Eks Kadis Perkim Batu Bara Tersangka Lagi: Korupsi Rp 2,3 Miliar

Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batu Bara, LA, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini ia diduga terlibat korupsi senilai Rp 2,3 miliar bersama mantan bendahara, dan statusnya masih ditahan.

Penetapan tersangka baru ini menambah daftar perkara yang menjerat LA. Sebelumnya ia sudah berstatus tersangka dalam kasus lain, dan kini penyidik menemukan dugaan perbuatan pidana baru saat ia masih menjalani penahanan.

Informasi ini pertama kali dilaporkan detikSumut pada Kamis, 12 November 2026. Laporan itu menyebut LA dan seorang mantan bendahara diduga melakukan pemalsuan dokumen dalam pengelolaan keuangan dinas.

Kronologi Penetapan Tersangka Baru LA

LA bukan nama asing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim sebelum akhirnya berurusan dengan hukum. Perkara yang menjeratnya kini bertambah setelah penyidik menelusuri sejumlah dokumen keuangan di dinas yang pernah ia pimpin.

Dalam perkara terbaru, penyidik menduga ada pemalsuan dokumen yang melibatkan LA bersama mantan bendahara dinas. Dokumen-dokumen itu diduga dipakai untuk mencairkan atau mempertanggungjawabkan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.

Nilai kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai Rp 2,3 miliar. Angka itu muncul dari hasil penghitungan sementara penyidik atas dokumen dan aliran dana yang ditelusuri.

Status tersangka baru ini keluar saat LA masih berada dalam penahanan untuk perkara sebelumnya. Artinya, penyidik tidak perlu melakukan penangkapan ulang, tetapi berkas perkara baru tetap harus dibangun dari awal.

Menurut pemberitaan detikSumut, LA dan mantan bendahara itu diduga bersama-sama melakukan pemalsuan dokumen. Peran masing-masing belum diuraikan secara rinci oleh penyidik dalam laporan tersebut.

Siapa Pihak yang Terlibat dan Apa Dugaan Perbuatannya

Ada dua nama yang disebut dalam perkara ini. Pertama, LA, mantan Kepala Dinas Perkim Batu Bara yang kini berstatus tersangka. Kedua, seorang mantan bendahara dinas yang tidak disebutkan identitas lengkapnya dalam laporan.

Kombinasi jabatan keduanya penting dicermati. Kepala dinas memegang kewenangan anggaran, sementara bendahara mengelola arus kas dan dokumen pertanggungjawaban. Penyidik menduga keduanya bersekongkol memalsukan dokumen keuangan.

Dugaan pemalsuan dokumen menjadi inti perkara. Dalam pengelolaan keuangan daerah, dokumen pertanggungjawaban adalah dasar pencairan dan pemeriksaan. Jika dokumen itu dipalsukan, jejak penggunaan uang menjadi kabur.

Berikut sejumlah poin yang sudah diketahui dari laporan sumber:

• LA adalah mantan Kadis Perkim Batu Bara yang kini masih ditahan.
• Ia kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara baru.
• Seorang mantan bendahara dinas ikut ditetapkan sebagai tersangka.
• Dugaan perbuatan berupa pemalsuan dokumen.
• Nilai kerugian negara disebut sekitar Rp 2,3 miliar.
• Penetapan tersangka diumumkan pada Kamis, 12 November 2026.

Hingga laporan itu diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak LA maupun kuasa hukumnya. Penyidik juga belum membeberkan pasal yang disangkakan secara lengkap.

Latar Belakang: Mengapa Kasus Ini Muncul Saat LA Sudah Ditahan

Kasus baru ini bukan hal aneh dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penyidik biasanya menelusuri seluruh dokumen keuangan dari periode jabatan seorang tersangka, bukan hanya satu proyek atau satu tahun anggaran.

Ketika satu perkara dibuka, temuan lain kerap menyusul. Pola ini lazim terjadi di daerah, terutama pada dinas yang mengelola anggaran besar seperti Perkim yang menangani infrastruktur permukiman.

Dinas Perkim mengurus belanja modal, pembangunan rumah, penataan kawasan, hingga program perumahan rakyat. Anggarannya besar dan melibatkan banyak pihak, sehingga rawan penyimpangan dokumen.

Dalam konteks Batu Bara, penetapan tersangka berulang terhadap pejabat yang sama menunjukkan penyidik membuka beberapa berkas sekaligus. Ini juga bisa menjadi sinyal bahwa audit dokumen keuangan di dinas tersebut menemukan lebih dari satu celah.

Proses hukumnya sendiri mengikuti mekanisme biasa. Penyidik mengumpulkan dokumen, memeriksa saksi, menghitung kerugian negara, lalu menetapkan tersangka. Setelah itu berkas dilimpahkan ke penuntut umum untuk disidangkan.

Yang membedakan, LA sudah berada di dalam penahanan. Penetapan tersangka baru berarti masa penahanan bisa diperpanjang atau diatur ulang sesuai kebutuhan penyidikan perkara kedua.

Dampak Korupsi Rp 2,3 Miliar bagi Keuangan Daerah

Angka Rp 2,3 miliar bukan jumlah kecil untuk keuangan sebuah kabupaten. Uang sebesar itu setara dengan anggaran sejumlah program pelayanan dasar yang seharusnya dinikmati warga.

Jika dugaan pemalsuan dokumen terbukti, kerugian tidak berhenti pada angka. Ada efek berantai: proyek yang seharusnya berjalan bisa terbengkalai, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah menurun.

Kasus ini juga menambah beban pemerintah daerah. Setiap perkara korupsi menuntut waktu, energi, dan biaya untuk pemeriksaan saksi, audit, hingga persidangan.

Bagi warga Batu Bara, yang paling dirasakan adalah hilangnya manfaat langsung dari anggaran. Program perumahan dan permukiman yang seharusnya menyentuh masyarakat justru menjadi objek sengketa hukum.

Di sisi lain, penetapan tersangka baru menunjukkan penyidik tidak berhenti pada satu perkara. Ini bisa menjadi tekanan bagi pejabat lain di lingkungan dinas untuk berhati-hati dalam mengelola dokumen keuangan.

Pemerintah daerah belum memberi pernyataan resmi terkait dampak perkara ini terhadap program Perkim yang sedang berjalan.

Langkah Selanjutnya: Berkas Baru dan Agenda Pemeriksaan

Setelah penetapan tersangka, penyidik akan melengkapi berkas perkara baru. Tahapannya meliputi pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen tambahan, dan penghitungan resmi kerugian negara.

LA dan mantan bendahara dinas akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Keduanya berhak didampingi kuasa hukum selama proses itu berlangsung.

Jika berkas dinyatakan lengkap, perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah itu baru dijadwalkan sidang di pengadilan tindak pidana korupsi.

Penyidik juga disebut masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun belum ada informasi resmi soal nama atau jumlah pihak yang mungkin ikut diperiksa.

Untuk perkembangan resmi, publik bisa memantau kanal pemberitaan hukum seperti detikSumut Hukum dan Kriminal yang memberitakan perkara ini lebih dulu.

Analisis Redaksi

Perkara LA menunjukkan satu hal yang jarang dibahas terbuka: korupsi di daerah sering kali bersifat berlapis. Ketika satu berkas dibuka, berkas lain menyusul. Ini bukan kebetulan, melainkan akibat pola pengelolaan dokumen yang tidak transparan selama bertahun-tahun.

Yang paling disorot seharusnya bukan hanya nama LA, tetapi sistem pengawasan di Dinas Perkim Batu Bara. Jika seorang kepala dinas dan bendahara bisa diduga memalsukan dokumen tanpa terdeteksi lebih awal, berarti kontrol internal tidak berjalan semestinya.

Penetapan tersangka baru saat tersangka masih ditahan juga memberi pesan penting. Penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak berhenti pada satu perkara, dan penyidik punya ruang untuk menelusuri seluruh periode jabatan. Namun publik tetap perlu menuntut transparansi: berapa total kerugian negara yang akhirnya dibuktikan di pengadilan, dan siapa saja yang ikut bertanggung jawab.