Kisah Korneles: Operasi di Ternate, Keluarga Tetap Ditimpa Biaya Kos Rp700 Ribu per Minggu

Korneles Bahi, warga Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, menjalani operasi di RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate pada Rabu (11/11/2026) dini hari. Biaya tindakan medisnya ditanggung penuh lewat kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), tetapi keluarganya masih harus menanggung biaya hidup selama mendampingi di perantauan, termasuk sewa kamar kos Rp700 ribu per minggu.

Korneles tiba di Ternate sejak Sabtu lalu, dirujuk dari RSUD Labuha menuju poli Bedah Onkologi. Kondisi fisiknya terbatas pada bagian tangan dan kaki, sehingga ia membutuhkan pendamping untuk aktivitas sehari-hari. Dua anggota keluarga ikut serta ke Ternate.

Kronologi Perjalanan Korneles dari Labuha ke Ternate

Rujukan Korneles ke Ternate bukan perjalanan singkat. Ia harus menyeberang dari Halmahera Selatan menuju Kota Ternate, meninggalkan kampung halaman dan keluarganya yang lain, demi mendapatkan penanganan medis lanjutan yang tidak tersedia di RSUD Labuha.

Sejak Sabtu lalu, ia menetap di Ternate. Dua anggota keluarga mendampinginya penuh, mulai dari membantu mobilitas hingga mengurus keperluan administratif di rumah sakit. Kondisi fisik yang terbatas pada tangan dan kaki membuat pendampingan itu tidak bisa ditawar.

Puncaknya terjadi Rabu (11/11/2026) dini hari. Korneles menjalani tindakan operasi di Ternate. Pihak keluarga menaruh doa dan harapan besar agar operasi berjalan lancar dan menjadi titik balik pemulihan kesehatannya.

Hingga berita ini ditulis, Korneles masih berada dalam masa pemulihan pascaoperasi. Belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit mengenai prognosis maupun lama perawatan yang dibutuhkan.

Status Prasejahtera dan Beban Kos Rp700 Ribu per Minggu

Keluarga Korneles tergolong kurang mampu. Status itu tercatat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan Pemerintah Desa Panamboang pada 29 Oktober 2026, beberapa hari sebelum ia berangkat ke Ternate.

Meski biaya tindakan medis telah ditanggung penuh melalui BPJS Kesehatan PBI, kebutuhan hidup selama masa pengobatan di kota orang tetap menjadi beban berat. Keluarga harus merogoh kocek Rp700 ribu per minggu hanya untuk menyewa kamar kos sementara.

Angka itu belum termasuk pengeluaran lain yang terus berjalan setiap hari:

• Biaya makan sehari-hari pasien dan dua anggota keluarga pendamping.
• Air minum dan kebutuhan rumah tangga selama menginap di kos.
• Transportasi lokal dari kos ke rumah sakit dan sebaliknya.
• Kebutuhan mendesak lain selama mendampingi Korneles di rumah sakit.

Bagi keluarga prasejahtera, Rp700 ribu per minggu bukan angka kecil. Jika masa pemulihan berlangsung lebih dari sebulan, total biaya kos saja bisa melampaui Rp2,8 juta, di luar biaya hidup harian yang terus menumpuk.

BPJS PBI Menanggung Medis, Tidak Menanggung Hidup Pendamping

Kasus Korneles memperlihatkan batas yang jelas antara jaminan kesehatan dan jaminan sosial. BPJS Kesehatan PBI memastikan tindakan medis di rumah sakit tidak dibebankan ke pasien. Namun, skema itu tidak mengatur tempat tinggal, makan, dan transportasi keluarga yang mendampingi.

Dalam praktik rujukan antardaerah, keluarga pasien dari kabupaten kepulauan sering harus menetap berminggu-minggu di kota rujukan. Biaya hidup itu sepenuhnya menjadi tanggungan sendiri, kecuali ada bantuan dari pemerintah daerah atau lembaga sosial.

SKTM yang diterbitkan Pemerintah Desa Panamboang pada 29 Oktober 2026 sebenarnya bisa menjadi dasar pengajuan bantuan sosial. Namun, mekanisme pengajuan dan pencairannya tidak otomatis. Keluarga harus tahu ke mana harus mengajukan, dan itu sulit dilakukan ketika mereka sedang fokus mendampingi pasien di rumah sakit.

Di sinilah celah yang membuat pasien rujukan dari daerah kepulauan rentan. Jaminan medis sudah ada, tetapi jaring pengaman sosial untuk pendamping belum tentu tersedia saat dibutuhkan.

Harapan pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Halmahera Selatan

Di masa pemulihan pascaoperasi, uluran tangan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sangat dinantikan. Dua instansi yang paling relevan adalah Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Bantuan jaring pengaman sosial bagi pasien rujukan dan pendampingnya dinilai krusial agar warga kurang mampu seperti Korneles tidak merasa berjuang sendirian di perantauan. Bentuknya bisa beragam, mulai dari bantuan biaya hidup selama masa perawatan, fasilitas penampungan sementara, hingga pendampingan administratif.

Kisah Korneles menjadi potret nyata bahwa perjuangan pasien rujukan asal daerah kepulauan tidak berhenti di ruang tindakan medis. Ada pengorbanan waktu, tenaga, dan beban finansial keluarga pendamping yang kerap luput dari perhatian.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Belum diketahui apakah keluarga Korneles sudah mengajukan permohonan bantuan atau belum.

Dampak bagi Keluarga dan Pasien Rujukan Lain di Maluku Utara

Beban yang ditanggung keluarga Korneles bukan kasus tunggal. Pola serupa berulang setiap kali warga dari kabupaten kepulauan dirujuk ke Ternate untuk penanganan yang tidak tersedia di daerah asal.

Bagi pasien, ketidakpastian biaya hidup pendamping bisa memengaruhi proses pemulihan. Keluarga yang harus bekerja mencari tambahan uang di kota rujukan tidak selalu bisa mendampingi penuh. Padahal, Korneles membutuhkan bantuan untuk aktivitas sehari-hari karena keterbatasan fisik pada tangan dan kaki.

Bagi keluarga, biaya kos Rp700 ribu per minggu ditambah pengeluaran harian bisa menguras tabungan atau memaksa berutang. Dampaknya berlanjut setelah pasien pulang, ketika keluarga harus memulihkan kondisi ekonominya.

Kisah ini juga menyoroti pentingnya data pasien rujukan yang terintegrasi antara rumah sakit daerah, BPJS Kesehatan, dan dinas sosial. Tanpa data yang rapi, bantuan sering datang terlambat atau tidak tepat sasaran.

Analisis Redaksi

Kasus Korneles membuka satu pertanyaan yang jarang diajukan dalam pembahasan jaminan kesehatan: siapa yang menanggung hidup keluarga pendamping selama pasien dirawat di luar daerah? BPJS PBI sudah bekerja sesuai fungsinya, menanggung tindakan medis hingga operasi. Namun, jaminan itu tidak dirancang untuk menutup biaya kos, makan, dan transportasi keluarga yang ikut serta.

Di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, jarak bukan sekadar soal kilometer. Rujukan dari Labuha ke Ternate berarti menyeberang laut, meninggalkan rumah, dan menetap di kota yang biaya hidupnya jauh lebih tinggi. SKTM yang diterbitkan 29 Oktober 2026 seharusnya menjadi pintu masuk bagi bantuan sosial, bukan sekadar dokumen administratif yang berhenti di atas kertas.

Yang paling mendesak bukan menambah skema baru, melainkan memastikan skema yang sudah ada benar-benar menjangkau pasien rujukan. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Halmahera Selatan punya peluang membuktikan itu lewat kasus Korneles. Jika tidak, cerita Rp700 ribu per minggu akan terus berulang pada pasien berikutnya, dan jaminan kesehatan akan tetap terasa setengah jalan bagi warga prasejahtera dari daerah kepulauan.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan rumah sakit rujukan dapat dilihat di PotretMalut, sementara ketentuan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan tersedia di situs resmi BPJS Kesehatan.

Sumber: bpjs-kesehatan.go.id