Banjir Pidie Jaya: Kementerian PU Kejar Tuntas Penanganan sebelum 31 Desember 2026

Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, khususnya Desa Dayah Husein, dengan menargetkan seluruh pekerjaan darurat tuntas sebelum 31 Desember 2026. Dua pekerjaan utama disiapkan: normalisasi Sungai Krueng Meureudu serta pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu.

Langkah itu diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi langsung di lokasi terdampak serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Pekerjaan normalisasi sungai direncanakan mulai berjalan pada 12 November 2026 dengan mengerahkan sedikitnya 10 unit excavator.

Dua Pekerjaan Utama dalam Masa Tanggap Darurat

Kementerian PU mengusulkan dua pekerjaan utama selama masa tanggap darurat di Pidie Jaya. Pertama, normalisasi sungai serta pembangunan tanggul dan krib di Sungai Krueng Meureudu. Kedua, pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu sungai yang sama.

Normalisasi diarahkan untuk mempercepat penanganan sedimentasi dan meningkatkan kapasitas aliran sungai. Dengan begitu, risiko luapan air yang dapat kembali mengancam permukiman warga bisa ditekan.

Sementara Sabo Dam di bagian hulu berfungsi menahan material sedimen yang terbawa arus dari atas. Kombinasi keduanya menjadi paket penanganan darurat yang dirancang untuk mengurangi ancaman banjir susulan di kawasan Desa Dayah Husein dan sekitarnya.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen kementeriannya memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi, baik lewat langkah tanggap darurat maupun penyiapan penanganan permanen. Tujuannya satu: mengurangi risiko banjir berulang.

"Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang penah bencana," kata Menteri Dody.

Brantas Abipraya Digandeng, 10 Excavator Dikerahkan

Pelaksanaan pekerjaan akan menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Pemilihan itu mempertimbangkan kesiapan dan kedekatan penyedia jasa dengan lokasi bencana, serta pengalaman perusahaan dalam pekerjaan penanganan serupa.

Normalisasi sungai dijadwalkan mulai 12 November 2026. Sedikitnya 10 unit excavator dikerahkan untuk mempercepat pembersihan sedimen di alur Krueng Meureudu.

Pengerahan alat berat dalam jumlah itu menunjukkan skala pekerjaan yang tidak kecil. Sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi butuh penanganan cepat sebelum musim hujan berikutnya memperparah kondisi.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya.

"Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya," ujar Asyari.

Lahan Disposal hingga Transisi Darurat

Salah satu titik krusial dalam pekerjaan normalisasi adalah tempat pembuangan material hasil galian. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyediakan lahan disposal sesuai kesepakatan hasil koordinasi.

Kesepakatan itu mencakup tiga hal: bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, dan penyiapan lahan pembuangan. Tanpa kepastian lahan, pekerjaan pengerukan sedimen berisiko tersendat karena material galian menumpuk di sekitar alur sungai.

Penanganan ini menjadi bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air dan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Masa transisi darurat berlangsung hingga 31 Desember 2026, menjadi tenggat yang harus dikejar seluruh pihak.

Kementerian PU menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Harapannya, penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terukur, sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman banjir susulan.

Rangkaian Langkah Penanganan Banjir Pidie Jaya

Berdasarkan keterangan Kementerian PU, urutan penanganan di lapangan dapat digambarkan sebagai berikut:

• Monev lapangan: Kementerian PU mengevaluasi langsung lokasi terdampak di Desa Dayah Husein dan berkoordinasi dengan Pemkab Pidie Jaya.
• Normalisasi sungai: Pembersihan sedimentasi di Sungai Krueng Meureudu dimulai 12 November 2026 dengan minimal 10 unit excavator.
• Tanggul dan krib: Bangunan pengarah arus dibangun di Krueng Meureudu untuk menahan luapan.
• Sabo Dam: Satu unit dibangun di bagian hulu sungai untuk menahan material sedimen dari atas.
• Lahan disposal: Pemkab Pidie Jaya menyediakan tempat pembuangan material hasil galian.
• Tenggat: Seluruh pekerjaan darurat ditargetkan selesai sebelum 31 Desember 2026.

Pekerjaan ini menyasar akar persoalan yang berulang: sedimentasi yang menurunkan kapasitas alur sungai. Ketika hujan deras turun, air yang tak tertampung meluap ke permukiman. Normalisasi dan Sabo Dam bekerja pada dua titik sekaligus, hilir dan hulu.

Untuk konteks kebencanaan di Aceh, informasi penanganan bencana hidrometeorologi dapat dipantau melalui kanal resmi DelikAsia.com. Sementara rujukan penanganan infrastruktur sumber daya air dapat dilihat pada laman Kementerian Pekerjaan Umum.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari penanganan ini bukan sekadar janji selesai sebelum 31 Desember 2026, melainkan pilihan pendekatannya. Kementerian PU tidak hanya mengeruk sungai, tetapi langsung menyiapkan Sabo Dam di hulu. Ini menandakan pembacaan masalah yang lebih utuh: banjir Pidie Jaya bukan hanya soal alur sungai yang dangkal, tapi juga material sedimen dari kawasan atas yang terus turun.

Namun tenggat 31 Desember menyisakan pertanyaan. Masa transisi darurat memang berbatas, tetapi pekerjaan normalisasi dengan 10 excavator dan pembangunan Sabo Dam bukan perkara ringan, apalagi di wilayah yang menurut Menteri Dody "hampir tidak pernah kering dan selalu hujan". Cuaca bisa memperlambat lapangan, sementara tekanan warga untuk segera terbebas dari banjir susulan tidak menunggu jadwal.

Karena itu, transparansi progres menjadi kunci. Kesepakatan lahan disposal antara Pemkab Pidie Jaya dan BWS Sumatera I patut diawasi bersama, sebab di banyak kasus penanganan banjir, pekerjaan tersendat justru di urusan tempat pembuangan material. Jika normalisasi berjalan sesuai rencana dan Sabo Dam berdiri di hulu, Pidie Jaya punya peluang memutus siklus banjir berulang. Jika tidak, Desa Dayah Husein hanya akan menjadi catatan lain dalam daftar wilayah yang menunggu penanganan permanen.

Sumber: pu.go.id