Banjir Lumpur Sukabumi: SDA Jabar Sebut Drainase Ciangsana Wewenang Kabupaten

Penanganan banjir lumpur di Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, memunculkan persoalan baru. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menegaskan pembenahan drainase di kawasan itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten, bukan provinsi.

Pernyataan itu disampaikan Ana, Kasi PSDA Provinsi Jawa Barat, saat meninjau lokasi terdampak di sekitar SDN 2 Cimanggu, Selasa (11/11/2026). Menurutnya, hasil pemeriksaan awal menunjukkan persoalan lebih berkaitan dengan sistem drainase dan tata ruang ketimbang gangguan aliran sungai.

"Memastikan ini memang bukan kewenangan kami. Ini kewenangan kabupaten, khususnya PU dan bidang tata ruang," ujarnya kepada awak media di lokasi.

Di sisi lain, warga yang ikut meninjau lokasi mempertanyakan dugaan pemotongan, perubahan, hingga penyusutan fisik alur Sungai Ciangsana. Keberadaan gorong-gorong yang disebut telah berubah juga menjadi sorotan masyarakat setempat.

Kronologi Peninjauan dan Temuan Tiga Sumber Aliran

Peninjauan dilakukan pada Selasa (11/11/2026) di sekitar SDN 2 Cimanggu, salah satu titik yang terdampak banjir lumpur dan longsoran. Dalam peninjauan itu, Ana menemukan tiga sumber aliran air yang bermuara ke satu saluran gorong-gorong.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penyumbatan, terutama ketika debit air meningkat dan membawa material lumpur. Titik pertemuan tiga aliran di satu gorong-gorong itulah yang menjadi perhatian utama tim di lapangan.

"Jadi ini harus segera ditangani," tegas Ana.

Ia juga meminta pembenahan saluran yang sebelumnya disebut akan dilakukan pihak perusahaan tidak ditunda. Menurutnya, jalur pembuangan air yang belum tertata berpotensi menyebabkan luapan kembali terjadi.

Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi memetakan persoalan di lapangan. Namun, hasilnya justru membuka perdebatan soal siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pembenahan drainase di kawasan tersebut.

Banjir lumpur dan longsoran di Ciangsana sendiri telah menimbulkan dampak langsung bagi warga dan aktivitas di sekitar sekolah. Kawasan SDN 2 Cimanggu menjadi salah satu lokasi yang paling terlihat terdampak dalam peninjauan tersebut.

Pihak yang Terlibat dan Pembagian Kewenangan

Dalam persoalan ini, setidaknya ada tiga pihak yang disebut memiliki keterkaitan kewenangan. Pertama, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat melalui bidang PSDA yang melakukan peninjauan lapangan.

Kedua, pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan bidang tata ruang, yang menurut Ana memegang kewenangan atas drainase di kawasan tersebut. Ketiga, pihak perusahaan yang sebelumnya disebut akan melakukan pembenahan saluran.

Ana menegaskan bahwa bidang sungai yang menjadi kewenangan provinsi tidak menemukan gangguan aliran sungai sebagai akar masalah. Persoalan justru mengarah pada sistem drainase dan tata ruang yang menjadi ranah kabupaten.

"Memastikan ini memang bukan kewenangan kami. Ini kewenangan kabupaten, khususnya PU dan bidang tata ruang," kata Ana, mengulang penegasannya di hadapan awak media.

Pernyataan tersebut menempatkan pemerintah kabupaten sebagai pihak yang paling bertanggung jawab menangani pembenahan drainase. Namun, hingga peninjauan itu dilakukan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PU maupun bidang tata ruang Kabupaten Sukabumi mengenai langkah yang akan diambil.

Pihak perusahaan yang disebut akan membenahi saluran juga belum memberikan penjelasan rinci soal jadwal dan bentuk pembenahan yang dijanjikan. Ana hanya meminta agar rencana itu tidak ditunda.

Dugaan Perubahan Alur Sungai Ciangsana yang Belum Terjawab

Selain soal drainase, peninjauan lapangan memunculkan pertanyaan warga mengenai dugaan pemotongan, perubahan, hingga penyusutan fisik alur Sungai Ciangsana. Gorong-gorong yang disebut mengalami perubahan menjadi perhatian utama masyarakat.

Ana mengaku belum dapat memastikan kondisi sebenarnya. Alasannya, pemeriksaan awal belum menjangkau bagian hulu sungai. Titik hulu itulah yang dinilai penting untuk mengetahui apakah benar ada perubahan alur.

"Kami belum sampai ke hulunya. Nanti mungkin kami akan turunkan tim untuk ditelusuri lagi. Ini kendalanya dari mana," katanya.

Ia memastikan pengawasan terhadap kondisi aliran sungai tetap dilakukan. Jika ditemukan perubahan yang tidak sesuai ketentuan, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Artinya, dugaan perubahan alur Sungai Ciangsana belum menemukan titik terang. Warga masih menunggu hasil penelusuran hulu hingga hilir yang dijanjikan akan dilakukan tim provinsi.

Persoalan ini membutuhkan pemeriksaan teknis menyeluruh, termasuk penelusuran kondisi drainase dan dugaan perubahan alur sungai. Kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pihak terkait juga menjadi penting agar penanganan banjir lumpur di Ciangsana tidak berhenti pada saling lempar kewenangan.

Dampak bagi Warga dan Perlunya Pemeriksaan Hulu-Hilir

Banjir lumpur dan longsoran di Ciangsana berdampak langsung pada permukiman warga dan lingkungan sekolah. SDN 2 Cimanggu menjadi salah satu titik yang menjadi perhatian dalam peninjauan, menunjukkan bahwa dampaknya menyentuh aktivitas harian masyarakat.

Temuan tiga sumber aliran yang bermuara ke satu gorong-gorong memperlihatkan kerentanan sistem drainase di kawasan itu. Ketika debit air naik dan membawa material lumpur, saluran tunggal tersebut berisiko tersumbat.

Jika pembenahan saluran ditunda, luapan serupa berpotensi terulang. Ana secara khusus meminta agar rencana pembenahan oleh pihak perusahaan tidak ditunda karena jalur pembuangan air yang belum tertata menjadi pemicu luapan.

Warga juga menuntut kejelasan soal kondisi fisik Sungai Ciangsana. Dugaan pemotongan dan penyusutan alur, bila terbukti, berimplikasi pada kapasitas sungai menampung air dan material lumpur.

Karena itu, pemeriksaan teknis menyeluruh dari hulu hingga hilir menjadi syarat utama. Tanpa penelusuran itu, rekomendasi apa pun berisiko hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.

Langkah Selanjutnya: Tim Penelusuran dan Rekomendasi ke Pemerintah Pusat

Langkah berikutnya yang dijanjikan adalah menurunkan tim untuk menelusuri bagian hulu Sungai Ciangsana. Tim itu akan mencari tahu dari mana kendala aliran berasal.

Ana memastikan pengawasan terhadap kondisi aliran sungai tetap berjalan. Jika ditemukan perubahan yang tidak sesuai ketentuan, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, pembenahan drainase berada di ranah pemerintah kabupaten, khususnya Dinas PU dan bidang tata ruang. Pihak perusahaan yang disebut akan membenahi saluran juga diminta segera merealisasikan rencananya.

Dengan pembagian kewenangan yang jelas, penanganan banjir lumpur di Ciangsana bisa berjalan tanpa saling lempar tanggung jawab. Warga menunggu bukti di lapangan, bukan sekadar pernyataan di atas kertas.

Berikut poin-poin yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan peninjauan tersebut:

• Pembenahan drainase di kawasan Ciangsana oleh pemerintah kabupaten, khususnya Dinas PU dan bidang tata ruang.
• Realokasi dan penataan tiga sumber aliran yang bermuara ke satu gorong-gorong agar tidak memicu penyumbatan.
• Realisasi pembenahan saluran oleh pihak perusahaan tanpa penundaan.
• Penelusuran hulu sungai oleh tim provinsi untuk menguji dugaan perubahan alur Sungai Ciangsana.
• Rekomendasi kepada pemerintah pusat bila ditemukan perubahan alur yang tidak sesuai ketentuan.

Sumber pemberitaan ini dapat dibaca di Media Aksara. Informasi pendukung mengenai penanganan bencana di Jawa Barat juga tersedia di Portal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Analisis Redaksi

Pernyataan bahwa drainase adalah kewenangan kabupaten secara administratif bisa benar. Namun di lapangan, banjir lumpur tidak membaca peta kewenangan. Ketika tiga sumber aliran bertemu di satu gorong-gorong dan membawa material lumpur, yang dibutuhkan warga adalah saluran yang berfungsi, bukan penjelasan soal siapa yang berwenang.

Yang paling mengganggu dari peninjauan ini adalah belum tuntasnya jawaban soal dugaan perubahan alur Sungai Ciangsana. Warga sudah menyampaikan pertanyaan soal pemotongan dan penyusutan alur, tetapi tim baru memeriksa bagian hilir. Selama hulu belum ditelusuri, kesimpulan bahwa persoalan murni drainase dan tata ruang terasa premature.

Ada satu hal yang patut diapresiasi: permintaan agar pihak perusahaan tidak menunda pembenahan saluran. Sayangnya, permintaan itu belum disertai tenggat yang jelas. Tanpa batas waktu dan pengawasan, janji pembenahan mudah menguap bersama lumpur yang surut.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi kini memikul tanggung jawab yang telah ditegaskan provinsi. Jika pembenahan drainase tidak segera terlihat, pertanyaan publik akan bergeser dari soal kewenangan menjadi soal keseriusan. Dan itu jauh lebih mahal secara politik.