel, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan LPS tidak akan masuk ke urusan teknis layanan sebuah bank karena kewenangan pengawasan melekat pada OJK.

"Ada, tapi no comment ya soal, kalau individual bank itu masih dalam ranahnya OJK," ungkap Anggito seperti dikutip dari detikFinance.

Meski begitu, Anggito memastikan LPS rutin menerima laporan kondisi seluruh perbankan nasional. Menurutnya, koordinasi dengan OJK akan terus dilakukan untuk memutakhirkan data dan informasi pengawasan.

"Tapi yang penting, kita akan terus bersama dengan OJK akan melakukan proses pemutakhiran data, informasi, pengawasan, semuanya nanti OJK akan lead ya," pungkasnya.

Pernyataan itu menempatkan LPS pada posisi yang jelas: lembaga penjamin simpanan tidak menangani operasional harian bank. Tugas LPS adalah menjaga kepercayaan nasabah lewat penjaminan simpanan, sementara persoalan layanan transaksi menjadi domain pengawasan OJK.

Kronologi Keluhan Nasabah MNC Bank di Media Sosial

Keluhan nasabah BABP muncul di sejumlah platform media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Nasabah mengaku kesulitan melakukan transaksi hingga menarik uang tunai.

Gangguan itu berbuntut pada penumpukan antrean di kantor cabang dan saluran call center. Manajemen BABP sendiri mengakui operasional berjalan terbatas akibat lonjakan permintaan layanan.

Direktur Kepatuhan BABP Tiolina Tumanggor mengatakan perseroan tengah melakukan pemulihan terhadap layanan digital. Ia menyampaikan hal itu melalui Keterbukaan Informasi pada Rabu (4/11/2026).

"Perseroan mengklarifikasi bahwa saat ini dalam proses pemulihan terhadap layanan transaksi digital Perseroan yang masih terus berlangsung," ujar Tiolina.

Urutan peristiwanya cukup jelas. Keluhan nasabah mencuat di media sosial, manajemen mengakui ada gangguan, lalu OJK meminta bank segera membereskan masalah layanan. LPS menyusul dengan pernyataan singkat yang menegaskan posisinya.

Langkah Mitigasi Bank MNC dan Imbauan ke Nasabah

BABP tidak tinggal diam. Manajemen menyiapkan sejumlah langkah mitigasi agar nasabah tetap bisa mengakses dananya selama proses pemulihan layanan digital berlangsung.

• Nasabah diimbau memanfaatkan jaringan ATM MNC Bank di seluruh Indonesia untuk penarikan tunai atau pengecekan saldo.
• Nasabah dapat mendatangi kantor cabang Bank MNC terdekat sesuai hari dan jam operasional.
• Informasi lanjutan tersedia melalui Call Center di nomor 1500188.

Tiolina juga menegaskan tidak ada dampak negatif bersifat material terhadap kondisi keuangan BABP. Pernyataan itu penting untuk menahan kepanikan nasabah di tengah gangguan layanan.

"Nasabah untuk memanfaatkan jaringan ATM MNC Bank yang tersebar di seluruh Indonesia untuk nasabah yang ingin melakukan transaksi penarikan tunai atau pengecekan saldo," pungkasnya.

Imbauan semacam ini lazim dipakai bank ketika kanal digital terganggu. Alternatif layanan fisik disiapkan agar kebutuhan dasar nasabah, terutama penarikan tunai, tetap terpenuhi.

Respons OJK dan Pembagian Kewenangan dengan LPS

OJK lebih dulu bergerak sebelum LPS angkat bicara. Regulator meminta Bank MNC segera membereskan masalah layanan transaksi nasabah, sebagaimana diberitakan dalam artikel OJK dan pemberitaan media ekonomi nasional.

Pembagian kewenangan antara OJK dan LPS sebenarnya sudah baku. OJK mengawasi perilaku pasar, tata kelola, dan kesehatan bank. LPS menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu dan menangani bank gagal.

Karena itu, pernyataan Anggito bukan bentuk pelepasan tanggung jawab. Ia hanya menegaskan bahwa urusan gangguan layanan satu bank tidak diselesaikan lewat jalur penjaminan simpanan.

Yang perlu dicatat, LPS tetap memantau kondisi perbankan nasional secara berkala. Pemutakhiran data bersama OJK menjadi bagian dari fungsi pengawasan tidak langsung tersebut.

Dampak bagi Nasabah dan Sektor Perbankan Digital

Gangguan layanan digital sebuah bank selalu menimbulkan dua dampak sekaligus. Pertama, ketidaknyamanan nasabah yang bergantung pada aplikasi untuk transaksi harian. Kedua, tekanan reputasi bagi bank yang sedang membangun kepercayaan publik.

Bagi nasabah BABP, pilihan sementara ada di ATM dan kantor cabang. Namun cara itu tidak selalu mudah, terutama bagi nasabah di daerah dengan jaringan terbatas atau yang terbiasa bertransaksi lewat ponsel.

Di sisi lain, pernyataan Tiolina soal tidak ada dampak material terhadap keuangan BABP menjadi sinyal yang ingin dikirim manajemen ke pasar. Bank berusaha memisahkan persoalan teknis layanan dari kondisi fundamental keuangan.

Kasus ini juga menyoroti ketergantungan perbankan pada sistem digital. Ketika kanal utama terganggu, beban langsung berpindah ke cabang dan call center yang kapasitasnya terbatas.

Yang Perlu Dipantau Selanjutnya

Pertanyaan berikutnya sederhana: kapan layanan digital BABP kembali normal sepenuhnya? Manajemen belum menyebut tenggat pasti selain menyatakan pemulihan masih berlangsung.

Kedua, bagaimana OJK menindaklanjuti permintaannya agar Bank MNC segera menyelesaikan masalah layanan. Pengawasan terhadap perlindungan konsumen menjadi sorotan karena keluhan mencuat terbuka di media sosial.

Ketiga, apakah LPS akan memberi informasi tambahan bila kondisi bank memburuk. Untuk sekarang, LPS memilih menyerahkan urusan ke OJK dan fokus pada fungsi penjaminan.

Nasabah yang terdampak disarankan mendokumentasikan setiap keluhan dan menghubungi kanal resmi. Langkah itu membantu bank maupun regulator menelusuri skala gangguan secara lebih akurat.

Analisis Redaksi

Pernyataan Anggito Abimanyu sebenarnya bukan jawaban yang mengejutkan. LPS memang tidak punya kewenangan menyelesaikan gangguan aplikasi atau antrean teller di satu bank. Namun di saat nasabah panik dan mencari kepastian, jawaban "no comment" terasa dingin.

Ada celah komunikasi publik di sini. LPS bisa saja menegaskan bahwa simpanan nasabah tetap dijamin selama memenuhi syarat, tanpa perlu masuk ke detail teknis bank. Pemisahan itu penting agar masyarakat tidak menyimpulkan hal yang lebih buruk dari yang sebenarnya.

Di sisi lain, Bank MNC perlu lebih terbuka soal tenggat pemulihan. Pernyataan bahwa tidak ada dampak material terhadap keuangan adalah kabar baik, tetapi nasabah juga butuh kepastian kapan bisa bertransaksi normal kembali.

Kasus ini mengingatkan bahwa kepercayaan di sektor perbankan dibangun dari dua hal: kesehatan keuangan dan kualitas layanan harian. Ketika salah satunya terganggu, regulator dan lembaga penjamin perlu bicara dengan bahasa yang menenangkan, bukan sekadar melempar kewenangan ke institusi lain.

Sumber: ojk.go.id