Kapolri Andalkan 1 Desa 1 Bhabin dan Poliran Cegah Pemuda Terjerat Kriminal

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengandalkan program 1 Desa 1 Bhabin dan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk mencegah pemuda desa terjerat kriminalitas. Kedua program itu menyasar akar masalah sosial di daerah.

"Himpitan ekonomi dan ketiadaan pekerjaan seringkali menjadi akar gangguan. Pemuda tanpa pekerjaan mudah direkrut menjadi kurir narkoba atau terjerat judi daring," ujar Suyudi dalam sambutannya di Rapimnas Forum Organisasi Desa Indonesia di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Kronologi Peluncuran Poliran dan Target 1 Desa 1 Bhabin

Program Poliran diluncurkan pertama kali di Bandung, Jawa Barat, dan dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto. Peluncuran itu menjadi penanda dimulainya pendekatan baru Polri dalam menangani persoalan sosial di desa.

Menurut Suyudi, Poliran dirancang untuk menjembatani warga rentan dengan Balai Latihan Kerja (BLK), dunia usaha, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuannya agar pemuda desa memiliki keterampilan dan akses kerja yang layak.

"Melalui Poliran, Polri menghubungkan warga rentan dengan BLK, dunia usaha, dan BUMDes. Polri bukan ingin mengambil alih kementerian, tapi ingin mendorong dan memfasilitasi," jelas Suyudi.

Selain Poliran, Polri menargetkan 1 Desa 1 Bhabin melalui program 8 Quick Wins. Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak Polri yang paling dekat dengan warga di tingkat desa.

"Bhabinkamtibmas menjadi wajah Polri yang paling dekat dengan warga," kata Suyudi.

Polri juga memperkuat Polsek Siaga 24 jam dan mempercepat layanan darurat 110. Setiap aduan harus segera ditangani dan diinformasikan perkembangannya kepada masyarakat.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Kapolri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto hadir dalam peluncuran Poliran di Bandung. Kehadiran menteri menunjukkan dukungan lintas kementerian terhadap program yang menyasar pengangguran di desa.

Dalam Rapimnas Forum Organisasi Desa Indonesia, Suyudi menegaskan bahwa Polri tidak ingin mengambil alih tugas kementerian. Polri hanya memfasilitasi dan mendorong agar program pemerintah lain berjalan efektif di lapangan.

"Polri bukan ingin mengambil alih kementerian, tapi ingin mendorong dan memfasilitasi," ujar Suyudi.

Pernyataan itu sekaligus menjawab potensi tumpang tindih kewenangan antara Polri dan kementerian yang membidangi desa. Suyudi menempatkan Polri sebagai katalis, bukan pelaksana utama program pembangunan desa.

Lebih lanjut, Suyudi menekankan pentingnya pendekatan preemtif dan preventif untuk konflik ringan di desa. Sengketa batas desa, persoalan agraria, kontestasi pilkades, dan hoaks diselesaikan melalui rembuk masyarakat.

"Perkara ringan senantiasa diselesaikan melalui rembuk masyarakat dan keadilan restoratif berdasarkan persetujuan sukarela tanpa paksaan," kata Suyudi.

Latar Belakang: 75.000 Desa dan Akar Kriminalitas Pemuda

Indonesia memiliki sekitar 75.000 desa yang menjadi garda terdepan tempat negara pertama kali hadir melayani masyarakat. Di wilayah inilah Polri menempatkan Bhabinkamtibmas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Namun, kondisi ekonomi di desa sering menjadi pemicu masalah sosial. Himpitan ekonomi dan minimnya lapangan kerja membuat pemuda rentan terjerat narkoba, judi daring, dan kriminalitas lain.

Suyudi menyebut pemuda tanpa pekerjaan mudah direkrut menjadi kurir narkoba atau terjerat judi daring. Karena itu, pendekatan represif saja tidak cukup. Polri perlu menyentuh akar masalah, yaitu keterbatasan akses kerja dan keterampilan.

Program Poliran mencoba menjawab persoalan itu dengan menghubungkan warga rentan ke BLK, dunia usaha, dan BUMDes. Harapannya, pemuda desa mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, Polri memperkuat Polsek Siaga 24 jam dan layanan darurat 110. Langkah ini untuk memastikan setiap aduan warga ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan.

Di sisi lain, konflik ringan di desa kerap menjadi pemicu ketegangan. Sengketa batas desa, persoalan agraria, kontestasi pilkades, dan hoaks menjadi beberapa contoh yang sering muncul. Pendekatan rembuk masyarakat dan keadilan restoratif dipilih agar penyelesaiannya tidak menimbulkan dendam.

Dampak dan Reaksi terhadap Program Poliran

Program Poliran dan 1 Desa 1 Bhabin berpotensi memperkuat kehadiran negara di tingkat desa. Bhabinkamtibmas yang aktif dapat menjadi penghubung antara warga dan program pemerintah lain, termasuk pelatihan kerja dan pengembangan usaha desa.

Bagi pemuda desa, akses ke BLK dan BUMDes membuka peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan. Jika berjalan baik, program ini dapat menekan angka pengangguran sekaligus mengurangi risiko keterlibatan dalam narkoba dan judi daring.

Namun, efektivitas program bergantung pada kualitas Bhabinkamtibmas dan dukungan pemerintah daerah. Tanpa koordinasi yang baik, program ini bisa berhenti sebagai seremonial belaka.

Polri menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aduan masyarakat. Layanan darurat 110 dan Polsek Siaga 24 jam menjadi kanal yang harus direspons cepat.

"Setiap aduan harus segera ditangani dan diinformasikan perkembangannya," kata Suyudi.

Langkah Selanjutnya: Penguatan Bhabinkamtibmas dan Layanan 110

Ke depan, Polri akan memperkuat peran Bhabinkamtibmas melalui program 8 Quick Wins. Targetnya, setiap desa memiliki Bhabinkamtibmas yang aktif dan responsif terhadap persoalan warga.

Polri juga akan mempercepat layanan darurat 110 dan memastikan Polsek Siaga 24 jam berfungsi optimal. Setiap aduan yang masuk harus ditindaklanjuti dan perkembangannya disampaikan kepada pelapor.

Untuk konflik ringan, Polri akan terus mendorong penyelesaian melalui rembuk masyarakat dan keadilan restoratif. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah eskalasi konflik yang lebih besar.

"Perkara ringan senantiasa diselesaikan melalui rembuk masyarakat dan keadilan restoratif berdasarkan persetujuan sukarela tanpa paksaan," ujar Suyudi.

Dengan 75.000 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, tantangan implementasi program ini tidak kecil. Diperlukan sinergi antara Polri, kementerian desa, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan program berjalan efektif.

Analisis Redaksi

Langkah Kapolri mengandalkan 1 Desa 1 Bhabin dan Poliran menunjukkan pergeseran pendekatan dari represif ke preventif. Ini penting karena kriminalitas pemuda di desa sering berakar pada persoalan ekonomi, bukan semata niat jahat. Namun, program ini akan diuji di lapangan: apakah Bhabinkamtibmas benar-benar hadir dan mampu menjembatani warga dengan BLK, dunia usaha, dan BUMDes?

Risiko terbesar adalah program berhenti sebagai jargon. Tanpa dukungan anggaran, pelatihan, dan koordinasi lintas sektor, Poliran bisa menjadi daftar kegiatan tanpa dampak nyata. Polri perlu memastikan setiap desa memiliki Bhabinkamtibmas yang kompeten dan tidak dibebani tugas administratif berlebihan.

Selain itu, klaim bahwa Polri tidak ingin mengambil alih kewenangan kementerian perlu dibuktikan dengan pembagian peran yang jelas. Jika sinergi berjalan, program ini bisa menjadi model pencegahan kriminalitas berbasis komunitas. Jika tidak, ia hanya menambah beban baru bagi desa yang sudah memiliki keterbatasan sumber daya.

Sumber: metrotvnews.com, polri.go.id