Poster 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' Muncul di DPR, Sinyal Pemakzulan Menguat

Anggota DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' usai sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11). Aksi itu menyusul putusan MK dan MA soal ijazah syarat calon presiden, dan menjadi penanda tekanan politik terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Kronologi Aksi Poster di Paripurna DPR

Momen itu terjadi di tengah keramaian anggota dewan yang baru saja menyelesaikan sidang paripurna pascareses. Yanuar mengangkat kertas bertuliskan kalimat pendek itu tinggi-tinggi ke arah kamera awak media. Tidak ada interupsi dalam forum resmi, sehingga aksi dilakukan di luar ruang sidang.

Kepada wartawan, Yanuar menjelaskan alasannya. "Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, seperti dikutip CNN Indonesia.

Poster itu merujuk pada Wapres Gibran Rakabuming Raka. Isu yang mendasarinya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah sebagai syarat pendaftaran calon presiden pada Pilpres 2024. Yanuar menilai kalimat singkat itu cukup mewakili tuntutan publik.

"Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham," ucapnya.

Alasan Yanuar dan Klaim 25 Tanda Tangan HMP

Yanuar mengaku aksi itu murni inisiatif pribadi. Menurutnya, setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk menyatakan pendapat. Ia juga telah menandatangani dokumen hak menyatakan pendapat (HMP) yang diajukan ke pimpinan DPR.

"Tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan," ujarnya.

Ia menyebut dirinya sebagai anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani dokumen HMP. Partai lain, kata Yanuar, juga turut menandatangani. Jumlah total penandatangan disebut sudah mencapai batas minimum, yakni 25 anggota.

"Oh ya sah kalau... Kan nanti tergantung pimpinan. Kan menyampaikan, mengusulkan hak menyatakan pendapat itu kan hak anggota," kata Yanuar.

Dengan klaim itu, ia berpendapat wacana pemakzulan Gibran sudah sah secara prosedural dan tinggal menunggu persetujuan pimpinan DPR. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari pimpinan DPR mengenai jumlah dan status dokumen tersebut.

Peta Dukungan Partai dan Dinamika di Fraksi

Isu HMP mencuat di berbagai fraksi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat. Menurut Hasto, langkah itu dianggap sebagai pilihan paling rasional.

Dari Golkar, Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyusulkan penggunaan HMP dibandingkan hak interpelasi atau hak angket. Ia menilai hak interpelasi tidak lagi relevan karena tidak ada yang perlu ditanyakan. Sementara hak angket dinilai memakan proses panjang.

Doli berargumen, MA dan MK sudah mengeluarkan fakta hukum yang jelas. Karena itu, DPR hanya perlu mengeluarkan hak menyatakan pendapat. Pernyataan itu menunjukkan dorongan agar proses politik tidak berlarut-larut.

Di sisi lain, aksi poster Yanuar memperlihatkan tekanan publik yang semakin terbuka di Senayan. Poster menjadi simbol singkat dari tuntutan yang lebih besar: pertanggungjawaban politik atas putusan MK dan MA terkait syarat ijazah calon presiden.

Dasar Hukum dan Proses Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak DPR yang diatur dalam konstitusi dan peraturan tata tertib. Hak ini dapat diusulkan oleh anggota dengan syarat jumlah minimal tertentu, yang dalam konteks ini disebut 25 anggota.

Mekanismenya dimulai dari pengumpulan tanda tangan anggota. Setelah ambang terpenuhi, usulan diserahkan ke pimpinan DPR. Pimpinan kemudian memprosesnya sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan di tingkat badan musyawarah.

Berbeda dengan interpelasi yang berfungsi meminta keterangan, HMP bersifat menyatakan sikap politik. Karena itu, HMP sering dipandang sebagai langkah yang lebih tegas. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada dukungan politik di parlemen.

Dalam kasus ini, Yanuar menegaskan bahwa hak tersebut melekat pada anggota, bukan pada fraksi. "Kan menyampaikan, mengusulkan hak menyatakan pendapat itu kan hak anggota," katanya. Pernyataan itu menandakan inisiatif bisa datang dari individu, meski tetap perlu dukungan kolektif.

Dampak Politik bagi Gibran dan Pemerintahan

Aksi poster dan klaim 25 tanda tangan memperbesar tekanan politik terhadap Gibran. Sebagai Wapres, posisinya bersinggungan langsung dengan agenda pemerintahan. Isu pemakzulan, meski masih dalam tahap usulan, dapat mengganggu stabilitas politik.

Bagi publik, poster itu menjadi penanda bahwa persoalan ijazah belum selesai secara politik. Putusan MK dan MA memang menjadi fakta hukum, tetapi implikasi politiknya masih bergulir di DPR.

Partai-partai kini diuji konsistensinya. PDIP melalui Hasto Kristiyanto membuka pintu, Golkar melalui Doli Kurnia mendorong HMP, dan PKS melalui Yanuar menunjukkan sikap terbuka. Dukungan lintas fraksi akan menentukan apakah usulan ini berlanjut ke tahap resmi.

Yang belum terjawab adalah sikap pimpinan DPR. Tanpa persetujuan pimpinan, dokumen HMP tidak akan bergerak ke proses berikutnya. Sampai saat itu, poster 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' tetap menjadi simbol tekanan yang belum menjadi keputusan resmi.

Analisis Redaksi: Sinyal Bahwa Politik Ijazah Belum Selesai

Aksi Yanuar Arif Wibowo bukan sekadar atraksi media. Ia adalah cermin bahwa saluran formal di DPR dinilai belum cukup menampung tuntutan publik. Ketika interupsi tidak tersedia, poster menjadi bahasa politik yang murah tetapi efektif untuk menarik perhatian.

Klaim 25 tanda tangan perlu diverifikasi. Jika benar, ambang minimal HMP telah terpenuhi dan pimpinan DPR memiliki kewajiban prosedural untuk memprosesnya. Jika tidak, aksi itu berisiko menjadi gertakan politik tanpa dasar. Di sinilah transparansi jumlah penandatangan menjadi krusial.

Yang lebih penting, isu ini menunjukkan bahwa putusan MK dan MA tidak serta-merta menutup persoalan. Politik ijazah telah berubah menjadi ujian bagi DPR: apakah lembaga ini mampu menyalurkan aspirasi secara terukur, atau justru membiarkan ketegangan menumpuk di luar mekanisme resmi. Sampai ada keputusan pimpinan, tekanan publik akan terus mencari salurannya sendiri.

Sumber: mkri.id